alexametrics
26.7 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

Puluhan APK Kembali Ditertibkan

TANJUNG SELOR – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bulungan bersama dengan sejumlah pihak terkait kembali melakukan penertiban sejumlah alat peraga kampanye (APK), Sabtu (29/12). Kali ini, puluhan baliho calon legislatif (caleg) dari berbagai partai politik (parpol) dilepas karena dinilai melanggar ketentuan.

Berdasarkan pantauan media ini di lapangan, penertiban dibagi atas beberapa tim. Ada yang menyisiri Tepian Sungai Kayan (TSK) Tanjung Selor, ada yang ke arah Desa Apung, dan ada juga yang di Tanjung Palas. Adapun fokus penertiban kedua ini hanya dilakukan di dua kecamatan, yakni Tanjung Selor dan Tanjung Palas.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bulungan, Syaifudin mengatakan, pada ketentuannya, batas maksimal pemasangan baliho itu lima buah per kelurahan. Sementara spanduk 10 buah per kelurahan. Namun, kondisi di lapangan berbeda, khusus baliho banyak yang melebihi batas maksimal sebagaimana yang telah ditentukan.

“Paling banyak melanggar ketentuan jumlah itu DPR RI. Rata-rata parpol memasang lebih dari jumlah maksimal,” ujar Syaifudin kepada Radar Kaltara saat ditemui di kantornya usai melakukan penertiban.

Baca Juga :  Tersedia Rp 1,5 Miliar untuk Perbaikan Jalan

Adapun penertiban ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu yang ditetapkan dalam dasar hukum itu ialah masalah kewenangan penertiban berdasarkan asas kewilayahan.

Khusus Bawaslu kabupaten, salah satu tugasnya adalah melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten. Begitupun dengan kecamatan, melakukan penertiban di wilayah kecamatan. “Ini kemudian ditindak dengan surat edaran Bawaslu, bahwa penertiban APK itu harus dilakukan dengan memperhatikan wilayah,” jelasnya. 

Bahkan, Didin, sapaan akrabnya, mengaku, sebelum melakukan penertiban itu, tepatnya pada Kamis (27/12) pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang parpol, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Rapat ini kami lakukan untuk memastikan apa saja yang melanggar dan harus ditertibkan. Di sini kami memperhatikan dari sisi jumlah dan ketepatan lokasi,” katanya.

Baca Juga :  Letkol Inf Sigit Hengki Purwanto Lanjutkan Tongkat Estafet

Dicontohkannya, pemasangan baliho yang seharusnya di kiri jalan, tapi di pasang di kanan jalan. Hal seperti ini yang ditertibkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelanggaran yang paling banyak itu pemasangan baliho yang melebihi standar maksimal.

Tak hanya itu, panwascam juga sudah menindaklanjuti dengan menyurati orang-orang yang melanggar ketentuan itu agar melakukan penertiban secara mandiri. Namun, faktanya di lapangan, hingga dilakukannya penertiban oleh Bawaslu bersama Satpol PP dan kepolisian, tidak ada tim sukses caleg yang melakukan penertiban secara mandiri.

“Ini ranah penindakan. Berbagai upaya telah kami lakukan sebelum melakukan penindakan ini,” akunya. Namun, untuk berapa jumlah yang ditertibkan, ia mengaku belum dapat dipastikan, karena proses penertiban masih dilakukan dan belum dilakukan penghitungan secara keseluruhan. (iwk/eza)

 

TANJUNG SELOR – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bulungan bersama dengan sejumlah pihak terkait kembali melakukan penertiban sejumlah alat peraga kampanye (APK), Sabtu (29/12). Kali ini, puluhan baliho calon legislatif (caleg) dari berbagai partai politik (parpol) dilepas karena dinilai melanggar ketentuan.

Berdasarkan pantauan media ini di lapangan, penertiban dibagi atas beberapa tim. Ada yang menyisiri Tepian Sungai Kayan (TSK) Tanjung Selor, ada yang ke arah Desa Apung, dan ada juga yang di Tanjung Palas. Adapun fokus penertiban kedua ini hanya dilakukan di dua kecamatan, yakni Tanjung Selor dan Tanjung Palas.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bulungan, Syaifudin mengatakan, pada ketentuannya, batas maksimal pemasangan baliho itu lima buah per kelurahan. Sementara spanduk 10 buah per kelurahan. Namun, kondisi di lapangan berbeda, khusus baliho banyak yang melebihi batas maksimal sebagaimana yang telah ditentukan.

“Paling banyak melanggar ketentuan jumlah itu DPR RI. Rata-rata parpol memasang lebih dari jumlah maksimal,” ujar Syaifudin kepada Radar Kaltara saat ditemui di kantornya usai melakukan penertiban.

Baca Juga :  Bantah Musprov KNPI Dinilai Inkonstitusional

Adapun penertiban ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu yang ditetapkan dalam dasar hukum itu ialah masalah kewenangan penertiban berdasarkan asas kewilayahan.

Khusus Bawaslu kabupaten, salah satu tugasnya adalah melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten. Begitupun dengan kecamatan, melakukan penertiban di wilayah kecamatan. “Ini kemudian ditindak dengan surat edaran Bawaslu, bahwa penertiban APK itu harus dilakukan dengan memperhatikan wilayah,” jelasnya. 

Bahkan, Didin, sapaan akrabnya, mengaku, sebelum melakukan penertiban itu, tepatnya pada Kamis (27/12) pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang parpol, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Rapat ini kami lakukan untuk memastikan apa saja yang melanggar dan harus ditertibkan. Di sini kami memperhatikan dari sisi jumlah dan ketepatan lokasi,” katanya.

Baca Juga :  Rekapitulasi DPHP-I Kembali Dievaluasi

Dicontohkannya, pemasangan baliho yang seharusnya di kiri jalan, tapi di pasang di kanan jalan. Hal seperti ini yang ditertibkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelanggaran yang paling banyak itu pemasangan baliho yang melebihi standar maksimal.

Tak hanya itu, panwascam juga sudah menindaklanjuti dengan menyurati orang-orang yang melanggar ketentuan itu agar melakukan penertiban secara mandiri. Namun, faktanya di lapangan, hingga dilakukannya penertiban oleh Bawaslu bersama Satpol PP dan kepolisian, tidak ada tim sukses caleg yang melakukan penertiban secara mandiri.

“Ini ranah penindakan. Berbagai upaya telah kami lakukan sebelum melakukan penindakan ini,” akunya. Namun, untuk berapa jumlah yang ditertibkan, ia mengaku belum dapat dipastikan, karena proses penertiban masih dilakukan dan belum dilakukan penghitungan secara keseluruhan. (iwk/eza)

 

Most Read

Sudah 9 Pelamar Mengambil Formulir

Validasi SKD dan SKB Masil Dilakukan

Resep Mojito

Artikel Terbaru

/