alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

Menag: Agama Tak Membenarkan LGBT

TANJUNG SELOR – Tak hanya di kota-kota besar, ternyata di Kalimantan Utara (Kaltara) juga terjadi beberapa perbuatan melanggar hukum dan melanggar ajaran agama. Salah satunya  lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Hal itu disampaikan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kaltara, Ainun Farida kepada Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin saat berkunjung ke Tanjung Selor, Rabu (26/12).

“Maaf Pak (Menag RI), saya rasa LGBT ini merupakan persoalan yang harus ditangani serius karena sudah sangat meresahkan,” ujar Ainun saat diberikan kesempatan bertanya pada dialog agama dan kebangsaan di Gedung Gadis Pemprov Kaltara.

Menyikapi hal itu, Menag menegaskan, berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya selama ini, tidak ada agama yang membenarkan LGBT tersebut. Jadi, dari sisi agama sudah jelas bahwa LGBT merupakan perilaku yang tidak terpuji dan diharamkan.

“Itu tidak ada perbedaan pandangan antara agama satu dan lainnya. Adapun yang membedakan hanya bagaimana cara menyikapi mereka yang berperilaku seperti itu,” tegas Lukman.

Baca Juga :  Tak Kantongi Izin, Kampanye Dapat Dibubarkan

Dalam menyikapi persoalan LGBT, Lukman menyebutkan, belum tentu semua pihak bisa satu pandangan, tentu ada yang menggunakan cara baik dan ada pula yang tidak. Menurutnya, di tengah orang-orang yang masih melakukan perbuatan tidak terpuji itulah seharusnya agama atau tokoh-tokoh agama harus hadir.

Tujuannya, untuk memberikan pencerahan serta merangkul para pelaku perbuatan tidak terpuji itu untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena agama itu hadir untuk memanusiakan manusia.

“Kita harus menghadapi orang-orang yang seperti ini (LGBT) sama seperti saat kita menghadapi para pelaku pengguna narkoba, dan perbuatan maksiat lainnya. Ada cara pendekatan yang baik,” ujarnya.

Disinggung dengan banyaknya hujatan terhadap pelaku maksiat ini, Lukman menegaskan, tidak seperti itu ajaran agama. Justru agama hadir untuk melakukan proses pendampingan atau mengajak orang-orang yang masih belum menjalankan perintah-Nya untuk menjalankan perintah-Nya.

Baca Juga :  HUT ke-76 TNI, Presiden Tekankan Ini ke Prajurit TNI

“Kalau yang sudah di jalan Tuhan, saya rasa tidak perlu diajak lagi. Karena yang perlu diajak ke jalan Tuhan itu, orang-orang yang belum jalan di jalan Tuhan,” jelasnya.

Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ali Taher Parasong menambahkan, untuk persoalan LGBT, pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama harus berupaya untuk mencari jalan keluar bagi orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam lembah hitam itu.

Menurutnya, penanganan persoalan ini perlu dilakukan melalui jalan dakwah. Namun, dakwah itu terdiri atas dua jenis, yakni ada yang paham agama dan ada yang belum paham. Untuk yang paham agama, sifatnya pembaharuan pemikiran. Sedangkan untuk yang belum paham, terbagi atas tiga cara, yakni menyenangkan, menggembirakan, dan mencerdaskan.

“Di sinilah sebenarnya sangat dibutuhkan peran DPR, ulama, pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mengubah perilaku orang-orang yang sudah keluar jauh dari ajaran agama ini,” pungkasnya. (iwk/ana)

TANJUNG SELOR – Tak hanya di kota-kota besar, ternyata di Kalimantan Utara (Kaltara) juga terjadi beberapa perbuatan melanggar hukum dan melanggar ajaran agama. Salah satunya  lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Hal itu disampaikan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kaltara, Ainun Farida kepada Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin saat berkunjung ke Tanjung Selor, Rabu (26/12).

“Maaf Pak (Menag RI), saya rasa LGBT ini merupakan persoalan yang harus ditangani serius karena sudah sangat meresahkan,” ujar Ainun saat diberikan kesempatan bertanya pada dialog agama dan kebangsaan di Gedung Gadis Pemprov Kaltara.

Menyikapi hal itu, Menag menegaskan, berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya selama ini, tidak ada agama yang membenarkan LGBT tersebut. Jadi, dari sisi agama sudah jelas bahwa LGBT merupakan perilaku yang tidak terpuji dan diharamkan.

“Itu tidak ada perbedaan pandangan antara agama satu dan lainnya. Adapun yang membedakan hanya bagaimana cara menyikapi mereka yang berperilaku seperti itu,” tegas Lukman.

Baca Juga :  HUT ke-76 TNI, Presiden Tekankan Ini ke Prajurit TNI

Dalam menyikapi persoalan LGBT, Lukman menyebutkan, belum tentu semua pihak bisa satu pandangan, tentu ada yang menggunakan cara baik dan ada pula yang tidak. Menurutnya, di tengah orang-orang yang masih melakukan perbuatan tidak terpuji itulah seharusnya agama atau tokoh-tokoh agama harus hadir.

Tujuannya, untuk memberikan pencerahan serta merangkul para pelaku perbuatan tidak terpuji itu untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena agama itu hadir untuk memanusiakan manusia.

“Kita harus menghadapi orang-orang yang seperti ini (LGBT) sama seperti saat kita menghadapi para pelaku pengguna narkoba, dan perbuatan maksiat lainnya. Ada cara pendekatan yang baik,” ujarnya.

Disinggung dengan banyaknya hujatan terhadap pelaku maksiat ini, Lukman menegaskan, tidak seperti itu ajaran agama. Justru agama hadir untuk melakukan proses pendampingan atau mengajak orang-orang yang masih belum menjalankan perintah-Nya untuk menjalankan perintah-Nya.

Baca Juga :  DPRD Minta Hasil Uji Beras Segera Dibeberkan

“Kalau yang sudah di jalan Tuhan, saya rasa tidak perlu diajak lagi. Karena yang perlu diajak ke jalan Tuhan itu, orang-orang yang belum jalan di jalan Tuhan,” jelasnya.

Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ali Taher Parasong menambahkan, untuk persoalan LGBT, pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama harus berupaya untuk mencari jalan keluar bagi orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam lembah hitam itu.

Menurutnya, penanganan persoalan ini perlu dilakukan melalui jalan dakwah. Namun, dakwah itu terdiri atas dua jenis, yakni ada yang paham agama dan ada yang belum paham. Untuk yang paham agama, sifatnya pembaharuan pemikiran. Sedangkan untuk yang belum paham, terbagi atas tiga cara, yakni menyenangkan, menggembirakan, dan mencerdaskan.

“Di sinilah sebenarnya sangat dibutuhkan peran DPR, ulama, pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mengubah perilaku orang-orang yang sudah keluar jauh dari ajaran agama ini,” pungkasnya. (iwk/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/