alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Begini Usaha Menjaga Jantung Kalimantan

Hutan Kalimantan menyandang gelar sebagai paru-paru dunia sejak lama. Di balik tantangan zaman, 11 lembaga adat dalam Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) menjaga keberlangsungan kehidupan, bagi Kalimantan dan dunia. Atas dedikasi itu pula, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi penghargaan yang dinamai Equator Prize, Juni 2020 lalu. Pencapaian dalam bidang lingkungan sekaligus menjadi pengingat bagi kita bersama untuk terus menjaga alam, sebagai sumber kehidupan.

AGUS DIAN ZAKARIA – AZWAR HALIM

TAMAN Nasional Kayan Mentarang (TNKM) ditetapkan pertama kali pada tahun 1980 sebagai cagar alam oleh Menteri Pertanian Indonesia. Kemudian pada tahun 1996, atas desakan masyarakat adat dan rekomendasi dari World Wide Fund for Nature (WWF), kawasan ini diubah statusnya menjadi taman nasional agar kepentingan masyarakat adat dapat diakomodasi.

TNKM memiliki kawasan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Borneo dan kawasan Asia Tenggara. Nama Kayan Mentarang diambil dari dua nama sungai penting yang ada di kawasan taman nasional, yaitu Sungai Kayan di sebelah selatan dan Sungai Mentarang di sebelah utara.

Sebagian masyarakat juga menyebut bahwa nama tersebut diambil dari nama dataran tinggi/plato di pegunungan setempat yang bernama Apau Kayan yang membentang luas (Mentarang) dari daerah Data Dian-Long Kayan di selatan melewati Apau Ping di tengah, dan Long Bawan di utara. Dengan luas lahan sekitar 1,35 juta hektare. Hamparan hutan ini membentang di bagian utara Kalimantan Utara (Kaltara), tepatnya di wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia.

Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) Kayan Mentarang, Ir. Dolvina Damus, M.Si, mengungkap karena kerapnya terjadi konflik antarmasyarakat atas wilayah pencarian, sehingga para tetua adat bermusyawarah dalam mengubah status cagar alam menjadi taman nasional dengan regulasi yang disesuaikan oleh kondisi masyarakat, agar dapat memanfaatkan hasil alam secara terbatas.

“Awalnya kawasan Taman Kayan Mentarang ini merupakan kawasan cagar alam. Kemudian masyarakat adat tidak menerima itu. Setelah sekian panjang waktu berlalu, kemudian dari ketua adat pada waktu itu mereka ketemu Dirjen Kehutanan, untuk minta supaya cagar alam ini jangan ada di sana.  Jadi proses panjangnya setelah berdiskusi panjang akhirnya jadilah kawasan ini taman nasional,” cerita Dolvina yang ditemui, Selasa 28 Juli 2020 lalu.

“Setelah berganti menjadi taman nasional pengelolaannya dilakukan secara kolaboratif. TNKM ini berbeda dari taman-taman yang ada di Indonesia. Karena taman nasional lainnya, tidak ada aktivitas apa-apa di dalamnya. Sedangkan TNKM bisa beraktivitas di dalamnya. Tetapi untuk bermukim tidak dilerbolehkan,” sambungnya.

Dolvina menjelaskan selain diatur dalam regulasi pemerintah, kebijakan dalam setiap hal yang berkaitan pemanfaatan dan pengelolaan TNKM harus melalui persetujuan 11 dewan lembaga adat. Sehingga pemerintah pusat maupun daerah, tidak dapat serta merta mengambil keputusan secara sepihak.

Kehadiran FoMMA sebagai bagian dari masyarakat adat, menjadi alat keterhubungan masyarakat adat dan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Selain itu, melalui FoMMA, lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui bidang lingkungan dapat mendapatkan informasi terhadap laporan perkembangan TNKM sebagai salah satu hutan terbesar di Kalimantan.

“Peran FoMMA juga sangat penting, karena ia memperkenalkan TNKM ini ke dunia luar. Sehingga TKNM diketahui masyarakat di seluruh dunia beserta masyarakat yang bermukim di sekitar TNKM,” tukasnya.

Ia menjelaskan, kehadiran FoMMA sejauh ini cukup efektif dalam menjaga TNKM, mencegah adanya upaya perusakan hutan dari ancaman pembalakan liar. Sejak pertama kali berdiri belum pernah ditemukan adanya kasus pembalakan liar di kawasan TNKM.

