alexametrics
26.9 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

Atasi Barang Ilegal, Keberadaan PLBN Penting

TANJUNG SELOR – Hingga kini, barang ilegal yang diselundupkan dari negara tetangga seperti Malaysia masih sering dijumpai di Kalimantan Utara (Kaltara). Bahkan, jumlah dari beberapa jenis barang tanpa izin impor itu tidak sedikit.

Seperti sosis dan daging beku ilegal yang dimusnahkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Kamis (20/12) lalu. Total dari dua jenis barang hasil sidak di Bulungan, Malinau dan Tana Tidung itu berjumlah 10 karung.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marten Sablon menilai, pemerintah harus mengambil langkah konkrit dengan mempercepat penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kaltara.

“Saya rasa ini sangat mendesak. Dan perlu dibangun PLBN yang lebih baik agar barang-barang yang masuk dari Malaysia tidak ilegal,” ujar Marten kepada Radar Kaltara saat dikonfrimasi, Minggu (23/12).

Saat ini, Malaysia sudah membangun PLBN. Maka dari itu pemerintah Indonesia diharapkan dapat gerak cepat dalam hal membangun PLBN yang sudah direncanakan di provinsi termuda Indonesia ini. Karena masih ada beberapa titik rencana PLBN yang hingga kini belum terbangun. “Paling tidak keberadaan PLBN ini untuk menjaga agar tidak ada barang ilegal yang masuk ke Kaltara,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga sudah membangun toko Indonesia di perbatasan. Menurutnya, hal ini juga merupakan salah satu cara pemerintah untuk mencapai tujuan meminimalisir masuknya barang ilegal ke Kaltara.

Baca Juga :  Pengawasan Diperketat, Pengetap Tersudut

Teknisnya di lapangan, pemerintah akan menyubsidi ongkos angkut barang ke toko Indonesia di perbatasan. Itu dilakukan dengan harapan harga barang Indonesia dengan barang Malaysia di perbatasan bisa bersaing. Tidak seperti yang terjadi saat ini.

“Ini yang kita harapkan. Kalau toko Indonesia ini sudah selesai, harga barang bisa bersaing. Dengan begitu, tentu tidak perlu lagi masyarakat beli barang-barang dari Malaysia,” jelasnya.

Bahkan, Marten menyarankan, jika perlu pemerintah bisa melakukan kerja sama bilateral di bidang perdagangan dengan negara Malaysia. Namun tetap dengan konsep saling menguntungkan antara yang satu dan yang lainnya. 

Sementara, Kepala Biro Pengelola Perbatasan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Samuel ST Padan mengatakan, melihat kondisi yang ada, sedikitnya dibutuhkan enam PLBN sebagai jumlah ideal untuk mem-back-up jalur perdagangan di perbatasan Kaltara. Jumlah itu terdiri atas jalur darat dan laut.

“Ada dua PLBN yang mulai dikerjakan tahun 2019. Itu berada di Nunukan, yaitu di Sei Pancang (jalur laut) dan Long Midang (jalur darat). Rencananya paling lambat triwulan pertama tahun depan sudah dilelang,” sebut Samuel.

Adapun biaya pembangunannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk PLBN Sei Pancang nilai pagu paketnya sebesar Rp 282.905.000.000 dan Long Midang nilai pagu paketnya sebesar Rp 202.909.000.000. 

Selain itu, perencanaannya untuk PLBN lain 2019 mendatang ada dua titik, yakni Labang dan Long Nawang. Dua PLBN ini diupayakan akan dikerjakan 2020. Tapi, jika prosesnya bisa lebih cepat, maka bisa saja dikebut akhir tahun 2019 agar dapat dikerjakan. “Dua PLBN yang direncanakan ini (Labang dan Long Nawang, Red), pusat sudah menyatakan siap,” katanya. 

Baca Juga :  Pemprov Mau Beli Pesawat, Ini yang Ditunggu...

Sedangkan, yang masih perencanaan dan belum disampaikan ke pusat ada satu titik, yaitu di Sei Menggaris. Perencanaan ini belum ada studinya, tapi sudah dibicarakan di Sosek Malindo dan itu disetujui. Tapi Kaltara diminta untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebagai salah satu syarat pengajuannya.

“Sedangkan yang sudah selesai PLBL Liem Hie Djung, Nunukan. Jadi enam PLBN itu terdiri dari empat darat dan dua laut. Dari kajian yang kita lakukan, ini sudah cukup, sisanya tidak masalah yang tradisional,” sebutnya.

Sebenarnya, di Kaltara ini ada 12 jalur, tapi enam di antaranya masih jalur tradisional. Enam titik itu berada di Bahau, Long Layu, Lembudud, Tau Lumbis, Aji Kuning, dan Pa Betung. Dan enam PLBN resmi yang akan sudah direncanakan itu akan mewakili semuanya.

Memang, untuk pengerjaan PLBN ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, perlu dilakukan untuk mengontrol perdagangan lintas negara di wilayah perbatasan Kaltara. Terlebih, pembangunan PLBN ini juga masuk kategori dari Nawacita Presiden. “PLBN ini salah satu kunci Nawacita Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran,” pungkasnya. (iwk/eza)

Pembangunan PLBN Dinilai Mendesak

TANJUNG SELOR – Hingga kini, barang ilegal yang diselundupkan dari negara tetangga seperti Malaysia masih sering dijumpai di Kalimantan Utara (Kaltara). Bahkan, jumlah dari beberapa jenis barang tanpa izin impor itu tidak sedikit.

