alexametrics
26 C
Tarakan
Monday, August 8, 2022

Evaluasi Draf APBD Belum Diterima

TANJUNG SELOR – Rencana pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang diagendakan hari ini (28/12) dipastikan ditunda.

Sebab, hingga Kamis (27/12) sore, hasil evaluasi atas draf APBD Kaltara tahun 2019 belum diterima DPRD dan Pemprov Kaltara dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal inilah yang menyebabkan dilakukannya penundaan pengesahan APBD tersebut sebagaimana yang telah dijadwalkan sebelumnya pada hari ini.

“Tapi dipastikan Senin (31/12), paripurna pengesahan APBD Kaltara tahun 2019 akan dilaksanakan pada pukul 14.00 Wita,” ujar Marten Sablon, Ketua DPRD Kaltara kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Kamis (27/12).

Sementara, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, untuk pelaksanaan APBD 2019, pihaknya masih fokus ke pengerjaan infrastruktur. Seperti jalan dan jembatan. Sebab, hal ini masih sangat dibutuhkan di provinsi bungsu Indonesia ini. “Kita ini merupakan provinsi baru yang masih kekurangan infrastruktur. Makanya infrastruktur masih jadi fokus utama kita,” kata Irianto.

Baca Juga :  Kasus Judi Sabung Ayam, Kerahkan Propam Dalami Keterlibatan Oknum Aparat

Namun demikian, mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga mengatakan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di provinsi ke-34 ini juga menjadi salah satu prioritas yang dilakukan pemprov saat ini.

“Kita masih menjalani untuk peningkatan masalah kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Itu semua merupakan bagian dari SDM. Baik yang sifatnya fisik maupun nonfisik,” jelas Irianto.

Bahkan, anggaran untuk pengembangan SDM itu sudah termasuk relatif besar untuk ukuran APBD Kaltara yang ada saat ini. Hanya saja, untuk berapa angka pasti yang dikatakan besar itu, ia belum dapat menyebutkannya karena hingga kini anggaran belum ditetapkan.

Sementara untuk bidang lain, seperti pertanian dan kehutanan, diakuinya memang relatif kecil jika berharap dari APBD. Tapi itu bisa diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya dari APBN untuk sektor pertanian dan kehutanan itu cukup besar.

Baca Juga :  Tempuh Jalur Berbahaya Berhari-hari demi Ikut UNBK

“Untuk melakukan pembangunan kita jangan terlalu berharap dengan APBD saja. Tapi kejar juga yang APBN. Nah, untuk di Kaltara ini, APBN itu bisa masuk karena Gubernur rajin berkonsultasi ke pusat,” tuturnya.

Adapun untuk besaran APBD 2019 diperkirakan sekitar Rp 3 triliun. Jumlah itu jika ditambah dengan pendapatan hasil daerah (PAD) dan pinjaman untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe B di Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara. (iwk/eza)

 

TANJUNG SELOR – Rencana pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang diagendakan hari ini (28/12) dipastikan ditunda.

Sebab, hingga Kamis (27/12) sore, hasil evaluasi atas draf APBD Kaltara tahun 2019 belum diterima DPRD dan Pemprov Kaltara dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal inilah yang menyebabkan dilakukannya penundaan pengesahan APBD tersebut sebagaimana yang telah dijadwalkan sebelumnya pada hari ini.

“Tapi dipastikan Senin (31/12), paripurna pengesahan APBD Kaltara tahun 2019 akan dilaksanakan pada pukul 14.00 Wita,” ujar Marten Sablon, Ketua DPRD Kaltara kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Kamis (27/12).

Sementara, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, untuk pelaksanaan APBD 2019, pihaknya masih fokus ke pengerjaan infrastruktur. Seperti jalan dan jembatan. Sebab, hal ini masih sangat dibutuhkan di provinsi bungsu Indonesia ini. “Kita ini merupakan provinsi baru yang masih kekurangan infrastruktur. Makanya infrastruktur masih jadi fokus utama kita,” kata Irianto.

Baca Juga :  Tarakan Miliki Jumlah ODHA Terbanyak

Namun demikian, mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga mengatakan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di provinsi ke-34 ini juga menjadi salah satu prioritas yang dilakukan pemprov saat ini.

“Kita masih menjalani untuk peningkatan masalah kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Itu semua merupakan bagian dari SDM. Baik yang sifatnya fisik maupun nonfisik,” jelas Irianto.

Bahkan, anggaran untuk pengembangan SDM itu sudah termasuk relatif besar untuk ukuran APBD Kaltara yang ada saat ini. Hanya saja, untuk berapa angka pasti yang dikatakan besar itu, ia belum dapat menyebutkannya karena hingga kini anggaran belum ditetapkan.

Sementara untuk bidang lain, seperti pertanian dan kehutanan, diakuinya memang relatif kecil jika berharap dari APBD. Tapi itu bisa diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya dari APBN untuk sektor pertanian dan kehutanan itu cukup besar.

Baca Juga :  Pengembangan Wisata Mangrove Masih Stagnan

“Untuk melakukan pembangunan kita jangan terlalu berharap dengan APBD saja. Tapi kejar juga yang APBN. Nah, untuk di Kaltara ini, APBN itu bisa masuk karena Gubernur rajin berkonsultasi ke pusat,” tuturnya.

Adapun untuk besaran APBD 2019 diperkirakan sekitar Rp 3 triliun. Jumlah itu jika ditambah dengan pendapatan hasil daerah (PAD) dan pinjaman untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe B di Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara. (iwk/eza)

 

Most Read

Jeli dan Perketat TPS

Pemkab Ajukan Raperda Bantuan Hukum

Dua Sampel Ikan Positif Formalin

Artikel Terbaru

/