“Sepanjang kami ketahui sejauh ini belum ada pembalakan liar di TNKM. Ini semua berkat kerja sama masyarakat, FoMMA dan pemerintah. Itu sangat kami jaga, karena bagi masyarakat Dayak, hutan adalah rumah kami tempat kami mencari nafkah, jadi itulah pesan para leluhur kami,” tuturnya.

Meski menyadari kemajuan zaman menjadi tantangan kelestarian hutan, namun menurutnya, setidaknya FoMMA masih dapat melakukan sesuatu untuk meminimalisir besarnya pengurangan hutan. “Tentu ke depannya pasti kami akan menghadapi tantangan ini karena semakin pesatnya pembangunan. Sehingga mulai dari sekarang kami meminimalisir tantangan itu. Jadi kalau pemerintah mengatakan banyak ladang yang berpindah-pindah adalah ulah masyarakat, sebetulnya tidak. Ladang itu, ladang bergulir kami membuat suatu kaplingan di tempat yang satu kemudian 5 tahun berikutnya baru kembali ke tempat sebelumnya. Jadi tidak ada istilah semacam pembalakan, karena lahan itu memang milik masyarakat. Perpindahan ladang itu memang sudah ada tempatnya,” pungkasnya.

 

PEMANFAATAN SESUAI KEBUTUHAN

Meski sudah hidup di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) sejak berabad-abad silam, masyarakat suku Dayak tetap memegang erat pesan para leluhur untuk menjaga kelestarian hutan. Salah satu upaya menjaga kelestarian hutan tersebut adalah memanfaatkan hasil alam seperlunya. Sehingga pemanfaatan tersebut, tidak merusak ekosistem dan rantai makanan di TNKM. Hal itulah yang disampaikan Paulus Belapang, ketua Adat Dayak Lundayeh.

Baca Juga :  Mahasiswa Minta DPRD Ikut Tolak Omnibus Law

Paulus mengatakan, hal itu sudah diajarkan para leluhur kepada masyarakat Dayak sejak dulu. Sehingga menurutnya, jika ada anggapan pembukaan lahan dianggap pembalakan oleh masyarakat luar, hal itu tidaklah benar. Masyarakat adat memiliki beberapa kawasan yang memang diperuntukkan untuk bertani secara bergantian. Sehingga dalam jangka waktu tertentu masyarakat Dayak bisa berpindah lahan dengan kembali menanam pohon sebelum berpindah.

Ia menjelaskan, sebelum masuknya pemerintah dalam mengelola TNKM, masyarakat Dayak sejak lampau telah memiliki aturan adat dalam mengelola hutan. Meski pada saat itu, masyarakat suku Dayak belum memahami konsep konservasi. Sejak dulu mereka telah menerapkannya dengan konsep adat. Sehingga secara garis besar, pemerintah dan masyarakat adat memiliki cara yang sama dalam melestarikan hutan.

“Kami masyarakat adat, pada umumnya punya aturan adat yang lebih sama, punya aturan yang mengatur masyarakat dari luar yang memanfaatkan sumber daya alam di sini. Kami  punya aturan yang menurut kami sejalan dengan prinsip konservasi kami sebenarnya tidak tahu apa itu konservasi, tetapi yang masyarakat adat lakukan menjaga wilayah adatnya agar tidak rusak,” ucapnya.

Hal itu juga berlaku dalam sistem berburu. Masyarakat Dayak yang bermukim di sekitar TNKM tidak diperkenankan memburu hewan yang dianggap langka seperti burung enggang, banteng Kalimantan, beruang madu atau macan dahan. Kalaupun hewan yang diperbolehkan untuk diburu, tetap harus sesuai kebutuhan. “Kalau aturan berburu harus sesuai kebutuhan. Jadi misalnya jika satu orang pergi berburu dia hanya bisa mencari 1 ekor babi saja. Atau misalnya membutuhkan kayu untuk memperbaiki rumah, diperbolehkan mengambil sesuai yang dia butuhkan saja. Kalau ketahuan ia bisa didenda adat,” ulas Paulus.

Bahkan, masyarakat Dayak sejak dulu sangat menghindari pencemaran sungai di dalam hutan. Sehingga, tidak mengherankan jika sungai yang terdapat di hutan Kalimantan umumnya kondisinya sangat bersih dan asri. “Jangankan sungai yang besar, sungai yang kecil tempat minumnya hewan, itu saja ada aturan adatnya. Apalagi sungai besar, apalagi hutan. Di mana kami hidup kalau itu rusak. Karena hutan itu rumah kami,” terang Paulus.

