alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

Danni-Nasir Ajukan Gugatan Hasil Pilbup

DARI lima Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Utara (Kaltara), baru Nunukan yang diketahui salah satu pasangan calonnya akan mengajukan gugatan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Nunukan nomor urut 2, H. Danni Iskandar – Muhammad Nasir, S.Pi, M.M.

Seperti diketahui,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Nunukan, Rabu 16 Desember 2020 dini hari pukul 00.28 WITA. Suara terbanyak diperoleh Cabup-Cawabup Nunukan nomor urut 1, Hj. Asmin Laura, S.E, M.M, – H. Hanafiah, S.E, M.Si, sebesar 48.019 suara. Sementara Danni-Nasir memperoleh 45.359 suara.

Danni-Nasir memutuskan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke MK, Jumat (18/12) malam. Dikutip dari laman MK, permohonan PHP teregister APPP Nomor 50/PAN.MK/AP3/12/2020 atas nama pemohon H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi, M.M. Kuasa pemohon, Anwar, S.H, Damang, S.H, M.H, Dede Arwinsyah, S.H, M.H, Ardiansyah Kandow, S.H, Handryanto Pasingki, S.H, Rahmatullah, S.H, Andi Sukarno Arsyad, S.H, dan Eko S, SH.

Sementara termohon yakni KPU Nunukan. Pokok permohonan seperti yang tertera secara lengkap dalam file permohonan yang diunggah di laman resmi MK meliputi, dugaan money politics (politik uang), pemilih tidak sah atau pemilih siluman dan dugaan penyelenggara pemilihan dalam hal ini  kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamaran (PPK) dan atau KPU melakukan pencatatan/penjumlahan dalam form model C.hasil-KWK tidak sesuai antara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah pengguna hak pilih.

Baca Juga :  Ratusan WBP Dipastikan Tak Ikut Mencoblos

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Calon Wakil Bupati Nunukan nomor urut 2, Nasir belum bersedia berkomentar banyak. “Baiknya hubungan Bapak Cabup H. Danni,” jawab Nasir saat dikonfirmasi Minggu (20/12) siang.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi yang diunggah di akun sosial media milik Danni maupun Nasir,  paslon Damai (Danni-Nasir) memilih untuk melakukan konsultasi hukum menyikapi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan KPU Nunukan. “Damai akan berkonsultasi dengan tim hukum untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum atau langkah konstitusional lainnya yang memungkinan kita tempuh,” isi unggahan tersebut yang kemudian dibenarkan oleh Nasir.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan resmi Danni belum berhasil diperoleh media ini. Namun begitu, Juru Bicara Tim Pemenangan Damai, Ari Galang membenarkan perihal proses permohonan paslon Damai ke MK.

“Iya benar. Sementara proses permohonan paslon Damai ke MK. Hasil konsultasi sama tim hukum, jadi ada beberapa dugaan pelanggaran. Menurut kami pelanggaran serius yang dapat merusak demokrasi di Nunukan,” terang Ari.

Ketua KPU Nunukan, Rahman SP saat dimintai keterangan membenarkan informasi ini. “Iya, sudah saya baca,” jawab Rahman. Dengan adanya pengajuan permohonan PHP ke MK RI ini, dipastikan pula, penetapan calon bupati dan wakil bupati Nunukan terpilih diundur.

“Secara ketentuan iya. Karena ada gugatan. Nanti dilihat apakah gugatannya dikabulkan atau di tolak majelis di MK,” pungkas Rahman.

Baca Juga :  Jokowi-Ma’ruf Unggul 55.707 Suara dari Prabowo-Sandi

 

PILGUB LANCAR

Pasangan calon kepala daerah diberikan waktu 3 hari kerja setelah pleno penetapan hasil untuk mengajukan sengketa ke MK.

Komisioner KPU Kaltara, Divisi Hukum dan Pengawasan, Gamaliel Hirung Ding mengatakan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara, hingga Minggu (20/12) belum ada informasi mengenai adanya permohonan gugatan. “Tapi kita tunggu saja. Terakhir itu Rabu (23/12) baru bisa diketahui apakah ada gugatan atau tidak. Pastinya kalau kami siap jika ada sengketa,” ujarnya kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Minggu (20/12).

Dalam hal mengantisipasi adanya permohonan sengketa, pihaknya sudah menyiapkan data-data yang sekiranya dibutuhkan. “Sudah kami kumpulkan semua yang diperlukan dalam sidang, seperti rekap di tingkat KPPS, rekap PPK, hingga di tingkat kabupaten beserta cara penyelesaiannya,” jelas Gamaliel.

Tak hanya itu, tapi termasuk juga hal lain yang dibutuhkan seperti daftar pemilih tetap (DPT) dan yang lainnya. Pastinya, jika berbicara mengenai potensi sengketa, itu ada. Hanya, materi gugatannya yang belum diketahui.

Pastinya, untuk di Kaltara ini selisih perolehan suara antara paslon nomor urut 1, 2, dan 3 itu cukup tinggi. Artinya, faktor apa yang dapat dituntut untuk mengejar selisih perolehan suara itu. Kalaupun menurut paslon ada kecurangan dan lain sebagainya, tentu itu harus dapat dibuktikan.

