alexametrics
26 C
Tarakan
Monday, August 8, 2022

Kekerasan dan Beban Ganda Menghantui Nasib Perempuan

Hasil akhir kajian profil gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman (Unmul) yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara menyimpulkan faktor dominan yang memengaruhi kesenjangan gender di Kaltara adalah masih tingginya angka kekerasan dan beban ganda terhadap kaum perempuan.

DEDI SUHENDRA

PENYUSUNAN kajian gender bidang ekonomi dan politik Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan Dinas DP3AP2KB bekerja sama dengan akademisi LP2M Universitas Mulawarman sebagai langkah pemetaan terhadap kesenjangan ekonomi dan politik kaum perempuan di Kaltara telah berada pada proses akhir yang menghasilkan beberapa rekomendasi dan faktor dominan yang memengaruhi kesenjangan gender di provinsi termuda ini.

Kepala Dinas DP3AP2KB Kaltara Drs. H. Suryanata, MM dalam kegiatan seminar akhir profil gender bidang ekonomi dan politik yang berlangsung 8 Desember di Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara mengatakan, faktor yang memengaruhi masih tingginya kesenjangan perempuan di Kaltara karena adanya tindakan kekerasan fisik maupun psikologi dan beban ganda.

Ada beberapa rekomendasi dari hasil kajian tersebut, di antaranya upaya peningkatan ekonomi kaum perempuan berlatar belakang gerakan anti kekerasan dan bebas beban ganda atau kemandirian ekonomi. Pendidikan politik, keterwakilan perempuan Kaltara masih di bawah 20 persen. Dan secara berkala melakukan kajian ketimpangan ekonomi dan politik kaum perempuan.

Baca Juga :  Terlibat Politik Praktis, Siap-Siap Diberhentikan

“Pendidikan politik sangat perlu agar calon perempun Kaltara bisa bersaing dalam kontestasi politik. Meski populasi perempuan Kaltara cukup banyak, faktanya mereka tidak memilih calon perempuan, karena calon tidak piawai menarik simpati suara perempuan,”jelasnya.

Dari hasil rekomendasi tersebut, nantinya DP3AP2KB Kaltara dapat membuat program yang bersinergi dengan lembaga atau OPD lain yang lebih tepat sasaran untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

H. Suryanata mengakui masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan Kaltara. Meski demikian banyak korban yang enggan melapor karena tidak ada kemandirian secara ekonomi. “Makanya perlunya pelatihan manejemen usaha agar perempuan memiliki kemandirian secara finansial,” terangnya.

Dari data yang ada di 5 kabupaten/kota di Kaltara. Kota Tarakan menyumbang angka tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan, disusul Nunukan dan wilayah lain. “Kasus (kekerasan perempuan) Tarakan paling tinggi makanya perlu segera dibentuk UPTD KPPA sesuai arahan pusat. Sepaya perempuan dan anak-anak kita terlindungi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Dr. Arif Jauhar Tontowi, MM akademisi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman menjelaskan, terkait hasil penelitiannya ada beberapa temuan. Salah satunya terkait faktor penyebab ketimpangan ekonomi dan politik perempuan. Yang paling dominan masih terjadinya kekerasan dan beban ganda,” terangnya.

Baca Juga :  Akhirnya, Polda Kaltara Naik ke Tipe A

Selain bekerja, kaum perempuan juga harus mengurus rumah yang seharusnya bisa berbagi secara adil dengan penghuni rumah. Terkait hasil riset kualitatif kaum perempuan Kaltara masih rendah minat berpolitik, karena banyak perempuan Kaltara memilih fokus dirumah. “

Tidak mau berkonfrontasi dan berspekulasi yang lekat dengan kegiatan politik. Mereka berpandangan laki-laki lebih cocok,” rincinya.

Dari kajian ini nantinya ada beberapa langkah yang harus diambil dinas terkait, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Dan ini tidak mudah kata Dr. Arif. Karena harus mengubah pola berpikir. Berpolitik adalah kontribusi yang penting dan strategis untuk memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap perempuan.

“Data menunjukkan angka keterwakilan perempuan Kabupaten Nunukan paling bagus di atas 30 persen. Yang perlu dicontoh oleh wilayah lain,” singkatnya.

Pihaknya berharap, dengan pelatihan dan pendidikan politik nantinya perempuan Kaltara dapat didorong untuk berani tampil untuk menjadi pemimpin. “Ada harapan ke depan calon Gubernur Kaltara perempuan. Untuk mewarnai kebijakan yang berpihak terhadap kaum perempuan,” pungkasnya. (***/eza)

Hasil akhir kajian profil gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman (Unmul) yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara menyimpulkan faktor dominan yang memengaruhi kesenjangan gender di Kaltara adalah masih tingginya angka kekerasan dan beban ganda terhadap kaum perempuan.

DEDI SUHENDRA

PENYUSUNAN kajian gender bidang ekonomi dan politik Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan