alexametrics
27.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Belum 15 Tahun, Usulan Pindah Ditolak

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam redistribusi guru SMA/SMK sederajat dengan menganut sistem zonasi.

Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono mengatakan, dengan sistem seperti ini, para guru tidak perlu risau. Karena dalam melakukan setiap kebijakan, pihaknya akan selalu berhati-hati dan tetap menyesuaikan dengan regulasi agar tenaga pendidik di provinsi termuda Indonesia ini tetap mendapatkan haknya.

“Hanya saja, dalam hal ini kita juga menemukan beberapa kendala. Di antaranya, sebagian guru ada yang mengajukan pindah tugas,” ujar Sigit kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.

Namun, Sigit menegaskan, untuk sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Disdikbud dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak mengakomodir usulan pindah seorang guru yang belum mengabdi minimal 15 tahun di tempatnya ditugaskan.

Baca Juga :  Untuk Hal Ini, Kemendikbud Gelontorkan Rp 2,6 Miliar

Termasuk juga usulan pindah guru yang belum ada penggantinya untuk mengajar di satuan pendidikan yang akan ditinggalkan. Memang, pada ketentuannya, delapan tahun sudah bisa mengajukan pindah. Tapi, tetap harus memperhatikan beberapa hal lain yang telah menjadi kesepakatan bersama.

“Seperti CPNS di Pemprov Kaltara ini, saat memasukkan berkasnya mereka sudah menyertakan surat kontrak 15 tahun tidak boleh mengajukan pindah. Itu ditandatangani di atas materai,” tegasnya.

Sigit mengaku bahwa saat ini sudah ada beberapa yang mengajukan pindah. Tapi masih belum dapat diakomodir oleh pihaknya. Maka dari itu ia berharap para guru, khususnya yang mengabdi di bawah naungan Disdikbud Kaltara bisa lebih pandai bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini.

Disinggung mengenai alasan dan atensi usulan pindah itu, kata Sigit bermacam-macam. Di antaranya karena alasan tidak bisa pisah dengan orang tua karena merupakan anak satu-satunya, serta ingin ikut dengan keluarga, baik suami maupun istri.

Baca Juga :  Kriminalitas Tertinggi di Kaltara Tertinggi di Kota Ini....

“Tapi, kalau misalnya si suami tinggal di Malinau dan istri tinggal di Tana Tidung, baru usulan pindahnya ke Tanjung Selor. Saya rasa itu bukan alasan untuk mendekati keluarga, tapi ada unsur lain di dalamnya,” jelas Sigit.

Maka dari itu, Sigit mengharapkan dan meminta kepada para guru untuk bersikap objektif saat mengajukan pindah tugas. Sebab, menjadi seorang guru itu tujuannya untuk mengabdi kepada negara secara umum dan secara khusus kepada daerah dalam hal ini Kaltara.

“Siapa lagi yang mau memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah perbatasan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini kalau bukan kita para guru. Mari kita kembali pada tujuan dasar kita sebagai seorang guru,” tegasnya mengakhiri. (iwk/eza)

Belum 15 Tahun, Usulan Pindah Ditolak

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam redistribusi guru SMA/SMK sederajat dengan menganut sistem zonasi.

Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono mengatakan, dengan sistem seperti ini, para guru tidak perlu risau. Karena dalam melakukan setiap kebijakan, pihaknya akan selalu berhati-hati dan tetap menyesuaikan dengan regulasi agar tenaga pendidik di provinsi termuda Indonesia ini tetap mendapatkan haknya.

“Hanya saja, dalam hal ini kita juga menemukan beberapa kendala. Di antaranya, sebagian guru ada yang mengajukan pindah tugas,” ujar Sigit kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.

Namun, Sigit menegaskan, untuk sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Disdikbud dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak mengakomodir usulan pindah seorang guru yang belum mengabdi minimal 15 tahun di tempatnya ditugaskan.

Baca Juga :  Luasan Lahan Food Estate di Bulungan Berkurang

Termasuk juga usulan pindah guru yang belum ada penggantinya untuk mengajar di satuan pendidikan yang akan ditinggalkan. Memang, pada ketentuannya, delapan tahun sudah bisa mengajukan pindah. Tapi, tetap harus memperhatikan beberapa hal lain yang telah menjadi kesepakatan bersama.

“Seperti CPNS di Pemprov Kaltara ini, saat memasukkan berkasnya mereka sudah menyertakan surat kontrak 15 tahun tidak boleh mengajukan pindah. Itu ditandatangani di atas materai,” tegasnya.

Sigit mengaku bahwa saat ini sudah ada beberapa yang mengajukan pindah. Tapi masih belum dapat diakomodir oleh pihaknya. Maka dari itu ia berharap para guru, khususnya yang mengabdi di bawah naungan Disdikbud Kaltara bisa lebih pandai bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini.

Disinggung mengenai alasan dan atensi usulan pindah itu, kata Sigit bermacam-macam. Di antaranya karena alasan tidak bisa pisah dengan orang tua karena merupakan anak satu-satunya, serta ingin ikut dengan keluarga, baik suami maupun istri.

Baca Juga :  Kejar Kebijakan Khusus Pemekaran DOB

“Tapi, kalau misalnya si suami tinggal di Malinau dan istri tinggal di Tana Tidung, baru usulan pindahnya ke Tanjung Selor. Saya rasa itu bukan alasan untuk mendekati keluarga, tapi ada unsur lain di dalamnya,” jelas Sigit.

Maka dari itu, Sigit mengharapkan dan meminta kepada para guru untuk bersikap objektif saat mengajukan pindah tugas. Sebab, menjadi seorang guru itu tujuannya untuk mengabdi kepada negara secara umum dan secara khusus kepada daerah dalam hal ini Kaltara.

“Siapa lagi yang mau memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah perbatasan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini kalau bukan kita para guru. Mari kita kembali pada tujuan dasar kita sebagai seorang guru,” tegasnya mengakhiri. (iwk/eza)

Belum 15 Tahun, Usulan Pindah Ditolak

Most Read

Tekan Kebiasaan Merokok dengan Perda

Maksimalkan Pajak Perusahaan Perkebunan

Kiprah Dua Srikandi PLN di NTT

Artikel Terbaru

/