alexametrics
26 C
Tarakan
Monday, August 8, 2022

Tak Berizin, Harga Kios Dinilai Sepihak

TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti keluhan pedagang di Pasar Induk, Tanjung Selor terkait harga bangunan, Plh Bupati Bulungan didampingi  Plt Kepala Disperindagkop dan UMKM Bulungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk, Rabu (23/12).

Salah seorang pedagang, Dewi (45) mengaku tidak pernah menerima loporan secara lisan maupun tertulis terkait pembangunan maupun harga kios tersebut. “Ada bangunan baru kami disampaikan. Informasinya begitu,” ungkapnya.

Sebelumnya, memang sempat ada rapat. Tetapi, rapat itu hanya membahas terkait harga kios saja. Tidak ada penyampaian terkait pemindahan ke kios yang baru. “Jadi, saya tanya juga sama pihak yang membangun, kenapa langsung menetapkan harga sementara tidak ada pemberitahuan dari pemerintah kalau pedagang parut kelapa mau dipindahkan,” sebutnya.

Bahkan sebelumnya pihak yang membangun ini juga sempat meminta KTP. Informasinya diminta oleh Disperindagkop dan UMKM untuk diproses di BPR. “Katanya untuk permohonan kredit kios ini. Tetapi, harganya tidak sesuai dengan kondisi bangunan,” bebernya.

Terkait persoalan itu, Ingkong Ala mengatakan, sidak dilakukan sebagai tindaklanjut dari laporan pedagang yang mengeluhkan masalah bangunan kios untuk pedagang kelapa parut dan ayam potong. “Bangunan yang mana? Mangkanya kami turun hari ini (kemarin, Red) untuk mengecek bangunan tersebut,” kata Ingkong Ala

Baca Juga :  Rumah Milik Mulyono Diamuk si Jago Merah

Pedagang menilai harga kios tersebut tidak sesuai dengan kondisi bangunan. “Bangunan ini kita nilai harga sepihak. Karena dibangun pihak ketiga. Jadi, pedagang tidak bisa memprotes ke pemerintah, karena bukan pemerintah yang membangun,” bebernya.

Namun ia mempertanyakan bangunan tersebut yang dapat dibangun di atas lahan pemerintah tanpa legalitas yang jelas. “Walaupun pihak ketiga, kalau mau membangun di sini (lahan pemerintah, Red) harus ada perjanjian kerja sama dahulu antara pemerintah dengan pihak ketiga yang membangun. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan harganya,” ujarnya.

Hanya saja karena pembangunan sepihak dan atas kesepakatan dengan pedagang yang akan menempati kios tersebut, akhirnya terbangun dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harga. Sehingga pedagang merasa keberatan. “Protesnya kok ke pemerintah. Minta supaya pemerintah turun, padahal kita tidak ikut campur tangan,” bebernya.

Informasinya, harga kios ukuran 3×4 meter itu dijual dengan harga Rp 12 juta. “Satu kali bayar saja. Tidak ada hitungan per tahun maupun per bulan,” bebernya.

Lanjut dikatakan, ke depan ketika akan dilakukan pembenahan dan ada anggaran mau tidak mau bangunan tersebut dapat dibongkar. “Permasalahan ini akan dibahas dalam rapat bersama DPRD. Dan, kita akan panggil pihak yang membangun agar nantinya ada solusi yang baik,” ujarnya.

Baca Juga :  Lagi, Polisi Gerebek Arena Sabung Ayam

Sementara itu, Plt Kepala Disperindagkop dan UMKM Bulungan, Asmuni menambahkan, permasalahan ini berawal dari rencana pembersihan kios pedagang ayam potong. “Saya tidak mau ada kandang ayam. Hanya saja waktu itu kepala dinas toleransinya masih tinggi,” bebernya.

Terkait bangunan yang dibangun pihak ketiga, pihaknya mengaku tidak pernah memberikan izin untuk membangun. “Memang ada izin. Tetapi, sifatnya sementara saja. Karena kalau melihat tempat kios pedagang ayam potong yang sekarang ini sangat jorok,” ungkapnya.

Kemudian ada informasi pihak ketiga yang berencana membangun. Sehingga dirinya menyarankan agar pembangunan itu dibicarakan terlebih dahulu dengan pengguna. “Jangan membangun tanpa ada kesepakatan. Yang jelas saya tidak mau ikut campur dalam rapat, karena bukan bangunan pemerintah. Saya tidak mau,” tegasnya.

Berdasarkan laporan dari UPT Pasar Induk pembangunan kios ini sudah dibahas dalam rapat dan sudah mendapatkan persetujuan dari pengguna. “Terkait bangunan dan harga saya tidak ikut campur. Kalau memang sudah ada kesepakatan silakan saja. Tetapi, jangan sampai pedagang dipaksa,” sebutnya. (*/jai/eza)

 

 

TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti keluhan pedagang di Pasar Induk, Tanjung Selor terkait harga bangunan, Plh Bupati Bulungan didampingi  Plt Kepala Disperindagkop dan UMKM Bulungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk, Rabu (23/12).

