alexametrics
27.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Masih Banyak Perusahaan Pasang Reklame Tidak Bayar Pajak di Nunukan

NUNUKAN – Bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Nunukan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nunukan melaksanakan patroli penertiban spanduk reklame perusahaan yang dipasang, namun tidak membayar kewajiban.

Kepala Bidang Ketentraman dan Penertiban Umum (Trantibmum) pada Satpol PP Nunukan, Edy mengatakan, pihaknya menyasar iklan produk perusahaan telekomunikasi yang terpasang di sejumlah warung konter.

“Kita sinergitas dengan OPD yang mempunyai keterkaitan atas pengampu perda, dimana perda yang saat ini kita lakukan, masih konsentrasi pada perda nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan reklame,” ungkap Edy kepada wartawan.

Itu sejatinya dilakukan untuk pembelajaran dan sosialisasi ke masyarakat utamanya perusahaan yang mempunyai tujuan untuk profit oriented atau mengejar suatu keuntungan, maka tentu harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran reklame.

Baca Juga :  Mantan Ketua DPRD Nunukan Tutup Usia

Dalam operasi yang dilakukan, setidaknya ada 5 unit reklame dari sejumlah produk perusahaan telekomunikasI di Nunukan yang terjaring operasi.

Pembongkaran pada reklame tersebut, langsung dilakukan secara tertib.

“Kita sisir daerah pemasangan reklame yang tidak melakukan kewajiban. Setelah ditemukan, langsung dibongkar,” tambah Edy.

Dengan tindakan tersebut juga, menurut Edy sebagai sosialisasi terhadap pemilik warung konter, dimana notabene ketika personel meminta identitas, namun pemilik warung konter tidak mengetahui reklame iklan tersebut milik siapa.

“Kebanyakan pemilik warung konter sendiri, tidak tau reklame yang dipasang di konter nya milik siapa, mereka mengaku yang memang hanya meminta izin ke mereka untuk memasang spanduk reklamenya,” kata Edy.

Baca Juga :  Pengiriman Paket Barang Overload

Saat itu juga, para pemilik konter diedukasi, agar ketika ada seseorang yang ingin memasang reklame di warung konter mereka, untuk menanyakan apakah yang bersangkutan sudah membayar kewajibannya dalam kewajiban membayar pajak reklame.

“Jadi ketika mereka belum membayar pajak, masyarakat itu sendiri sebagai perpanjangan tangan kita untuk mengarahkan untuk ke Bapenda, untuk mengurus pajaknya dahulu, baru boleh pasang reklamenya,” jelas Edy.

“Inilah yang merupakan satu rangkaian kegiatan yang sinergi antara Satpol PP dan Bapenda, sekaligus menjadikan suatu upaya penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, agar masyarakat juga memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak reklame ketika punya kepentingan promosi,” tambah Edy lagi mengakhiri. (raw/lim)

NUNUKAN – Bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Nunukan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nunukan melaksanakan patroli penertiban spanduk reklame perusahaan yang dipasang, namun tidak membayar kewajiban.

Kepala Bidang Ketentraman dan Penertiban Umum (Trantibmum) pada Satpol PP Nunukan, Edy mengatakan, pihaknya menyasar iklan produk perusahaan telekomunikasi yang terpasang di sejumlah warung konter.

“Kita sinergitas dengan OPD yang mempunyai keterkaitan atas pengampu perda, dimana perda yang saat ini kita lakukan, masih konsentrasi pada perda nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan reklame,” ungkap Edy kepada wartawan.

Itu sejatinya dilakukan untuk pembelajaran dan sosialisasi ke masyarakat utamanya perusahaan yang mempunyai tujuan untuk profit oriented atau mengejar suatu keuntungan, maka tentu harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran reklame.

Baca Juga :  CIQS- Karantina Pertanian Tarakan Tinjau Progres Pembangunan PLBN Labang

Dalam operasi yang dilakukan, setidaknya ada 5 unit reklame dari sejumlah produk perusahaan telekomunikasI di Nunukan yang terjaring operasi.

Pembongkaran pada reklame tersebut, langsung dilakukan secara tertib.

“Kita sisir daerah pemasangan reklame yang tidak melakukan kewajiban. Setelah ditemukan, langsung dibongkar,” tambah Edy.

Dengan tindakan tersebut juga, menurut Edy sebagai sosialisasi terhadap pemilik warung konter, dimana notabene ketika personel meminta identitas, namun pemilik warung konter tidak mengetahui reklame iklan tersebut milik siapa.

“Kebanyakan pemilik warung konter sendiri, tidak tau reklame yang dipasang di konter nya milik siapa, mereka mengaku yang memang hanya meminta izin ke mereka untuk memasang spanduk reklamenya,” kata Edy.

Baca Juga :  Sampai ke Pelosok Desa Bagikan Bendera kepada Warga Tidak Mampu

Saat itu juga, para pemilik konter diedukasi, agar ketika ada seseorang yang ingin memasang reklame di warung konter mereka, untuk menanyakan apakah yang bersangkutan sudah membayar kewajibannya dalam kewajiban membayar pajak reklame.

“Jadi ketika mereka belum membayar pajak, masyarakat itu sendiri sebagai perpanjangan tangan kita untuk mengarahkan untuk ke Bapenda, untuk mengurus pajaknya dahulu, baru boleh pasang reklamenya,” jelas Edy.

“Inilah yang merupakan satu rangkaian kegiatan yang sinergi antara Satpol PP dan Bapenda, sekaligus menjadikan suatu upaya penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, agar masyarakat juga memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak reklame ketika punya kepentingan promosi,” tambah Edy lagi mengakhiri. (raw/lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/