alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Selamatkan 17 Ribu Ha Hutan Adat, Diganjar Penghargaan Kalpataru

KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan Kalpataru terhadap individu dan kelompok masyarakat yang dianggap sebagai prakarsa dalam melestarikan lingkungan di tahun 2020. Sebanyak 10 orang dan kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan. Salah satunya Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau dengan kategori penyelamat lingkungan.

RACHMAD RHOMADHANI

TENTU tidak mudah. Begitulah gambaran awal tentang bagaimana perjuangan mereka di dalam menyelamatkan hingga kurang lebih 17.000 hektare (ha) hutan adat. Hal ini dikarenakan bahwa di wilayah provinsi termuda di Indonesia ini tak ditampik sudah begitu banyak lahan baru yang dibuka oleh para investor untuk berinvestasi.

Akan tetapi, kekehnya MHA Punan Adiu sejauh ini dalam menjaga wilayah hutan adat mereka hingga detik ini membuat ribuan hektare hutan itu masih terawat dengan baik. Hutan diibaratkan air susu ibu yang terus memberikan kehidupan. Artinya, jika hutan terawat dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang di wilayahnya.

Tak hanya itu, bagi mereka hutan pun menjadi apotek hidup. Ini karena di hutan itu tempat di mana ditemui berbagai macam tanaman obat. Selain pada tempat mereka mencari sumber pangan dan lainnya. Oleh karenanya, mereka tidak ingin apa yang menjadi sumber segala kehidupannya itu sejauh ini sampai terancam punah. Meski, potensi itu terus ada sampai saat ini bila tak dilakukan penjagaan dan penyelamatan dengan baik.

Baca Juga :  Karena Proyek Ini, Dua Desa akan Ditenggelamkan

Camat Malinau Selatan Hilir, Eka Setiawan membenarkan bahwa memang ancaman terhadap wilayah di hutan adat itu sejauh ini ada. Namun, buah dari kekompakan dalam kearifan lokal masyarakat setempat dan ditopang oleh pemerintah daerah (pemda) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 189.1/K.185/2017, tanggal 28 Mei 2007. Sehingga wilayah hutan adat sekitar 17.000 ha terawat dengan baik sampai saat ini.

“SK itu bertujuan sebagai pengakuan wilayah adat Punan Adiu. Ini sebagaimana harapan mereka sejauh ini. Dan memang untuk kawasannya ditetapkan sebesar 17.000 hektare,” kata Eka dalam wawancaranya kepada pewarta, Rabu (23/12).

Lanjutnya, dalam upaya menjaga hutan adat itu sejauh ini, mereka harus melakukan patroli rutin. Tujuannya, yaitu agar jangan sampai ada pihak luar yang masuk dan melakukan eksploitasi hutan dan lainnya di dalamnya. Mereka ada membentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap setiap pengunjung untuk mengetahui maksud dan tujuannya.

“Upaya–upaya ini masih berlaku sampai saat ini. Itulah mengapa sampai saat ini juga wilayah hutan adat itu masih terus terjaga dan terselamatkan dari hal yang tak diinginkan bersama,” ujarnya melalui sambungan telepon pribadinya.

Lanjutnya, perjuangan dalam menjaga dan menyelamatkan hutan adat itu diakuinya memang terus mereka gaungkan. Alhasil, selain pada pengakuan dari pemda, di tahun ini pun seperti diketahui bahwa adanya sebuah penghargaan Kalpataru. Maka, ini sebagai tanda keberhasilan mereka dalam menguasai wilayahnya agar terus ke depannya dapat terjaga dengan baik sebagai sumber kehidupannya.

Baca Juga :  Ratusan Kepala Keluarga Terdampak Banjir

“Memang kami sadari bahwa gaungan mereka itu tak hanya di tingkat lokal saja. Tapi, pada tingkat yang lebih tinggi guna terus menjaga dan menyelamatkan hutan ini. Puncaknya pada penghargaan Kalpataru ini yang menandakan bahwa pengakuan itu jauh lebih tinggi tingkatannya,” tuturnya.

“Adanya penghargaan itu pun menjadi sebuah legalisasi yang lebih tinggi. Tapi, itu memang wajar karena tingginya sebuah kearifan lokal yang mereka bangun sejauh ini dalam menjaga dan menyelamatkan kawasana hutan adat itu,” sambungnya.

Di sisi lain, dengan adanya sebuah pengakuan yang begitu tinggi ini. Harapannya, itu dapat menjadi pemicu bagi wilayah desa lainnya untuk dapat mencapai ke arah sana, mengingat di wilayah itu ada 8 desa.

“Diharapkan ini dapat menjadi pemicu desa lainnya. Meski, bukan hanya pada titik penghargaannya. Melainkan, bagaimana dapat bersama menjaga hutan agar dapat terus memberikan manfaat hingga di tahun yang akan datang,” tukasnya.

