alexametrics
30.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Wakil Bupati Harapkan Masyarakat Taat Pajak

NUNUKAN – Masyarakat Nunukan diharapkan taat membayar pajak khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha yang wajib membayar pajak. Misalnya pengusaha burung walet yang terbilang sektor usaha yang diwajibkan membayar pajak.

Apalagi, penerapan wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Itu diungkapkan Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah. Dirinya mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak.

“Ya, itu sudah merupakan kewajiban masyarakat, terlepas apakah pemerintah memberikan fasilitas atau tidak, taatnya membayar pajak,” ujar H. Hanafiah.

Dirinya memisalkan pada pengusaha sarang walet. Pengusaha diimbau wajib taat membayar pajak, apalagi kewajiban itu sesuai perda, dimana 1 kilogram (kg) kurang lebih 7,5 persen dipungut oleh daerah sebagai pajak atas kegiatan rumah walet tersebut.

Baca Juga :  Datangkan BNPP demi Percepatan Pembangunan Aksesibilitas Kawasan Perbatasan

Sementara bagi yang membayar pajak, juga diharapkan bisa lebih jujur dengan memberikan data yang sesungguhnya. Misalnya, hasil waletnya mencapai 10 kg, namun hanya dilaporkan 2 kg, itu sangat tidak dibenarkan.

“Ya, jangan sampai hasil panennya capai puluhan kilogram, pengusaha ngakunya belasan kilogram saja, harus jujur,” harap H. Hanafiah.

Tidak hanya itu, H. Hanafiah juga mengingatkan bahwa pajak yang dibayar masyarakat bukan diberikan kepada siapa-siapa. Sebab, semuanya akan kembali untuk pembangunan daerah.

Artinya, yang menikmati itu, tidak lain merupakan masyarakat sendiri juga.
Terlebih, pembangunan di Kabupaten Nunukan masih sangat perlu dilakukan, seperti halnya pembangunan bagi wilayah tiga yang minim pembangunan.

“Kalau kita tidak membayar pajak, bagaimana lah kita bisa melakukan pembangunan yang merata,” kata H. Hanafiah.

Baca Juga :  IMB Berganti Dengan Persetujuan Bangunan Gedung

Pembangunan sangatlah membutuh dana besar. Pemerintah sendiri, tetap berharap pendapatan yang lebih meningkat dengan pentingnya pajak daerah. Selain pajak daerah, Pemkab Nunukan juga sedang berusaha agar bagaimana mendapatkan 10 persen dari investasi Migas di Blok Sei Menggaris meskipun diakuinya hal itu masih terus diperjuangkan.

“Ya, mudah-mudahan terealisasi dalam waktu dekat, karena kalau terealisasi, kan dananya lumayan,” beber H. Hanafiah. (raw/har)






Reporter: Riko Aditya

NUNUKAN – Masyarakat Nunukan diharapkan taat membayar pajak khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha yang wajib membayar pajak. Misalnya pengusaha burung walet yang terbilang sektor usaha yang diwajibkan membayar pajak.

Apalagi, penerapan wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Itu diungkapkan Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah. Dirinya mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak.

“Ya, itu sudah merupakan kewajiban masyarakat, terlepas apakah pemerintah memberikan fasilitas atau tidak, taatnya membayar pajak,” ujar H. Hanafiah.

Dirinya memisalkan pada pengusaha sarang walet. Pengusaha diimbau wajib taat membayar pajak, apalagi kewajiban itu sesuai perda, dimana 1 kilogram (kg) kurang lebih 7,5 persen dipungut oleh daerah sebagai pajak atas kegiatan rumah walet tersebut.

Baca Juga :  EFQR Cegat WNI Lalui Jalur Ilegal

Sementara bagi yang membayar pajak, juga diharapkan bisa lebih jujur dengan memberikan data yang sesungguhnya. Misalnya, hasil waletnya mencapai 10 kg, namun hanya dilaporkan 2 kg, itu sangat tidak dibenarkan.

“Ya, jangan sampai hasil panennya capai puluhan kilogram, pengusaha ngakunya belasan kilogram saja, harus jujur,” harap H. Hanafiah.

Tidak hanya itu, H. Hanafiah juga mengingatkan bahwa pajak yang dibayar masyarakat bukan diberikan kepada siapa-siapa. Sebab, semuanya akan kembali untuk pembangunan daerah.

Artinya, yang menikmati itu, tidak lain merupakan masyarakat sendiri juga.
Terlebih, pembangunan di Kabupaten Nunukan masih sangat perlu dilakukan, seperti halnya pembangunan bagi wilayah tiga yang minim pembangunan.

“Kalau kita tidak membayar pajak, bagaimana lah kita bisa melakukan pembangunan yang merata,” kata H. Hanafiah.

Baca Juga :  Soft Launching TTE, Bupati Harapkan OPD Melek Teknologi1

Pembangunan sangatlah membutuh dana besar. Pemerintah sendiri, tetap berharap pendapatan yang lebih meningkat dengan pentingnya pajak daerah. Selain pajak daerah, Pemkab Nunukan juga sedang berusaha agar bagaimana mendapatkan 10 persen dari investasi Migas di Blok Sei Menggaris meskipun diakuinya hal itu masih terus diperjuangkan.

“Ya, mudah-mudahan terealisasi dalam waktu dekat, karena kalau terealisasi, kan dananya lumayan,” beber H. Hanafiah. (raw/har)






Reporter: Riko Aditya

Most Read

Kelola Padi, Petani Masih Senang Cara Lama

Tegaskan Tak Ada Titipan PPPK

Jumlah Penumpang Masih Sepi

Artikel Terbaru

/