“Artinya harus dapat dibeberkan berapa suara yang menang dan berapa perolehan suara berdasarkan perhitungan mereka. Dan itu harus dibuktikan dengan data autentik. Intinya kita tunggu saja untuk tingkat provinsi,” pungkasnya. (dra/iwk/lim)

DARI lima Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Utara (Kaltara), baru Nunukan yang diketahui salah satu pasangan calonnya akan mengajukan gugatan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Nunukan nomor urut 2, H. Danni Iskandar – Muhammad Nasir, S.Pi, M.M.

Seperti diketahui,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Nunukan, Rabu 16 Desember 2020 dini hari pukul 00.28 WITA. Suara terbanyak diperoleh Cabup-Cawabup Nunukan nomor urut 1, Hj. Asmin Laura, S.E, M.M, – H. Hanafiah, S.E, M.Si, sebesar 48.019 suara. Sementara Danni-Nasir memperoleh 45.359 suara.

Danni-Nasir memutuskan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke MK, Jumat (18/12) malam. Dikutip dari laman MK, permohonan PHP teregister APPP Nomor 50/PAN.MK/AP3/12/2020 atas nama pemohon H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi, M.M. Kuasa pemohon, Anwar, S.H, Damang, S.H, M.H, Dede Arwinsyah, S.H, M.H, Ardiansyah Kandow, S.H, Handryanto Pasingki, S.H, Rahmatullah, S.H, Andi Sukarno Arsyad, S.H, dan Eko S, SH.

Sementara termohon yakni KPU Nunukan. Pokok permohonan seperti yang tertera secara lengkap dalam file permohonan yang diunggah di laman resmi MK meliputi, dugaan money politics (politik uang), pemilih tidak sah atau pemilih siluman dan dugaan penyelenggara pemilihan dalam hal ini  kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamaran (PPK) dan atau KPU melakukan pencatatan/penjumlahan dalam form model C.hasil-KWK tidak sesuai antara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah pengguna hak pilih.

Baca Juga :  Fokus Kampanye, Jangan Cari Kesalahan Calon Lain

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Calon Wakil Bupati Nunukan nomor urut 2, Nasir belum bersedia berkomentar banyak. “Baiknya hubungan Bapak Cabup H. Danni,” jawab Nasir saat dikonfirmasi Minggu (20/12) siang.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi yang diunggah di akun sosial media milik Danni maupun Nasir,  paslon Damai (Danni-Nasir) memilih untuk melakukan konsultasi hukum menyikapi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan KPU Nunukan. “Damai akan berkonsultasi dengan tim hukum untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum atau langkah konstitusional lainnya yang memungkinan kita tempuh,” isi unggahan tersebut yang kemudian dibenarkan oleh Nasir.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan resmi Danni belum berhasil diperoleh media ini. Namun begitu, Juru Bicara Tim Pemenangan Damai, Ari Galang membenarkan perihal proses permohonan paslon Damai ke MK.

“Iya benar. Sementara proses permohonan paslon Damai ke MK. Hasil konsultasi sama tim hukum, jadi ada beberapa dugaan pelanggaran. Menurut kami pelanggaran serius yang dapat merusak demokrasi di Nunukan,” terang Ari.

Ketua KPU Nunukan, Rahman SP saat dimintai keterangan membenarkan informasi ini. “Iya, sudah saya baca,” jawab Rahman. Dengan adanya pengajuan permohonan PHP ke MK RI ini, dipastikan pula, penetapan calon bupati dan wakil bupati Nunukan terpilih diundur.

“Secara ketentuan iya. Karena ada gugatan. Nanti dilihat apakah gugatannya dikabulkan atau di tolak majelis di MK,” pungkas Rahman.

Baca Juga :  Tiga Jabatan Kosong Diduduki Kadis Baru

 

PILGUB LANCAR

Pasangan calon kepala daerah diberikan waktu 3 hari kerja setelah pleno penetapan hasil untuk mengajukan sengketa ke MK.

Komisioner KPU Kaltara, Divisi Hukum dan Pengawasan, Gamaliel Hirung Ding mengatakan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara, hingga Minggu (20/12) belum ada informasi mengenai adanya permohonan gugatan. “Tapi kita tunggu saja. Terakhir itu Rabu (23/12) baru bisa diketahui apakah ada gugatan atau tidak. Pastinya kalau kami siap jika ada sengketa,” ujarnya kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Minggu (20/12).

Dalam hal mengantisipasi adanya permohonan sengketa, pihaknya sudah menyiapkan data-data yang sekiranya dibutuhkan. “Sudah kami kumpulkan semua yang diperlukan dalam sidang, seperti rekap di tingkat KPPS, rekap PPK, hingga di tingkat kabupaten beserta cara penyelesaiannya,” jelas Gamaliel.

Tak hanya itu, tapi termasuk juga hal lain yang dibutuhkan seperti daftar pemilih tetap (DPT) dan yang lainnya. Pastinya, jika berbicara mengenai potensi sengketa, itu ada. Hanya, materi gugatannya yang belum diketahui.

Pastinya, untuk di Kaltara ini selisih perolehan suara antara paslon nomor urut 1, 2, dan 3 itu cukup tinggi. Artinya, faktor apa yang dapat dituntut untuk mengejar selisih perolehan suara itu. Kalaupun menurut paslon ada kecurangan dan lain sebagainya, tentu itu harus dapat dibuktikan.

“Artinya harus dapat dibeberkan berapa suara yang menang dan berapa perolehan suara berdasarkan perhitungan mereka. Dan itu harus dibuktikan dengan data autentik. Intinya kita tunggu saja untuk tingkat provinsi,” pungkasnya. (dra/iwk/lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/