Salah seorang pedagang, Dewi (45) mengaku tidak pernah menerima loporan secara lisan maupun tertulis terkait pembangunan maupun harga kios tersebut. “Ada bangunan baru kami disampaikan. Informasinya begitu,” ungkapnya.

Sebelumnya, memang sempat ada rapat. Tetapi, rapat itu hanya membahas terkait harga kios saja. Tidak ada penyampaian terkait pemindahan ke kios yang baru. “Jadi, saya tanya juga sama pihak yang membangun, kenapa langsung menetapkan harga sementara tidak ada pemberitahuan dari pemerintah kalau pedagang parut kelapa mau dipindahkan,” sebutnya.

Bahkan sebelumnya pihak yang membangun ini juga sempat meminta KTP. Informasinya diminta oleh Disperindagkop dan UMKM untuk diproses di BPR. “Katanya untuk permohonan kredit kios ini. Tetapi, harganya tidak sesuai dengan kondisi bangunan,” bebernya.

Terkait persoalan itu, Ingkong Ala mengatakan, sidak dilakukan sebagai tindaklanjut dari laporan pedagang yang mengeluhkan masalah bangunan kios untuk pedagang kelapa parut dan ayam potong. “Bangunan yang mana? Mangkanya kami turun hari ini (kemarin, Red) untuk mengecek bangunan tersebut,” kata Ingkong Ala

Baca Juga :  Jual Aset dalam Kondisi Rusak

Pedagang menilai harga kios tersebut tidak sesuai dengan kondisi bangunan. “Bangunan ini kita nilai harga sepihak. Karena dibangun pihak ketiga. Jadi, pedagang tidak bisa memprotes ke pemerintah, karena bukan pemerintah yang membangun,” bebernya.

Namun ia mempertanyakan bangunan tersebut yang dapat dibangun di atas lahan pemerintah tanpa legalitas yang jelas. “Walaupun pihak ketiga, kalau mau membangun di sini (lahan pemerintah, Red) harus ada perjanjian kerja sama dahulu antara pemerintah dengan pihak ketiga yang membangun. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan harganya,” ujarnya.

Hanya saja karena pembangunan sepihak dan atas kesepakatan dengan pedagang yang akan menempati kios tersebut, akhirnya terbangun dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harga. Sehingga pedagang merasa keberatan. “Protesnya kok ke pemerintah. Minta supaya pemerintah turun, padahal kita tidak ikut campur tangan,” bebernya.

Informasinya, harga kios ukuran 3×4 meter itu dijual dengan harga Rp 12 juta. “Satu kali bayar saja. Tidak ada hitungan per tahun maupun per bulan,” bebernya.

Lanjut dikatakan, ke depan ketika akan dilakukan pembenahan dan ada anggaran mau tidak mau bangunan tersebut dapat dibongkar. “Permasalahan ini akan dibahas dalam rapat bersama DPRD. Dan, kita akan panggil pihak yang membangun agar nantinya ada solusi yang baik,” ujarnya.

Baca Juga :  YAHH !!! Tahun Ini Program Cetak Sawah Ditiadakan

Sementara itu, Plt Kepala Disperindagkop dan UMKM Bulungan, Asmuni menambahkan, permasalahan ini berawal dari rencana pembersihan kios pedagang ayam potong. “Saya tidak mau ada kandang ayam. Hanya saja waktu itu kepala dinas toleransinya masih tinggi,” bebernya.

Terkait bangunan yang dibangun pihak ketiga, pihaknya mengaku tidak pernah memberikan izin untuk membangun. “Memang ada izin. Tetapi, sifatnya sementara saja. Karena kalau melihat tempat kios pedagang ayam potong yang sekarang ini sangat jorok,” ungkapnya.

Kemudian ada informasi pihak ketiga yang berencana membangun. Sehingga dirinya menyarankan agar pembangunan itu dibicarakan terlebih dahulu dengan pengguna. “Jangan membangun tanpa ada kesepakatan. Yang jelas saya tidak mau ikut campur dalam rapat, karena bukan bangunan pemerintah. Saya tidak mau,” tegasnya.

Berdasarkan laporan dari UPT Pasar Induk pembangunan kios ini sudah dibahas dalam rapat dan sudah mendapatkan persetujuan dari pengguna. “Terkait bangunan dan harga saya tidak ikut campur. Kalau memang sudah ada kesepakatan silakan saja. Tetapi, jangan sampai pedagang dipaksa,” sebutnya. (*/jai/eza)

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/