Seperti sosis dan daging beku ilegal yang dimusnahkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Kamis (20/12) lalu. Total dari dua jenis barang hasil sidak di Bulungan, Malinau dan Tana Tidung itu berjumlah 10 karung.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marten Sablon menilai, pemerintah harus mengambil langkah konkrit dengan mempercepat penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kaltara.

“Saya rasa ini sangat mendesak. Dan perlu dibangun PLBN yang lebih baik agar barang-barang yang masuk dari Malaysia tidak ilegal,” ujar Marten kepada Radar Kaltara saat dikonfrimasi, Minggu (23/12).

Saat ini, Malaysia sudah membangun PLBN. Maka dari itu pemerintah Indonesia diharapkan dapat gerak cepat dalam hal membangun PLBN yang sudah direncanakan di provinsi termuda Indonesia ini. Karena masih ada beberapa titik rencana PLBN yang hingga kini belum terbangun. “Paling tidak keberadaan PLBN ini untuk menjaga agar tidak ada barang ilegal yang masuk ke Kaltara,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga sudah membangun toko Indonesia di perbatasan. Menurutnya, hal ini juga merupakan salah satu cara pemerintah untuk mencapai tujuan meminimalisir masuknya barang ilegal ke Kaltara.

Baca Juga :  Dayat Dibekuk usai Rekam Gadis Sedang Mandi

Teknisnya di lapangan, pemerintah akan menyubsidi ongkos angkut barang ke toko Indonesia di perbatasan. Itu dilakukan dengan harapan harga barang Indonesia dengan barang Malaysia di perbatasan bisa bersaing. Tidak seperti yang terjadi saat ini.

“Ini yang kita harapkan. Kalau toko Indonesia ini sudah selesai, harga barang bisa bersaing. Dengan begitu, tentu tidak perlu lagi masyarakat beli barang-barang dari Malaysia,” jelasnya.

Bahkan, Marten menyarankan, jika perlu pemerintah bisa melakukan kerja sama bilateral di bidang perdagangan dengan negara Malaysia. Namun tetap dengan konsep saling menguntungkan antara yang satu dan yang lainnya. 

Sementara, Kepala Biro Pengelola Perbatasan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Samuel ST Padan mengatakan, melihat kondisi yang ada, sedikitnya dibutuhkan enam PLBN sebagai jumlah ideal untuk mem-back-up jalur perdagangan di perbatasan Kaltara. Jumlah itu terdiri atas jalur darat dan laut.

“Ada dua PLBN yang mulai dikerjakan tahun 2019. Itu berada di Nunukan, yaitu di Sei Pancang (jalur laut) dan Long Midang (jalur darat). Rencananya paling lambat triwulan pertama tahun depan sudah dilelang,” sebut Samuel.

Adapun biaya pembangunannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk PLBN Sei Pancang nilai pagu paketnya sebesar Rp 282.905.000.000 dan Long Midang nilai pagu paketnya sebesar Rp 202.909.000.000. 

Selain itu, perencanaannya untuk PLBN lain 2019 mendatang ada dua titik, yakni Labang dan Long Nawang. Dua PLBN ini diupayakan akan dikerjakan 2020. Tapi, jika prosesnya bisa lebih cepat, maka bisa saja dikebut akhir tahun 2019 agar dapat dikerjakan. “Dua PLBN yang direncanakan ini (Labang dan Long Nawang, Red), pusat sudah menyatakan siap,” katanya. 

Baca Juga :  Tarakan Tak Dapat Kuota

Sedangkan, yang masih perencanaan dan belum disampaikan ke pusat ada satu titik, yaitu di Sei Menggaris. Perencanaan ini belum ada studinya, tapi sudah dibicarakan di Sosek Malindo dan itu disetujui. Tapi Kaltara diminta untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebagai salah satu syarat pengajuannya.

“Sedangkan yang sudah selesai PLBL Liem Hie Djung, Nunukan. Jadi enam PLBN itu terdiri dari empat darat dan dua laut. Dari kajian yang kita lakukan, ini sudah cukup, sisanya tidak masalah yang tradisional,” sebutnya.

Sebenarnya, di Kaltara ini ada 12 jalur, tapi enam di antaranya masih jalur tradisional. Enam titik itu berada di Bahau, Long Layu, Lembudud, Tau Lumbis, Aji Kuning, dan Pa Betung. Dan enam PLBN resmi yang akan sudah direncanakan itu akan mewakili semuanya.

Memang, untuk pengerjaan PLBN ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, perlu dilakukan untuk mengontrol perdagangan lintas negara di wilayah perbatasan Kaltara. Terlebih, pembangunan PLBN ini juga masuk kategori dari Nawacita Presiden. “PLBN ini salah satu kunci Nawacita Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran,” pungkasnya. (iwk/eza)

Pembangunan PLBN Dinilai Mendesak

Most Read

Penerima PKH Bertambah 1.100 Keluarga

Pengetahuan Warna Surat Suara Minim

AFP Harus Kerja Keras

Artikel Terbaru

/