alexametrics
26.7 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

APBD Kaltara Diprediksi Rp 2,5 Triliun

TANJUNG SELOR – Setelah melalui proses panjang, akhirnya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimatan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran (TA) 2019 dijadwalkan hari ini (31/12). Itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kaltara, Marthen Sablon.

Pengesahan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2019 sudah dijadwalkan. Di mana, pengesahan paripurna penetapan APBD dan penandatanganan dilakukan bersama Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie.

“Besok (hari ini, Red) kami sudah agendakan rapat paripurna penetapan Perda APBD TA 2019,” ucap Marten Sablon kepada Radar Kaltara, Minggu (30/12).

Dijelaskan, selain paripurna penetapan Perda APBD TA 2019. Pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Pemprov Kaltara juga melaksanakan persetujuan bersama terkait empat raperda. Yakni raperda tentang retribusi jasa, raperda retribusi jasa umum, raperda retribusi jasa usaha dan terakhir bantuan sosial perumahan swadaya.

Persetujuan bersama atas empat raperda ini merupakan usulan dari Pemprov Kaltara. “Kita berharap mudah-mudahan acara ini tidak ada halangan dan dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, pada paripurna ke-26 masa sidang III 2018 terkait penyampaian nota penjelasan raperda Kaltara tentang APBD 2019 yang sampaikan Penjabat (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Syaiful Herman menyebutkan, ringkasan APBD Kaltara tahun depan sebesar Rp 2,5 triliun.

Dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 561 miliar dengan komponen pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian, dana perimbangan dialokasikan Rp 1,9 triliun terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta, penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian lain-lain pendapatan yang sah, sebesar Rp 43 miliar merupakan komponen hibah dan pendapatan lainnya. Belanja daerah penggunaan pada APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nilainya, pada Raperda APBD 2019 Rp 2,8 triliun.

Baca Juga :  Pjs Gubernur Apresiasi Tema Debat Pilgub Kedua

Terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 1,1 triliun sebagai unsur pendukung program kegiatan pembangan secara umum. Dengan komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provins, kabupaten, kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

“Belanja langsung dianggarkan dengan capaian dapat dilaksanakan masyarakat. Belanja langusng dialokasikan Rp 1,7 triliun. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal,” kata Sekprov Kaltara Syaiful Herman,

Pembiayaan dari silpa telah diperhitungkan untuk 2019 sebesar Rp 127 miliar. Kemudian, pinjaman daerah melalui PT SMI yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan RS Tipe B di Kaltara sebesar Rp 340 miliar. Dan mengalokasikan pengeluaran pembiayaan daerah melalui penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dengan mempedomani Permendagri nomor 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp 27 miliar.

Abdul Djalil Fatah juga mengungkapkan, besaran APBD 2019 akan mengalami penurunan sekitar Rp 600 miliar dibandingkan dengan APBD 2018.

Disebutkannya, untuk tahun 2018, APBD Kaltara sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara untuk 2019 diperkirakan hanya sekitar Rp 2,5 triliun. Namun demikian, politisi Partai Golkar ini menegaskan pelaksanaannya akan difokuskan untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga :  GILA..!! Di Sini, Urus Adminduk Bisa Habis Rp 15 Juta

“Kita harus utamakan kepentingan masyarakat. Arah pembangunan diutamakan pada infrastruktur yang belum selesai, dan ini memang harus segera kita selesaikan,” ujar Djalil kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, upaya itu dilakukan dengan harapan ke depannya dapat lebih mudah membangun fasilitas umum dan fasilitas pemerintah yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam menjalankan APBD itu, legislatif dan eksekutif tetap memperhatikan amanat undang-undang (UU) yang mengatakan 20 persen APBD untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. “Alhamdulillah (pendidikan dan kesehatan, Red) ini sudah diakomodir sesuai ketentuannya,” kata Djalil.

Tak hanya itu, sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan kehutanan juga akan diakomodir sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Karena, dengan keterbatasan anggaran, tentu pelaksanaan kegiatan harus melihat skala prioritas.

“Termasuk juga bagian yang betul-betul diperlukan masyarakat berdasarkan hasil serapan aspirasi masyarakat (reses) dan hearing yang dilakukan anggota DPRD di lapangan,” jelasnya.

Pastinya, kegiatan yang dilakukan dapat membantu mendorong atau sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat secara merata di provinsi termuda Indonesia ini. Tentunya, ada perimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan kepentingan lainnya di pemerintahan. Intinya, diharapkan jangan sampai ada kegiatan yang belum selesai jadi terbengkalai karena tidak dilanjutkan. 

“Semoga ke depan APBD kita semakin membaik dan sektor lain yang dapat menyumbang PAD (pendapatan asli daerah) seperti dua perusahaan daerah yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang terpenting itu bagaimana niat kita untuk membangun Kaltara untuk menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (akz/iwk/eza)

TANJUNG SELOR – Setelah melalui proses panjang, akhirnya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimatan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran (TA) 2019 dijadwalkan hari ini (31/12). Itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kaltara, Marthen Sablon.

