TANJUNG SELOR — Pendistribusian logistik kotak suara di Kabupaten Bulungan yang berlangsung beberapa pekan lalu, belakangan diketahui ada yang rusak.
Diperkirakan, kerusakan logistik kotak suara berbahan dasar kardus duplex ini sebanyak 10 boks. Artinya, sisa dari total kotak suara yang masih dalam kondisi baik berjumlah 457 boks.
Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mengatakan, dengan ditemukannya kotak suara yang rusak saat proses pendistribusian, maka sudah kewajiban KPU Provinsi Kaltara melaporkan temuan tersebut langsung ke KPU RI.
Tujuannya untuk memberikan informasi tentang kondisi kotak suara yang telah rusak, sekaligus menjadi acuan atau dasar pihak KPU pusat melakukan pergantian kotak suara yang rusak.
“Sepuluh kotak suara yang rusak ini tetap kami laporkan ke pusat untuk penggantiannya nanti,” ungkap Surya kepada Radar Kaltara.
Disinggung terkait faktor kerusakan kotak suara? Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Tanjung Palas Barat ini masih belum bisa menyimpulkan secara pasti penyebabnya. Hanya, menurutnya, perlakuan kotak suara saat ini memang lebih berbeda dari yang sebelumnya berbahan dasar aluminium.
Sementara, menurut Ketua KPU Bulungan Erry Sonley, terkait kerusakan kotak suara saat proses pendistribusian tak terlalu memengaruhi jalannya pelaksanaan Pemilu 2019.
Sebab masih ada kotak suara cadangan yang memang dipersiapkan untuk mengantisipasi kerusakan saat pendistribusian.
“Kita masih ada cadangan kotak suaranya. Itu mungkin masih bisa dipakai dan mencukupi,” ungkapnya.
Meski begitu, penggatian dari KPU RI tetap dilakukan. Sehingga pihaknya harus membuat berita acara dan dikirim melalui aplikasi.
“Tapi, kalau menurut saya terkait logistik tidak terlalu bermasalah. Ya, semua tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Erry mengakui, logistik dengan bahan dasar kardus merupakan suatu tantangan baru bagi KPU. Lantaran dari perlakuan saat proses pendistribusian kembali ke daerah-daerah pelosok harus ekstra hati-hati.
“Tapi, perubahan itu bukan masalah. Ini menjadi tantangan baru bagi kami,” katanya.
Namun, Erry tak menampik bahwa pihaknya sebagai penyelenggara kegiatan pemilu tak bisa sendiri dalam bertugas. Utamanya dalam proses pendistribusian ke daerah yang sulit dijangkau. Untuk itu, perlu adanya kerja sama seluruh stakeholder terkait. Sehingga terkait pendistribusian tak menjadi persoalan lagi.
“Kami tentu akan menjalin koordinasi ke pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya,” pungkasnya.(omg/ana)
