alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

Enam Menara Telekomunikasi ‘Nganggur’

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat sedikitnya ada enam menara telekomunikasi di wilayah provinsi bungsu Indonesia ini yang belum aktif. Jumlah itu terdiri dari dua di daerah perbatasan dan empat di Bulungan.

Kepala Diskominfo Kaltara, Syahrullah Mursalin mengatakan, saat ini pihaknya berupaya untuk melanjutkan pemanfaatan enam menara yang dibangun pada 2016 itu. Namun, melihat dari kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan masalah pembangunan sarana telekomunikasi ini ada batasannya.

“Di sini (UU 23/2014, Red), pembangunan sarana telekomunikasi sudah jadi kewenangan pusat. Artinya, jika kita menambah pembiayaan, maka kita melampaui kewenangan yang diberikan,” ujar Syahrullah kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Menyikapi persoalan kewenangan itu, pihaknya mengambil langkah untuk mengusulkan pemasangan Base Transceiver Station (BTS) di dua menara di wilayah perbatasan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI). Harapannya dua menara itu dapat dikelola oleh BAKTI, karena itu kewenangannya. “Itu karena dua alasan. Pertama karena masuk wilayah perbatasan. Kedua masuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar),” katanya.

Baca Juga :  Masnur Klaim Berpasangan dengan Faridil

Sementara untuk yang empat di Bulungan itu, yakni di muara Bulungan, SP-2, Binai, dan Peso berada di luar wilayah pengembangan BAKTI. Sehingga oleh BAKTI diserahkan ke penyedia atau provider untuk mengelolanya. Dan Diskominfo Kaltara sudah melakukan negosiasi dan pendekatan dengan Telkomsel untuk memanfaatkan titik-titik tersebut. “Semoga dalam waktu dekat ini dapat segera terwujud,” harapnya.

Namun, dari empat titik itu, hanya dua yang bisa masuk, yakni yang di muara Bulungan dan SP-2. Sedangkan yang di Binai dan Peso itu tidak ada jaringan. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, hanya saja harus menggunakan Very Small Aperture Terminal (VSAT).

“Tapi jika menggunakan itu (VSAT) biayanya cukup mahal. Per bulan sekitar Rp 200 juta. Tapi itu (menara di Binai dan Peso, Red) sudah diajukan ke pusat, semoga bisa dibantu VSAT-nya,” tuturnya.

Adapun tujuan pembangunan jaringan telekomunikasi ini tak lain untuk mengakomodir segala jenis kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi ke-34 ini sebagaimana target nasional, yakni 2020 Indonesia bebas sinyal.

Baca Juga :  Bawaslu Endus Ada Potensi Kampanye Ilegal

“Tindak lanjut dari program itu, kami akan terus melakukan berbagai upaya sesuai kewenangan kami yang tentunya tidak melanggar regulasi atau ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Syahrullah menyebutkan, untuk mendukung program pemerintah itu, tentu sangat dibutuhkan kerja sama dan dorongan dari sejumlah pihak. Salah satunya pihak swasta untuk menyediakan jaringan Telkom hingga ke daerah perbatasan. Dengan adanya kerja sama itu Diskominfo mengaku optimistis Kaltara bisa bebas sinyal pada 2020.

Namun, perlu diketahui bahwa bebas sinyal yang dimaksud ialah untuk daerah yang penduduknya banyak. Sedangkan untuk kumpulan komunitas atau permukiman yang jumlah penduduknya sedikit, tidak bisa langsung diakomodir begitu saja. Tentu ada pertimbangan dari pihak swasta. 

Artinya, untuk masuk ke suatu daerah, pihak swasta juga pasti akan melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat tingkat untung dan ruginya. Dalam hal ini, untuk yang jumlah penduduknya terbatas, bisa mendekat ke lokasi yang ada sinyal untuk mengakses jaringan telekomunikasi. (iwk/eza)

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat sedikitnya ada enam menara telekomunikasi di wilayah provinsi bungsu Indonesia ini yang belum aktif. Jumlah itu terdiri dari dua di daerah perbatasan dan empat di Bulungan.