Untuk diketahui, adanya sebuah penyelamatan hutan adat itu, secara tak langsung ini dapat membantu mengurangi emisi karbondioksida hingga 74.000 ton per tahun. (***/eza)

Selamatkan 17 Ha Hutan Adat, Diganjar Penghargaan Kalpataru

 

KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan Kalpataru terhadap individu dan kelompok masyarakat yang dianggap sebagai prakarsa dalam melestarikan lingkungan di tahun 2020. Sebanyak 10 orang dan kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan. Salah satunya Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau dengan kategori penyelamat lingkungan.

RACHMAD RHOMADHANI

TENTU tidak mudah. Begitulah gambaran awal tentang bagaimana perjuangan mereka di dalam menyelamatkan hingga kurang lebih 17.000 hektare (ha) hutan adat. Hal ini dikarenakan bahwa di wilayah provinsi termuda di Indonesia ini tak ditampik sudah begitu banyak lahan baru yang dibuka oleh para investor untuk berinvestasi.

Akan tetapi, kekehnya MHA Punan Adiu sejauh ini dalam menjaga wilayah hutan adat mereka hingga detik ini membuat ribuan hektare hutan itu masih terawat dengan baik. Hutan diibaratkan air susu ibu yang terus memberikan kehidupan. Artinya, jika hutan terawat dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang di wilayahnya.

Tak hanya itu, bagi mereka hutan pun menjadi apotek hidup. Ini karena di hutan itu tempat di mana ditemui berbagai macam tanaman obat. Selain pada tempat mereka mencari sumber pangan dan lainnya. Oleh karenanya, mereka tidak ingin apa yang menjadi sumber segala kehidupannya itu sejauh ini sampai terancam punah. Meski, potensi itu terus ada sampai saat ini bila tak dilakukan penjagaan dan penyelamatan dengan baik.

Baca Juga :  Sembilan Kecamatan Nol Kasus Baru

Camat Malinau Selatan Hilir, Eka Setiawan membenarkan bahwa memang ancaman terhadap wilayah di hutan adat itu sejauh ini ada. Namun, buah dari kekompakan dalam kearifan lokal masyarakat setempat dan ditopang oleh pemerintah daerah (pemda) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 189.1/K.185/2017, tanggal 28 Mei 2007. Sehingga wilayah hutan adat sekitar 17.000 ha terawat dengan baik sampai saat ini.

“SK itu bertujuan sebagai pengakuan wilayah adat Punan Adiu. Ini sebagaimana harapan mereka sejauh ini. Dan memang untuk kawasannya ditetapkan sebesar 17.000 hektare,” kata Eka dalam wawancaranya kepada pewarta, Rabu (23/12).

Lanjutnya, dalam upaya menjaga hutan adat itu sejauh ini, mereka harus melakukan patroli rutin. Tujuannya, yaitu agar jangan sampai ada pihak luar yang masuk dan melakukan eksploitasi hutan dan lainnya di dalamnya. Mereka ada membentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap setiap pengunjung untuk mengetahui maksud dan tujuannya.

“Upaya–upaya ini masih berlaku sampai saat ini. Itulah mengapa sampai saat ini juga wilayah hutan adat itu masih terus terjaga dan terselamatkan dari hal yang tak diinginkan bersama,” ujarnya melalui sambungan telepon pribadinya.

Lanjutnya, perjuangan dalam menjaga dan menyelamatkan hutan adat itu diakuinya memang terus mereka gaungkan. Alhasil, selain pada pengakuan dari pemda, di tahun ini pun seperti diketahui bahwa adanya sebuah penghargaan Kalpataru. Maka, ini sebagai tanda keberhasilan mereka dalam menguasai wilayahnya agar terus ke depannya dapat terjaga dengan baik sebagai sumber kehidupannya.

Baca Juga :  Menkop UKM Akan Kunjungi Kaltara

“Memang kami sadari bahwa gaungan mereka itu tak hanya di tingkat lokal saja. Tapi, pada tingkat yang lebih tinggi guna terus menjaga dan menyelamatkan hutan ini. Puncaknya pada penghargaan Kalpataru ini yang menandakan bahwa pengakuan itu jauh lebih tinggi tingkatannya,” tuturnya.

“Adanya penghargaan itu pun menjadi sebuah legalisasi yang lebih tinggi. Tapi, itu memang wajar karena tingginya sebuah kearifan lokal yang mereka bangun sejauh ini dalam menjaga dan menyelamatkan kawasana hutan adat itu,” sambungnya.

Di sisi lain, dengan adanya sebuah pengakuan yang begitu tinggi ini. Harapannya, itu dapat menjadi pemicu bagi wilayah desa lainnya untuk dapat mencapai ke arah sana, mengingat di wilayah itu ada 8 desa.

“Diharapkan ini dapat menjadi pemicu desa lainnya. Meski, bukan hanya pada titik penghargaannya. Melainkan, bagaimana dapat bersama menjaga hutan agar dapat terus memberikan manfaat hingga di tahun yang akan datang,” tukasnya.

Untuk diketahui, adanya sebuah penyelamatan hutan adat itu, secara tak langsung ini dapat membantu mengurangi emisi karbondioksida hingga 74.000 ton per tahun. (***/eza)

Selamatkan 17 Ha Hutan Adat, Diganjar Penghargaan Kalpataru

 

Most Read

Artikel Terbaru

/