Menurut Paulus, selain tempat pergantungan hidup, hutan merupakan identitas suku Dayak. Sehingga menurutnya, jika hutan hilang, maka hilanglah identitas yang disandang suku Dayak. Selain itu, ia menyadari saat ini suku Dayak yang mendiami sekitar wilayah TNKM dihadapkan dengan ancaman pola pikir generasi selanjutnya. Pola pikir yang dimaksud adalah kepedulian generasi selanjutnya minim terhadap budaya adat, maka lambat laun budaya tersebut akan meluntur.

“Makanya kami aktif bagaimana melibatkan anak muda. Dan saat ini regenerasi pengurus ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar kami untuk melanjutkan perjuangan leluhur,” tuturnya.

“Oleh karena itu dari desa kami terus melestarikan budaya dan mengajarkan kepada anak-anak kami tentang semua tradisi adat-adat yang dilakukan leluhur kami. Supaya nantinya budaya itu terus ada meskipun nanti kami sudah tidak ada lagi,” sambungnya.

Meski demikian, dengan kemajuan zaman pula juga yang membuat masyarakat adat lebih mudah mengedukasi generasi selanjutnya dalam mendokumentasi budaya, melalui pemanfaatan gadget atau semacamnya. Kegiatan-kegiatan budaya diabadikan, baik dalam bentuk foto maupun video. Materi berupa foto atau video kegiatan adat diunggah ke ruang-ruang media sosial.

“Saat ini kami semakin dimudahkan dalam melestarikan budaya kami. Karena saat ini kami bisa dengan mudah mendokumentasikan kegiatan budaya-budaya. Misalnya upacara adat atau melakukan ritual adat atau kerajinan tangan khas adat,” tuturnya. (***/lim)

Equator Prize, Prestasi Paling Membanggakan

 

MEMENANGKAN penghargaan internasional pada  Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2020 lalu, menjadi stimulus bagi FoMMA Kayan Mentarang dalam meningkatkan pengelolaan TNKM menjadi lebih maksimal.

“Jadi FoMMA berdiri pada 7 Oktober tahun 2000. Itu terbentuknya, tapi pada wilayah adat ini berinteraksi itu sudah sejak tahun 1991. Setelah perubahan status menjadi TNKM itu banyak menimbulkan kesulitan dan konflik di masyarakat akhirnya bertemulah kepala adat besar di Krayan untuk menyepakati kita FOMMA. Di forum inilah kami berkoordinasi, komunikasi, beradvokasi serta memperjuangkan aspirasi masyarakat adat. Dari situlah kami memulai partisipatif wilayah adat. Masing-masing wilayah adatnya sebagai bukti kepemilikan kami. Akhirnya tahun 1996 berubah status cagar alam ini menjadi TNKM,” ujar Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) Kayan Mentarang, Ir. Dolvina Damus, M.Si, Juli 2020 lalu.

Baca Juga :  Semua Wilayah Harus Jadi Atensi

Pergantian status hutan cagar alam menjadi TNKM, tidak serta merta menyelesaikan konflik. Timbul kendala baru. Yaitu adanya pembagian wilayah zona pemanfaatan yang terbagi atas 3 wilayah versi pemerintah. Tak semua hasil alam bisa diambil masyarakat.

Masyarakat melakukan protes dan akhirnya kembali dilakukan pertemuan. Namun, pertemuan tersebut belum menemukan titik temu dan akhirnya pemerintah dan masyarakat memiliki pembagian zona berbeda.

“Tapi setelah itu masyarakat mendengar jika TNKM ini dikelola berdasarkan zonasi, zonasi ini ada aturannya, zona inti. Zona inti itu apa, zona inti adalah kawasan yang tidak boleh diapa-apain. Itu yang paling ditakutkan masyarakat. Padahal, kami memiliki zona sendiri yang berbeda dari pemerintah kami punya zona pemanfaatan harian, ada zona pemanfaatan terbatas. Masalahnya adalah hutan tempat kami mencari makan, berburu, mencari kayu gaharu dan semua kebutuhan kami di sini,” tukasnya.

Meski mendapat izin dalam mengelola serta memanfaatkan hasil hutan sebaik-baiknya, namun masyarakat sekitar TNKM tidak serta merta memanfaatkan hutan sebanyak-banyaknya. Namun, masyarakat hanya memanfaatkan hasil hutan seperlunya atas aturan wilayah yang telah disepakati bersama. “Kami juga memiliki aturan. Aturan berladang, berkebun, berburu, aturan mengambil gaharu kami memiliki aturan tersendiri dalam memanfaatkan alam. Tapi pemerintah juga memiliki aturan sendiri sehingga bagaimana hal itu menjamin kebutuhan masyarakat,” ulasnya.

