alexametrics
26.3 C
Tarakan
Sunday, August 7, 2022

TGUPP ‘Cium’ Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR – Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara (Kaltara) ‘mencium’ adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Kaltara.
Hal ini disampaikan anggota TGUPP Kaltara Bidang Pencegahan Korupsi, Mukhlis Ramlan kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Minggu (24/7).

“Kami sudah lapor ke Polda Kaltara bahwa salah satunya oknum ASN di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dengan inisial Y telah melakukan praktik dugaan jual beli jabatan di Pemprov Kaltara,” ujar Mukhlis.

Dalam praktik dugaan jual beli jabatan itu, Y diduga menempatkan operatornya di semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Ini hal yang sangat memalukan, makanya kita ambil tindakan hukum untuk menegaskan bahwa Gubernur Kaltara (Zainal A Paliwang) tidak pernah memerintahkan hal itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Dirintelkam Polda Kaltara Berganti

Mukhlis mengatakan, dalam kasus dugaan jual beli jabatan administrasi dan fungsional pada pelantikan yang dilaksanakan pada 6 Juli 2022 lalu, korbannya kurang lebih 50 orang. (iwk/ana)

TANJUNG SELOR – Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara (Kaltara) ‘mencium’ adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Kaltara.
Hal ini disampaikan anggota TGUPP Kaltara Bidang Pencegahan Korupsi, Mukhlis Ramlan kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Minggu (24/7).

“Kami sudah lapor ke Polda Kaltara bahwa salah satunya oknum ASN di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dengan inisial Y telah melakukan praktik dugaan jual beli jabatan di Pemprov Kaltara,” ujar Mukhlis.

Dalam praktik dugaan jual beli jabatan itu, Y diduga menempatkan operatornya di semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Ini hal yang sangat memalukan, makanya kita ambil tindakan hukum untuk menegaskan bahwa Gubernur Kaltara (Zainal A Paliwang) tidak pernah memerintahkan hal itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Potensi Tersangka Baru dari Kasus HSB, Ini Kata Kapolda

Mukhlis mengatakan, dalam kasus dugaan jual beli jabatan administrasi dan fungsional pada pelantikan yang dilaksanakan pada 6 Juli 2022 lalu, korbannya kurang lebih 50 orang. (iwk/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/