TANJUNG SELOR – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI membuka seleksi bagi guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 mendatang. Di Bulungan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan telah mengusulkan sebanyak 236 formasi.
Kepala BKPSDM Bulungan, Hj. Indriyati menyampaikan, usulan sebanyak 236 formasi itu sudah termasuk usulan CPNS. “Jadi, selain P3K kami juga tetap mengusulkan formasi CPNS,” kata Indriyati kepada Radar Kaltara, Senin (28/12).
Dirincikan, untuk PPPK pihaknya mengusulkan sebanyak 125 formasi, penyuluh pertanian 4 formasi dan CPNS 107 formasi. Jadi, total keseluruhan sebanyak 236 formasi. “Untuk pelaksanaan kami belum tahu, karena sampai 30 Desember ini kami masih menginput data usulan,” ungkapnya.
Dikatakan, dari sisi pendanaan karena dibebankan ke daerah pihaknya mengaku masih kekurangan. “Anggarannya minim. Jadi, kami minta tambahan,” ungkapnya. Kendati demikian, saat ini pihaknya tetap mengalkulasikan pembiayaan untuk pelaksanaan rekrutmen tersebut.
Sementara itu, KepalaBidang Guru dan Kependidikan (Kabid GTK) Disdikbud Bulungan, Suparmin Seto saat dikonfirmasi mengatakan, tahun depan memang dibuka seleksi bagi guru honorer menjadi PPPK. “Tetapi, secara teknis rekrutmen PPPK ini ada di BKPSDM,” sebutnya. Artinya, Disdikbud didampingi BKPSDM. Karena yang lebih paham terkait rekrutmen adalah OPD terkait.
Adanya seleksi guru honorer menjadi PPPK ini disambut baik para guru honorer. Salah seorang guru honorer, Kardiansyah mengaku belum mengetahui adanya seleksi ini. Tetapi, dengan adanya kabar ini tentunya memberikan kesempatan dirinya untuk menjadi PNS. “Mudahan saja saya bisa lolos, karen saya sudah tiga kali ikut tes CPNS tidak pernah lolos,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Plh Bupati Bulungan, Ingkong Ala mengatakan, jumlah guru honorer di Kabupaten Bulungan ini cukup banyak. Data terakhir ada sekitar 500 orang. Dengan dibukanya seleksi ini tentunya akan memberikan kesempatan kepada guru untuk menjadi ASN. Tentunya, tidak semua bisa mengikuti seleksi tersebut. Apalagi kalau ada usia guru yang sudah melebihi batas yang sudah ditetapkan.
“Kita juga akan prioritaskan guru yang sudah mengabdi selama 5 tahun,” ujarnya.
Namun, kata dia, bukan berati yang lainnya tidak mendapatkan prioritas. Tetap diprioritaskan. Hanya saja, untuk guru yang sudah mengabdi selama 5 tahun akan lebih diprioritaskan. “Iya, mudahan saja semua bisa memenuhi syarat dan ini kesempatan untuk putra putri daerah untuk bisa menjadi ASN, walaupun hanya berstatus PPPK,” bebernya. (*/jai/eza)