“Kami memiliki konsep setiap wilayah adat pasti ada yang dilindungi untuk peruntukan tertentu dengan alasan tertentu. Setiap suku Dayak memiliki istilah berbeda dalam menyebut wilayah khusus untuk dimanfaatkan,” urainya.

Menurut Dolvina, semoga prestasi ini menjadi penyemangat FoMMA meningkatkan pengabdian dalam menjaga kelestarian bagian terbesar hutan Kalimantan. “Sudah banyak, cuma yang prestasi paling membanggakan ada penghargaan Equator Prize ini. Ini tentu sangat membanggakan karena penghargaan ini berskala internasional. Di balik kerja keras FoMMA dan ketua adat, akhirnya dunia bisa melihat bagaimana perjuangan kami selama ini,” jelasnya.

Ibau Ala, kepala Adat Besar Apou Kayan menjelaskan, prestasi tersebut merupakan sinegitas yang solid. “Tentunya saya sangat bangga sekali, dengan keberhasilan FoMMA mendapatkan penghargaan Equator Prize dari PBB. Tentu hal ini akan semakin memotivasi kami untuk melestarikan TNKM ini,” kata Ibau, Rabu 29 Juli 2020 lalu.

 

MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT

Didirikannya FoMMA bertujuan untuk mengatur dan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mendapatkan dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang mendiami kawasan sekitar TNKM.

“Pembentukan FoMMA ini juga disebabkan adanya keprihatinan yang mendalam terhadap hak adat masyarakat di TNKM yang diabaikan bahkan akan disangkal dalam sistem pengelolaan pemerintah. Karena itu, masyarakat adat di kawasan TNKM terus berupaya, agar pengalaman pahit masyarakat adat berhubungan dengan sistem pengelolaan taman nasional di Indonesia tidak terulang lagi, dan mendukung sepenuhnya pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian alam dan mengakui hak-hak masyarakat adat,” sambungnya.

Hal itu juga tidak terlepas dari keyakinan masyarakat adat di kawasan TNKM bahwa tujuan TNKM sebagai kawasan konservasi akan dapat tercapai jika masyarakat di kawasan terlibat dan bertanggung jawab penuh dalam perencanaan dan pengelolaan TNKM. Selain itu, menurutnya, keterlibatan dan tanggung jawab penuh dari masyarakat itu hanya mungkin terjadi apabila hak masyarakat adat terhadap wilayah itu mendapat pengakuan.

Ia menuturkan, sejauh ini tantangan FoMMA masih berkutat pada luasnya kawasan TNKM yang menjulang sampai ke perbatasan negara. Sehingga hal tersebut tentunya, cukup menyulitkan FoMMA dalam melakukan pengawasan optimal. Walau demikian, sejauh ini pengawasan dapat dilakukan dengan sinergitas antara FoMMA dan pemerintah.

“Salah satu tantangan FoMMA adalah ini adalah kawasan perbatasan dan TNKM sendiri merupakan area cukup luas. Sehingga akses menuju ke sana cukup sulit. Jadi dalam setiap lembaga adat ini kan adalah bagian dari anggota FoMMA di wilayah adat. Kami saling berkoordinasi lalu soal pengamanan itu memang seharusnya menjadi peran masyarakat adat di sana. Tapi kami bersyukur pemerintah selalu membantu FoMMA dalam menjalankan tanggung jawab ini,” sambungnya.

Meski demikian, ia mengakui jika saat ini peran pemerintah daerah lebih besar daripada pemerintah pusat dalam pengelolaan dan pengawasan di wilayah TNKM. “Selama ini di lembaga kolaboratif ini, sepertinya Pemerintah Kabupaten Malinau lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk membiayai lembaga kolaboratif ini. Tantangan bagi kami sendiri, bagaimana transfer kepemimpinan adat ini pada kelompok muda,” jelasnya.

“Sumber anggarannya dari bantuan lembaga-lembaga mitra seperti WWF atau pemerintah baik dari maupun pusat,” pungkasnya. (***/lim)

 

Liputan ini merupakan kolaborasi antara Ekuatorial dan Radar Tarakan yang didukung Internews Earth Journalism Network.

