NUNUKAN – Cuaca buruk yang melanda disertai hujan deras berkepanjangan, membuat air sungai naik dan berdampak kepada daya tahan jembatan kayu di Desa Lembudud. Jembatan yang sudah diperbaiki tersebut kembali rusak.
Itu membuat akses jalan utama antara kecamatan putus. Jembatan kayu sepanjang 20 meter tersebut ambruk, pada jembatan penghubung Kecamatan Krayan Barat ke Krayan Tengah dan Selatan.
Tidak hanya memutus akses jalan, para petani yang sebagian besarnya menggantungkan hidup di kebun, juga terkendala putusnya jembatan tersebut.
Itu diungkapkan, Camat Krayan Barat, Dawet Udan kepada wartawan. Dirinya mengaku, jembatan sejatinya sudah lama nyaris rusak dan akhirnya ambruk. “Akhirnya putus, ini jembatan penghubung kecamatan, sangat digunakan, dilalui kendaraan roda empat dan roda dua, kalau jembatan ini putus, semua aktivitas terhambat,” ungkap Dawet kepada Radar Tarakan, Senin (18/9).
Dawet mengaku, jembatan tersebut, satu-satunya penghubung Desa Lembudud untuk bisa ke Krayan Tengah dan Krayan Selatan. Akibatnya, banyak aktivitas tertunda dan aktivitas yang biasanya menggunakan kendaraan, ditempuh dengan berjalan kaki.
“Karena di sebelah ada kebun masyarakat, sawah padi dan sebagainya, banyak aktivitas tertunda, akhirnya hasil sawah mengangkutnya harus jalan kaki, karena itu saja satu-satu jalan,” ujar Dawet.
Meski begitu, Dawet mengaku tidak tinggal diam. Dirinya berencana bertemu dengan sejumlah camat lainnya membahas soal jembatan tersebut. Apalagi, jembatan tersebut memang sudah sering rusak, diperbaiki setiap beberapa tahun sekali.
“Ya, hari ini (Senin kemarin) mau ketemu camat Krayan Selatan, bahas tentang itu, sebenarnya ada anggaran pemeliharaannya itu, pernah di-hearing-kan di dewan dengan Dinas PU, dimediasi dewan. Cuma kalau kita bahas ini, tidak ada kebijakan dari Pemerintah Provinsi juga, sepertinya percuma,” kata Dawet.
“Kemarin hasil pertemuan dari Dinas PU Kaltara dimediasi oleh dewan, awal bulan ini mau diperbaiki, mudah-mudahanlah segera diperbaiki, itu jembatan panjangnya 20 sampai 40 meter, masa di tambal sulam saja terus kan,” tambah Dawet mengakhiri.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Marli Kamis mengatakan, informasi yang diterima olehnya jembatan Sungai Lutut yang letaknya dekat Desa Lembudut, Kecamatan Krayan Barat, Nunukan mengalami ambruk pada Minggu (17/9). Akibatnya, akses transportasi darat tersebut ‘lumpuh’ atau putus total.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui instansi terkaitnya harus mengambil tindakan perbaikan,” ujar Marli kepada Radar Tarakan melalui sambungan selulernya, Senin (18/9).
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, belakangan ini masyarakat di wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia tersebut masih bisa mengandalkan kendaraan roda dua untuk melintas di jalan yang sudah rusak parah itu, tapi saat ini sudah tidak bisa lagi.
“Sekarang yang biasanya mengandalkan kendaraan roda dua pun sudah tidak berfungsi sama sekali. Kan selama ini jalannya parah, tapi masih bisa mereka pakai motor. Nah, sekarang ini kalau dibilang putus total, itulah dia. Karena tidak mungkin motor diangkat lewat sungai itu,” tuturnya.
Marli mengaku saat ini dirinya dalam rangka dinas pergi melakukan tinjauan ke lokasi karena para tokoh adat besar Krayan dan masyarakat setempat sudah terus bertanya kepadanya selaku wakil rakyat untuk seperti apa solusi jangka pendek penanganan persoalan ini.
“Di sini saya katakan itu memang sudah dianggarkan di Perubahan-APBD 2023 sebesar Rp 15 miliar. Ini sebagai bentuk upaya kita meminta keseriusan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan akses jalan tersebut,” katanya.
Tapi, dengan kondisi saat ini tentu tidak bisa menunggu proses lelang dulu baru dikerjakan, karena untuk proses itu pasti membutuhkan waktu yang panjang. Sementara kondisi di lapangan saat ini sudah sangat mendesak untuk segera ditangani.
Jadi harus ada gerakan dari pemerintah daerah, karena menurutnya ini sudah dianggap sebagai bencana darurat. “Memang ini bukan seperti bencana kebakaran dan bencana besar lainnya, tapi ini sudah berdampak terhadap kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) masyarakat dan kebutuhan material BBM (bahan bakar minyak) untuk PLN di sana,” jelasnya.
Setidaknya, salah satu langkah yang dapat diambil saat ini adalah kepala daerah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan ketua DPRD Kaltara untuk bisa mengambil sikap dalam rangka percepatan kegiatan tersebut.
“Jadi tolong dari DPUPR-Perkim (Dinas Keperluan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kaltara dapat segera melakukan tindakan untuk perbaikan jembatan yang rusak itu,” harapnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi masih belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan. (raw/iwk/lim)
