alexametrics
27.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Soal Pendirian IAIN di Kaltara, Menag Bilang Begini…

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus berupaya melakukan peningkatan dan pengembangan keagamaan secara keseluruhan, baik itu agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, maupun agama lainnya.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, saat ini yang sedang dirintis oleh pemprov adalah pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di provinsi termuda Indonesia ini. Karena perguruan tinggi itu belum ada di Kaltara.

“Termasuk sekolah tinggi agama lain juga jika dibutuhkan akan kita tindak lanjut. Mungkin swasta sudah ada, tapi untuk dukungan dari kementerian melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) belum ada,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Rabu (26/12).

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini mengatakan, jika bisa, semua itu akan dibangun di provinsi ke-34 ini. Sebab, untuk mendorong kualitas agama itu, pihaknya mendahulukan dari aspek pendidikan.

Baca Juga :  Sekolah Tatap Muka, Bupati: Tidak Wajib

“Sekarang ini banyak dai, pendakwah, dan pendeta senior di Kaltara. Tentu itu akan semakin banyak melahirkan generasi penerus jika diberdayakan,” kata Irianto.

Selain itu, Irianto juga mengatakan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kaltara yang terbilang masih sangat baru masih membutuhkan dukungan dari Kemenag.

“Harapannya Kemenag dapat memberikan perhatian khusus untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Kanwil saat ini agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tuturnya.

Termasuk untuk dukungan kegiatan yang sifatnya nasional. Jika ke depan pemprov memiliki kemampuan keuangan yang baik, menurutnya bisa membangun Islamic Center dan lainnya di ibu kota. Tapi, untuk saat ini pemprov masih berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di Kaltara.

Baca Juga :  Jamaah Haji Tambahan Diberi Batas Waktu Lima Hari

Sementara, Menag RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dalam Undang–Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan agama.

“Itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanya saya merasa tentu tidak ada pemerintah atau pemerintah daerah yang membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama,” tegasnya.

Pastinya, pada konteks secara umum Indonesia, agama menduduki posisi yang sangat sentral dan sangat vital yang dalam hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun, Menag masih belum menjawab soal penyampaian Gubernur mengenai rencana pembangunan sekolah tinggi agama dan lain sebagainya. “Maaf,” singkatnya seraya meninggalkan pewarta. (iwk/ana)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus berupaya melakukan peningkatan dan pengembangan keagamaan secara keseluruhan, baik itu agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, maupun agama lainnya.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, saat ini yang sedang dirintis oleh pemprov adalah pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di provinsi termuda Indonesia ini. Karena perguruan tinggi itu belum ada di Kaltara.

“Termasuk sekolah tinggi agama lain juga jika dibutuhkan akan kita tindak lanjut. Mungkin swasta sudah ada, tapi untuk dukungan dari kementerian melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) belum ada,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Rabu (26/12).

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini mengatakan, jika bisa, semua itu akan dibangun di provinsi ke-34 ini. Sebab, untuk mendorong kualitas agama itu, pihaknya mendahulukan dari aspek pendidikan.

Baca Juga :  Sekolah Tatap Muka, Bupati: Tidak Wajib

“Sekarang ini banyak dai, pendakwah, dan pendeta senior di Kaltara. Tentu itu akan semakin banyak melahirkan generasi penerus jika diberdayakan,” kata Irianto.

Selain itu, Irianto juga mengatakan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kaltara yang terbilang masih sangat baru masih membutuhkan dukungan dari Kemenag.

“Harapannya Kemenag dapat memberikan perhatian khusus untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Kanwil saat ini agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tuturnya.

Termasuk untuk dukungan kegiatan yang sifatnya nasional. Jika ke depan pemprov memiliki kemampuan keuangan yang baik, menurutnya bisa membangun Islamic Center dan lainnya di ibu kota. Tapi, untuk saat ini pemprov masih berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di Kaltara.

Baca Juga :  Jamaah Haji Tambahan Diberi Batas Waktu Lima Hari

Sementara, Menag RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dalam Undang–Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan agama.

“Itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanya saya merasa tentu tidak ada pemerintah atau pemerintah daerah yang membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama,” tegasnya.

Pastinya, pada konteks secara umum Indonesia, agama menduduki posisi yang sangat sentral dan sangat vital yang dalam hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun, Menag masih belum menjawab soal penyampaian Gubernur mengenai rencana pembangunan sekolah tinggi agama dan lain sebagainya. “Maaf,” singkatnya seraya meninggalkan pewarta. (iwk/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/