 

Hutan Kalimantan menyandang gelar sebagai paru-paru dunia sejak lama. Di balik tantangan zaman, 11 lembaga adat dalam Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) menjaga keberlangsungan kehidupan, bagi Kalimantan dan dunia. Atas dedikasi itu pula, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi penghargaan yang dinamai Equator Prize, Juni 2020 lalu. Pencapaian dalam bidang lingkungan sekaligus menjadi pengingat bagi kita bersama untuk terus menjaga alam, sebagai sumber kehidupan.

AGUS DIAN ZAKARIA – AZWAR HALIM

TAMAN Nasional Kayan Mentarang (TNKM) ditetapkan pertama kali pada tahun 1980 sebagai cagar alam oleh Menteri Pertanian Indonesia. Kemudian pada tahun 1996, atas desakan masyarakat adat dan rekomendasi dari World Wide Fund for Nature (WWF), kawasan ini diubah statusnya menjadi taman nasional agar kepentingan masyarakat adat dapat diakomodasi.

TNKM memiliki kawasan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang masih tersisa di Pulau Borneo dan kawasan Asia Tenggara. Nama Kayan Mentarang diambil dari dua nama sungai penting yang ada di kawasan taman nasional, yaitu Sungai Kayan di sebelah selatan dan Sungai Mentarang di sebelah utara.

Sebagian masyarakat juga menyebut bahwa nama tersebut diambil dari nama dataran tinggi/plato di pegunungan setempat yang bernama Apau Kayan yang membentang luas (Mentarang) dari daerah Data Dian-Long Kayan di selatan melewati Apau Ping di tengah, dan Long Bawan di utara. Dengan luas lahan sekitar 1,35 juta hektare. Hamparan hutan ini membentang di bagian utara Kalimantan Utara (Kaltara), tepatnya di wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia.

Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) Kayan Mentarang, Ir. Dolvina Damus, M.Si, mengungkap karena kerapnya terjadi konflik antarmasyarakat atas wilayah pencarian, sehingga para tetua adat bermusyawarah dalam mengubah status cagar alam menjadi taman nasional dengan regulasi yang disesuaikan oleh kondisi masyarakat, agar dapat memanfaatkan hasil alam secara terbatas.

“Awalnya kawasan Taman Kayan Mentarang ini merupakan kawasan cagar alam. Kemudian masyarakat adat tidak menerima itu. Setelah sekian panjang waktu berlalu, kemudian dari ketua adat pada waktu itu mereka ketemu Dirjen Kehutanan, untuk minta supaya cagar alam ini jangan ada di sana.  Jadi proses panjangnya setelah berdiskusi panjang akhirnya jadilah kawasan ini taman nasional,” cerita Dolvina yang ditemui, Selasa 28 Juli 2020 lalu.

“Setelah berganti menjadi taman nasional pengelolaannya dilakukan secara kolaboratif. TNKM ini berbeda dari taman-taman yang ada di Indonesia. Karena taman nasional lainnya, tidak ada aktivitas apa-apa di dalamnya. Sedangkan TNKM bisa beraktivitas di dalamnya. Tetapi untuk bermukim tidak dilerbolehkan,” sambungnya.

Dolvina menjelaskan selain diatur dalam regulasi pemerintah, kebijakan dalam setiap hal yang berkaitan pemanfaatan dan pengelolaan TNKM harus melalui persetujuan 11 dewan lembaga adat. Sehingga pemerintah pusat maupun daerah, tidak dapat serta merta mengambil keputusan secara sepihak.

Kehadiran FoMMA sebagai bagian dari masyarakat adat, menjadi alat keterhubungan masyarakat adat dan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Selain itu, melalui FoMMA, lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui bidang lingkungan dapat mendapatkan informasi terhadap laporan perkembangan TNKM sebagai salah satu hutan terbesar di Kalimantan.

“Peran FoMMA juga sangat penting, karena ia memperkenalkan TNKM ini ke dunia luar. Sehingga TKNM diketahui masyarakat di seluruh dunia beserta masyarakat yang bermukim di sekitar TNKM,” tukasnya.

Ia menjelaskan, kehadiran FoMMA sejauh ini cukup efektif dalam menjaga TNKM, mencegah adanya upaya perusakan hutan dari ancaman pembalakan liar. Sejak pertama kali berdiri belum pernah ditemukan adanya kasus pembalakan liar di kawasan TNKM.

