alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Soal ini, Mendagri Belum Beri Izin

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi terbuka (selter) pengisian 13 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2020 telah selesai dilakukan.

Namun, hingga saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian belum memberi izin untuk pelantikan sejumlah pejabat yang akan mengisi kursi JPT Pratama di lingkungan Pemprov Kaltara yang mengalami kekosongan itu.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, setelah selter itu selesai dilakukan, pihaknya sudah langsung bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta izin pelantikan dari Mendagri. “Hanya saja, sampai saat ini izin pelantikan itu belum keluar,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (28/12).

Menurutnya, untuk pelaksanaan pelantikan itu memang belum diizinkan saja oleh Mendagri. Karena, jika di daerah, itu sudah tidak ada masalah lagi, semuanya telah selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga :  Wabup Minta Pengawasan WNA Perlu Perhatian

Bahkan, komunikasi sudah dilakukan oleh pihaknya ke Kemendagri untuk menindaklanjuti hasil selter itu agar mereka yang sudah lolos sampai di tahap akhir itu bisa segera mendapat kejelasan. Dalam hal ini siapa yang terpilih dan siapa yang tidak. 

“Awalnya kita sudah meminta izin seleksi, dan itu diizinkan. Tapi, setelah seleksi itu selesai, sampai sekarang izin pelantikan dari Mendagri belum kunjung dikeluarkan,” tegas pria yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Pemprov Kaltara tahun 2020 ini.

Namun, itu tidak hanya terjadi di provinsi termuda Indonesia ini, melainkan di seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini, juga hingga sekarang belum ada yang diizinkan.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Burhanuddin menambahkan, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu tanggapan dari Mendagri mengenai usulan pelantikan JPT Pratama tersebut.

Baca Juga :  BBM Langka, Nelayan di Wilayah Ini Beralih Pekerjaan Jadi Buruh Bangunan

“Pastinya itu akan segera ditanggapi Mendagri. Jika izin pelantikan itu sudah keluar, maka kita akan segera laksanakan pelantikannya,” sebut Burhanuddin.

Sementara untuk rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah keluar dan diterima oleh pihaknya. Artinya, proses ini hanya tinggal selangkah lagi, yakni menunggu izin pelantikan secara resmi dari Mendagri.

Adapun untuk persiapan pelaksanaan pelantikan di daerah terhadap 13 pejabat yang terpilih menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemprov Kaltara itu sudah tidak ada masalah sama sekali. “Persiapan teknis di daerah sudah tidak ada masalah. Jika kita sudah terima surat izin pelantikan dari Mendagri, maka kita akan langsung jadwalkan pelantikan. Tentunya di sini kita berharap bisa cepat,” pungkasnya. (iwk/eza)

 

 

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi terbuka (selter) pengisian 13 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2020 telah selesai dilakukan.

Namun, hingga saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian belum memberi izin untuk pelantikan sejumlah pejabat yang akan mengisi kursi JPT Pratama di lingkungan Pemprov Kaltara yang mengalami kekosongan itu.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, setelah selter itu selesai dilakukan, pihaknya sudah langsung bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta izin pelantikan dari Mendagri. “Hanya saja, sampai saat ini izin pelantikan itu belum keluar,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (28/12).

Menurutnya, untuk pelaksanaan pelantikan itu memang belum diizinkan saja oleh Mendagri. Karena, jika di daerah, itu sudah tidak ada masalah lagi, semuanya telah selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga :  Ahli Waris Kubur Jangan Seenaknya..!!

Bahkan, komunikasi sudah dilakukan oleh pihaknya ke Kemendagri untuk menindaklanjuti hasil selter itu agar mereka yang sudah lolos sampai di tahap akhir itu bisa segera mendapat kejelasan. Dalam hal ini siapa yang terpilih dan siapa yang tidak. 

“Awalnya kita sudah meminta izin seleksi, dan itu diizinkan. Tapi, setelah seleksi itu selesai, sampai sekarang izin pelantikan dari Mendagri belum kunjung dikeluarkan,” tegas pria yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Pemprov Kaltara tahun 2020 ini.

Namun, itu tidak hanya terjadi di provinsi termuda Indonesia ini, melainkan di seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini, juga hingga sekarang belum ada yang diizinkan.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Burhanuddin menambahkan, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu tanggapan dari Mendagri mengenai usulan pelantikan JPT Pratama tersebut.

Baca Juga :  BBM Langka, Nelayan di Wilayah Ini Beralih Pekerjaan Jadi Buruh Bangunan

“Pastinya itu akan segera ditanggapi Mendagri. Jika izin pelantikan itu sudah keluar, maka kita akan segera laksanakan pelantikannya,” sebut Burhanuddin.

Sementara untuk rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah keluar dan diterima oleh pihaknya. Artinya, proses ini hanya tinggal selangkah lagi, yakni menunggu izin pelantikan secara resmi dari Mendagri.

Adapun untuk persiapan pelaksanaan pelantikan di daerah terhadap 13 pejabat yang terpilih menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemprov Kaltara itu sudah tidak ada masalah sama sekali. “Persiapan teknis di daerah sudah tidak ada masalah. Jika kita sudah terima surat izin pelantikan dari Mendagri, maka kita akan langsung jadwalkan pelantikan. Tentunya di sini kita berharap bisa cepat,” pungkasnya. (iwk/eza)

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/