28.7 C
Tarakan
Thursday, October 5, 2023

Dua Guru Abaikan Edaran BKN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, kembali melakukan mutasi. Posisi jabatan yang dilantik di antaranya administrator, pengawas dan fungsional. Namun mutasi kali ini, masih ada guru yang menjabat di struktural.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Nunukan, nomor 188.45/353/III/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS, dalam dan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkab Nunukan. Pada lampiran surat tersebut ada 68 PNS yang dimutasi.

Dalam keputusan itu, ternyata masih ditemukan guru menjabat struktural, yakni  Asnawi, SE yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Hubungan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nunukan. Mutasi kali ini, dia dipercayakan menjabat sebagai Kepala Seksi Kesenian dan Tenaga Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan.

Sama halnya dengan Rahcmansyah, S.Kom merupakan seorang guru yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan. Dan dimutasi menjabat Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian pada Disdikbud Nunukan.

Baca Juga :  Lagi, Tabrakan Speedboat Pengangkut TKI Ilegal, Sementara 5 Tewas

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Sabri, ST. M.Si mengatakan ada 242 ASN yang dimutasi kali ini. Termasuk dua guru yang sebelumnya menjabat di luar dari Disdikbud Nunukan, yang telah dikembalikan.

“Semua guru yang menjabat di struktural telah dikembalikan lagi ke rumpunnya,” kata Sabri kepada media ini kemarin.

Menurutnya, ASN yang menjabat di struktural dari fungsional bisa saja menjabat strukrual, jika memang karirnya berkembang dikemudian hari. Saat ini keduanya hanya sebatas menjabat sebagai kepala seksi atau kepala sub bagian. Selanjutnya sudah dapat dimutasi kembali dengan posisi yang seharusnya.

Lebih lanjut Sabri menjelaskan, ASN yang dimaksud telah masuk ke level pimpinan tinggi, tentu akan bisa menjabat posisi lainnya. Namun tetap harus mengikuti prosedur yang ada yakni melalui uji kompetensi. Seperti halnya guru menjabat di struktural, selanjutnya dapat mendapat jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

“Bisa saja dimutasi kembali, setelah dari Disdikbud pindah ke OPD lainnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Usai Video Dugaan Pemukulan Kapolres Viral, Polres Nunukan Tetap Kondusif

Padahal, keputusan mutasi itu bertentangan dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seperti diketahui kedua guru tersebut sebelumnya mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diambil alih oleh  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Harusnya menjadi pejabat di provinsi. Namun dalam kenyataanya, kedua pejabat tersebut masih berada di lingkungan Pemkab Nunukan.

Dalam surat BKN dengan menindaklanjuti permasalahan dalam pengalihan PNS sebagai dampak pada UU nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Lalu Kepala BKN mengeluarkan surat nomor K.26-30/V.113-2/99 pada 16 November 2016 lalu yang bersifat penting.

Pada surat tersebut poin tiga huruf j, bagi PNS yang berdasarkan peratuan kepala BKN wajib dialihkan, tetapi tidak bersedia dialihkan, maka PPK pada instansi asal, wajib melakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dijatuhi hukuman disiplin, dan fotokopi keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus disampaikan kepada BKN. Hukuman yang dimaksud adalah salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat.  (nal/nri)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, kembali melakukan mutasi. Posisi jabatan yang dilantik di antaranya administrator, pengawas dan fungsional. Namun mutasi kali ini, masih ada guru yang menjabat di struktural.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Nunukan, nomor 188.45/353/III/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS, dalam dan dari jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkab Nunukan. Pada lampiran surat tersebut ada 68 PNS yang dimutasi.

Dalam keputusan itu, ternyata masih ditemukan guru menjabat struktural, yakni  Asnawi, SE yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Hubungan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nunukan. Mutasi kali ini, dia dipercayakan menjabat sebagai Kepala Seksi Kesenian dan Tenaga Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan.

Sama halnya dengan Rahcmansyah, S.Kom merupakan seorang guru yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan. Dan dimutasi menjabat Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian pada Disdikbud Nunukan.

Baca Juga :  Pindah Golongan, Tarif Dianggap Memberatkan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Sabri, ST. M.Si mengatakan ada 242 ASN yang dimutasi kali ini. Termasuk dua guru yang sebelumnya menjabat di luar dari Disdikbud Nunukan, yang telah dikembalikan.

“Semua guru yang menjabat di struktural telah dikembalikan lagi ke rumpunnya,” kata Sabri kepada media ini kemarin.

Menurutnya, ASN yang menjabat di struktural dari fungsional bisa saja menjabat strukrual, jika memang karirnya berkembang dikemudian hari. Saat ini keduanya hanya sebatas menjabat sebagai kepala seksi atau kepala sub bagian. Selanjutnya sudah dapat dimutasi kembali dengan posisi yang seharusnya.

Lebih lanjut Sabri menjelaskan, ASN yang dimaksud telah masuk ke level pimpinan tinggi, tentu akan bisa menjabat posisi lainnya. Namun tetap harus mengikuti prosedur yang ada yakni melalui uji kompetensi. Seperti halnya guru menjabat di struktural, selanjutnya dapat mendapat jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

“Bisa saja dimutasi kembali, setelah dari Disdikbud pindah ke OPD lainnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Fenomena El Nino, Pasokan Air Masih Aman

Padahal, keputusan mutasi itu bertentangan dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seperti diketahui kedua guru tersebut sebelumnya mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diambil alih oleh  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Harusnya menjadi pejabat di provinsi. Namun dalam kenyataanya, kedua pejabat tersebut masih berada di lingkungan Pemkab Nunukan.

Dalam surat BKN dengan menindaklanjuti permasalahan dalam pengalihan PNS sebagai dampak pada UU nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Lalu Kepala BKN mengeluarkan surat nomor K.26-30/V.113-2/99 pada 16 November 2016 lalu yang bersifat penting.

Pada surat tersebut poin tiga huruf j, bagi PNS yang berdasarkan peratuan kepala BKN wajib dialihkan, tetapi tidak bersedia dialihkan, maka PPK pada instansi asal, wajib melakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dijatuhi hukuman disiplin, dan fotokopi keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus disampaikan kepada BKN. Hukuman yang dimaksud adalah salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat.  (nal/nri)

Terpopuler

Artikel Terbaru