“Sepanjang kami ketahui sejauh ini belum ada pembalakan liar di TNKM. Ini semua berkat kerja sama masyarakat, FoMMA dan pemerintah. Itu sangat kami jaga, karena bagi masyarakat Dayak, hutan adalah rumah kami tempat kami mencari nafkah, jadi itulah pesan para leluhur kami,” tuturnya.

Meski menyadari kemajuan zaman menjadi tantangan kelestarian hutan, namun menurutnya, setidaknya FoMMA masih dapat melakukan sesuatu untuk meminimalisir besarnya pengurangan hutan. “Tentu ke depannya pasti kami akan menghadapi tantangan ini karena semakin pesatnya pembangunan. Sehingga mulai dari sekarang kami meminimalisir tantangan itu. Jadi kalau pemerintah mengatakan banyak ladang yang berpindah-pindah adalah ulah masyarakat, sebetulnya tidak. Ladang itu, ladang bergulir kami membuat suatu kaplingan di tempat yang satu kemudian 5 tahun berikutnya baru kembali ke tempat sebelumnya. Jadi tidak ada istilah semacam pembalakan, karena lahan itu memang milik masyarakat. Perpindahan ladang itu memang sudah ada tempatnya,” pungkasnya.

 

PEMANFAATAN SESUAI KEBUTUHAN

Meski sudah hidup di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) sejak berabad-abad silam, masyarakat suku Dayak tetap memegang erat pesan para leluhur untuk menjaga kelestarian hutan. Salah satu upaya menjaga kelestarian hutan tersebut adalah memanfaatkan hasil alam seperlunya. Sehingga pemanfaatan tersebut, tidak merusak ekosistem dan rantai makanan di TNKM. Hal itulah yang disampaikan Paulus Belapang, ketua Adat Dayak Lundayeh.

Baca Juga :  Semua Wilayah Harus Jadi Atensi

Paulus mengatakan, hal itu sudah diajarkan para leluhur kepada masyarakat Dayak sejak dulu. Sehingga menurutnya, jika ada anggapan pembukaan lahan dianggap pembalakan oleh masyarakat luar, hal itu tidaklah benar. Masyarakat adat memiliki beberapa kawasan yang memang diperuntukkan untuk bertani secara bergantian. Sehingga dalam jangka waktu tertentu masyarakat Dayak bisa berpindah lahan dengan kembali menanam pohon sebelum berpindah.

Ia menjelaskan, sebelum masuknya pemerintah dalam mengelola TNKM, masyarakat Dayak sejak lampau telah memiliki aturan adat dalam mengelola hutan. Meski pada saat itu, masyarakat suku Dayak belum memahami konsep konservasi. Sejak dulu mereka telah menerapkannya dengan konsep adat. Sehingga secara garis besar, pemerintah dan masyarakat adat memiliki cara yang sama dalam melestarikan hutan.

“Kami masyarakat adat, pada umumnya punya aturan adat yang lebih sama, punya aturan yang mengatur masyarakat dari luar yang memanfaatkan sumber daya alam di sini. Kami  punya aturan yang menurut kami sejalan dengan prinsip konservasi kami sebenarnya tidak tahu apa itu konservasi, tetapi yang masyarakat adat lakukan menjaga wilayah adatnya agar tidak rusak,” ucapnya.

Hal itu juga berlaku dalam sistem berburu. Masyarakat Dayak yang bermukim di sekitar TNKM tidak diperkenankan memburu hewan yang dianggap langka seperti burung enggang, banteng Kalimantan, beruang madu atau macan dahan. Kalaupun hewan yang diperbolehkan untuk diburu, tetap harus sesuai kebutuhan. “Kalau aturan berburu harus sesuai kebutuhan. Jadi misalnya jika satu orang pergi berburu dia hanya bisa mencari 1 ekor babi saja. Atau misalnya membutuhkan kayu untuk memperbaiki rumah, diperbolehkan mengambil sesuai yang dia butuhkan saja. Kalau ketahuan ia bisa didenda adat,” ulas Paulus.

Bahkan, masyarakat Dayak sejak dulu sangat menghindari pencemaran sungai di dalam hutan. Sehingga, tidak mengherankan jika sungai yang terdapat di hutan Kalimantan umumnya kondisinya sangat bersih dan asri. “Jangankan sungai yang besar, sungai yang kecil tempat minumnya hewan, itu saja ada aturan adatnya. Apalagi sungai besar, apalagi hutan. Di mana kami hidup kalau itu rusak. Karena hutan itu rumah kami,” terang Paulus.