Pengesahan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2019 sudah dijadwalkan. Di mana, pengesahan paripurna penetapan APBD dan penandatanganan dilakukan bersama Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie.

“Besok (hari ini, Red) kami sudah agendakan rapat paripurna penetapan Perda APBD TA 2019,” ucap Marten Sablon kepada Radar Kaltara, Minggu (30/12).

Dijelaskan, selain paripurna penetapan Perda APBD TA 2019. Pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Pemprov Kaltara juga melaksanakan persetujuan bersama terkait empat raperda. Yakni raperda tentang retribusi jasa, raperda retribusi jasa umum, raperda retribusi jasa usaha dan terakhir bantuan sosial perumahan swadaya.

Persetujuan bersama atas empat raperda ini merupakan usulan dari Pemprov Kaltara. “Kita berharap mudah-mudahan acara ini tidak ada halangan dan dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, pada paripurna ke-26 masa sidang III 2018 terkait penyampaian nota penjelasan raperda Kaltara tentang APBD 2019 yang sampaikan Penjabat (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Syaiful Herman menyebutkan, ringkasan APBD Kaltara tahun depan sebesar Rp 2,5 triliun.

Dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 561 miliar dengan komponen pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian, dana perimbangan dialokasikan Rp 1,9 triliun terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta, penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian lain-lain pendapatan yang sah, sebesar Rp 43 miliar merupakan komponen hibah dan pendapatan lainnya. Belanja daerah penggunaan pada APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nilainya, pada Raperda APBD 2019 Rp 2,8 triliun.

Baca Juga :  Indahnya Pemandangan dari Atas Gunung Rego

Terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 1,1 triliun sebagai unsur pendukung program kegiatan pembangan secara umum. Dengan komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provins, kabupaten, kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

“Belanja langsung dianggarkan dengan capaian dapat dilaksanakan masyarakat. Belanja langusng dialokasikan Rp 1,7 triliun. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal,” kata Sekprov Kaltara Syaiful Herman,

Pembiayaan dari silpa telah diperhitungkan untuk 2019 sebesar Rp 127 miliar. Kemudian, pinjaman daerah melalui PT SMI yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan RS Tipe B di Kaltara sebesar Rp 340 miliar. Dan mengalokasikan pengeluaran pembiayaan daerah melalui penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dengan mempedomani Permendagri nomor 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp 27 miliar.

Abdul Djalil Fatah juga mengungkapkan, besaran APBD 2019 akan mengalami penurunan sekitar Rp 600 miliar dibandingkan dengan APBD 2018.

Disebutkannya, untuk tahun 2018, APBD Kaltara sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara untuk 2019 diperkirakan hanya sekitar Rp 2,5 triliun. Namun demikian, politisi Partai Golkar ini menegaskan pelaksanaannya akan difokuskan untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga :  Tanjung Palas Berpotensi Jadi Ibu Kota

“Kita harus utamakan kepentingan masyarakat. Arah pembangunan diutamakan pada infrastruktur yang belum selesai, dan ini memang harus segera kita selesaikan,” ujar Djalil kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, upaya itu dilakukan dengan harapan ke depannya dapat lebih mudah membangun fasilitas umum dan fasilitas pemerintah yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam menjalankan APBD itu, legislatif dan eksekutif tetap memperhatikan amanat undang-undang (UU) yang mengatakan 20 persen APBD untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. “Alhamdulillah (pendidikan dan kesehatan, Red) ini sudah diakomodir sesuai ketentuannya,” kata Djalil.

Tak hanya itu, sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan kehutanan juga akan diakomodir sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Karena, dengan keterbatasan anggaran, tentu pelaksanaan kegiatan harus melihat skala prioritas.

“Termasuk juga bagian yang betul-betul diperlukan masyarakat berdasarkan hasil serapan aspirasi masyarakat (reses) dan hearing yang dilakukan anggota DPRD di lapangan,” jelasnya.

Pastinya, kegiatan yang dilakukan dapat membantu mendorong atau sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat secara merata di provinsi termuda Indonesia ini. Tentunya, ada perimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan kepentingan lainnya di pemerintahan. Intinya, diharapkan jangan sampai ada kegiatan yang belum selesai jadi terbengkalai karena tidak dilanjutkan. 

“Semoga ke depan APBD kita semakin membaik dan sektor lain yang dapat menyumbang PAD (pendapatan asli daerah) seperti dua perusahaan daerah yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang terpenting itu bagaimana niat kita untuk membangun Kaltara untuk menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (akz/iwk/eza)

Most Read

Operasi Zebra, Kasus Laka Lantas Turun

Larangan Merokok Masih Dilanggar

Ditinggal Salat Subuh, Brankas Raib

Artikel Terbaru

/