Kepala Diskominfo Kaltara, Syahrullah Mursalin mengatakan, saat ini pihaknya berupaya untuk melanjutkan pemanfaatan enam menara yang dibangun pada 2016 itu. Namun, melihat dari kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan masalah pembangunan sarana telekomunikasi ini ada batasannya.

“Di sini (UU 23/2014, Red), pembangunan sarana telekomunikasi sudah jadi kewenangan pusat. Artinya, jika kita menambah pembiayaan, maka kita melampaui kewenangan yang diberikan,” ujar Syahrullah kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Menyikapi persoalan kewenangan itu, pihaknya mengambil langkah untuk mengusulkan pemasangan Base Transceiver Station (BTS) di dua menara di wilayah perbatasan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI). Harapannya dua menara itu dapat dikelola oleh BAKTI, karena itu kewenangannya. “Itu karena dua alasan. Pertama karena masuk wilayah perbatasan. Kedua masuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar),” katanya.

Baca Juga :  Bawaslu Endus Ada Potensi Kampanye Ilegal

Sementara untuk yang empat di Bulungan itu, yakni di muara Bulungan, SP-2, Binai, dan Peso berada di luar wilayah pengembangan BAKTI. Sehingga oleh BAKTI diserahkan ke penyedia atau provider untuk mengelolanya. Dan Diskominfo Kaltara sudah melakukan negosiasi dan pendekatan dengan Telkomsel untuk memanfaatkan titik-titik tersebut. “Semoga dalam waktu dekat ini dapat segera terwujud,” harapnya.

Namun, dari empat titik itu, hanya dua yang bisa masuk, yakni yang di muara Bulungan dan SP-2. Sedangkan yang di Binai dan Peso itu tidak ada jaringan. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, hanya saja harus menggunakan Very Small Aperture Terminal (VSAT).

“Tapi jika menggunakan itu (VSAT) biayanya cukup mahal. Per bulan sekitar Rp 200 juta. Tapi itu (menara di Binai dan Peso, Red) sudah diajukan ke pusat, semoga bisa dibantu VSAT-nya,” tuturnya.

Adapun tujuan pembangunan jaringan telekomunikasi ini tak lain untuk mengakomodir segala jenis kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi ke-34 ini sebagaimana target nasional, yakni 2020 Indonesia bebas sinyal.

Baca Juga :  Kasasi Ditolak MA, Bang Toyib TETAP DIHUKUM MATI..!!

“Tindak lanjut dari program itu, kami akan terus melakukan berbagai upaya sesuai kewenangan kami yang tentunya tidak melanggar regulasi atau ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Syahrullah menyebutkan, untuk mendukung program pemerintah itu, tentu sangat dibutuhkan kerja sama dan dorongan dari sejumlah pihak. Salah satunya pihak swasta untuk menyediakan jaringan Telkom hingga ke daerah perbatasan. Dengan adanya kerja sama itu Diskominfo mengaku optimistis Kaltara bisa bebas sinyal pada 2020.

Namun, perlu diketahui bahwa bebas sinyal yang dimaksud ialah untuk daerah yang penduduknya banyak. Sedangkan untuk kumpulan komunitas atau permukiman yang jumlah penduduknya sedikit, tidak bisa langsung diakomodir begitu saja. Tentu ada pertimbangan dari pihak swasta. 

Artinya, untuk masuk ke suatu daerah, pihak swasta juga pasti akan melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat tingkat untung dan ruginya. Dalam hal ini, untuk yang jumlah penduduknya terbatas, bisa mendekat ke lokasi yang ada sinyal untuk mengakses jaringan telekomunikasi. (iwk/eza)

Most Read

Artikel Terbaru

/