Menurut Paulus, selain tempat pergantungan hidup, hutan merupakan identitas suku Dayak. Sehingga menurutnya, jika hutan hilang, maka hilanglah identitas yang disandang suku Dayak. Selain itu, ia menyadari saat ini suku Dayak yang mendiami sekitar wilayah TNKM dihadapkan dengan ancaman pola pikir generasi selanjutnya. Pola pikir yang dimaksud adalah kepedulian generasi selanjutnya minim terhadap budaya adat, maka lambat laun budaya tersebut akan meluntur.

“Makanya kami aktif bagaimana melibatkan anak muda. Dan saat ini regenerasi pengurus ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar kami untuk melanjutkan perjuangan leluhur,” tuturnya.

“Oleh karena itu dari desa kami terus melestarikan budaya dan mengajarkan kepada anak-anak kami tentang semua tradisi adat-adat yang dilakukan leluhur kami. Supaya nantinya budaya itu terus ada meskipun nanti kami sudah tidak ada lagi,” sambungnya.

Meski demikian, dengan kemajuan zaman pula juga yang membuat masyarakat adat lebih mudah mengedukasi generasi selanjutnya dalam mendokumentasi budaya, melalui pemanfaatan gadget atau semacamnya. Kegiatan-kegiatan budaya diabadikan, baik dalam bentuk foto maupun video. Materi berupa foto atau video kegiatan adat diunggah ke ruang-ruang media sosial.

“Saat ini kami semakin dimudahkan dalam melestarikan budaya kami. Karena saat ini kami bisa dengan mudah mendokumentasikan kegiatan budaya-budaya. Misalnya upacara adat atau melakukan ritual adat atau kerajinan tangan khas adat,” tuturnya. (***/lim)

Equator Prize, Prestasi Paling Membanggakan

 

MEMENANGKAN penghargaan internasional pada  Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2020 lalu, menjadi stimulus bagi FoMMA Kayan Mentarang dalam meningkatkan pengelolaan TNKM menjadi lebih maksimal.

“Jadi FoMMA berdiri pada 7 Oktober tahun 2000. Itu terbentuknya, tapi pada wilayah adat ini berinteraksi itu sudah sejak tahun 1991. Setelah perubahan status menjadi TNKM itu banyak menimbulkan kesulitan dan konflik di masyarakat akhirnya bertemulah kepala adat besar di Krayan untuk menyepakati kita FOMMA. Di forum inilah kami berkoordinasi, komunikasi, beradvokasi serta memperjuangkan aspirasi masyarakat adat. Dari situlah kami memulai partisipatif wilayah adat. Masing-masing wilayah adatnya sebagai bukti kepemilikan kami. Akhirnya tahun 1996 berubah status cagar alam ini menjadi TNKM,” ujar Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) Kayan Mentarang, Ir. Dolvina Damus, M.Si, Juli 2020 lalu.

Baca Juga :  Tujuh OPD ‘Dikuliti’ Ombudsman

Pergantian status hutan cagar alam menjadi TNKM, tidak serta merta menyelesaikan konflik. Timbul kendala baru. Yaitu adanya pembagian wilayah zona pemanfaatan yang terbagi atas 3 wilayah versi pemerintah. Tak semua hasil alam bisa diambil masyarakat.

Masyarakat melakukan protes dan akhirnya kembali dilakukan pertemuan. Namun, pertemuan tersebut belum menemukan titik temu dan akhirnya pemerintah dan masyarakat memiliki pembagian zona berbeda.

“Tapi setelah itu masyarakat mendengar jika TNKM ini dikelola berdasarkan zonasi, zonasi ini ada aturannya, zona inti. Zona inti itu apa, zona inti adalah kawasan yang tidak boleh diapa-apain. Itu yang paling ditakutkan masyarakat. Padahal, kami memiliki zona sendiri yang berbeda dari pemerintah kami punya zona pemanfaatan harian, ada zona pemanfaatan terbatas. Masalahnya adalah hutan tempat kami mencari makan, berburu, mencari kayu gaharu dan semua kebutuhan kami di sini,” tukasnya.

Meski mendapat izin dalam mengelola serta memanfaatkan hasil hutan sebaik-baiknya, namun masyarakat sekitar TNKM tidak serta merta memanfaatkan hutan sebanyak-banyaknya. Namun, masyarakat hanya memanfaatkan hasil hutan seperlunya atas aturan wilayah yang telah disepakati bersama. “Kami juga memiliki aturan. Aturan berladang, berkebun, berburu, aturan mengambil gaharu kami memiliki aturan tersendiri dalam memanfaatkan alam. Tapi pemerintah juga memiliki aturan sendiri sehingga bagaimana hal itu menjamin kebutuhan masyarakat,” ulasnya.

“Kami memiliki konsep setiap wilayah adat pasti ada yang dilindungi untuk peruntukan tertentu dengan alasan tertentu. Setiap suku Dayak memiliki istilah berbeda dalam menyebut wilayah khusus untuk dimanfaatkan,” urainya.

Menurut Dolvina, semoga prestasi ini menjadi penyemangat FoMMA meningkatkan pengabdian dalam menjaga kelestarian bagian terbesar hutan Kalimantan. “Sudah banyak, cuma yang prestasi paling membanggakan ada penghargaan Equator Prize ini. Ini tentu sangat membanggakan karena penghargaan ini berskala internasional. Di balik kerja keras FoMMA dan ketua adat, akhirnya dunia bisa melihat bagaimana perjuangan kami selama ini,” jelasnya.

Ibau Ala, kepala Adat Besar Apou Kayan menjelaskan, prestasi tersebut merupakan sinegitas yang solid. “Tentunya saya sangat bangga sekali, dengan keberhasilan FoMMA mendapatkan penghargaan Equator Prize dari PBB. Tentu hal ini akan semakin memotivasi kami untuk melestarikan TNKM ini,” kata Ibau, Rabu 29 Juli 2020 lalu.

 

MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT

Didirikannya FoMMA bertujuan untuk mengatur dan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mendapatkan dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang mendiami kawasan sekitar TNKM.

“Pembentukan FoMMA ini juga disebabkan adanya keprihatinan yang mendalam terhadap hak adat masyarakat di TNKM yang diabaikan bahkan akan disangkal dalam sistem pengelolaan pemerintah. Karena itu, masyarakat adat di kawasan TNKM terus berupaya, agar pengalaman pahit masyarakat adat berhubungan dengan sistem pengelolaan taman nasional di Indonesia tidak terulang lagi, dan mendukung sepenuhnya pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian alam dan mengakui hak-hak masyarakat adat,” sambungnya.

Hal itu juga tidak terlepas dari keyakinan masyarakat adat di kawasan TNKM bahwa tujuan TNKM sebagai kawasan konservasi akan dapat tercapai jika masyarakat di kawasan terlibat dan bertanggung jawab penuh dalam perencanaan dan pengelolaan TNKM. Selain itu, menurutnya, keterlibatan dan tanggung jawab penuh dari masyarakat itu hanya mungkin terjadi apabila hak masyarakat adat terhadap wilayah itu mendapat pengakuan.

Ia menuturkan, sejauh ini tantangan FoMMA masih berkutat pada luasnya kawasan TNKM yang menjulang sampai ke perbatasan negara. Sehingga hal tersebut tentunya, cukup menyulitkan FoMMA dalam melakukan pengawasan optimal. Walau demikian, sejauh ini pengawasan dapat dilakukan dengan sinergitas antara FoMMA dan pemerintah.

“Salah satu tantangan FoMMA adalah ini adalah kawasan perbatasan dan TNKM sendiri merupakan area cukup luas. Sehingga akses menuju ke sana cukup sulit. Jadi dalam setiap lembaga adat ini kan adalah bagian dari anggota FoMMA di wilayah adat. Kami saling berkoordinasi lalu soal pengamanan itu memang seharusnya menjadi peran masyarakat adat di sana. Tapi kami bersyukur pemerintah selalu membantu FoMMA dalam menjalankan tanggung jawab ini,” sambungnya.

Meski demikian, ia mengakui jika saat ini peran pemerintah daerah lebih besar daripada pemerintah pusat dalam pengelolaan dan pengawasan di wilayah TNKM. “Selama ini di lembaga kolaboratif ini, sepertinya Pemerintah Kabupaten Malinau lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk membiayai lembaga kolaboratif ini. Tantangan bagi kami sendiri, bagaimana transfer kepemimpinan adat ini pada kelompok muda,” jelasnya.

“Sumber anggarannya dari bantuan lembaga-lembaga mitra seperti WWF atau pemerintah baik dari maupun pusat,” pungkasnya. (***/lim)

 

Liputan ini merupakan kolaborasi antara Ekuatorial dan Radar Tarakan yang didukung Internews Earth Journalism Network.

 

Most Read

Artikel Terbaru

/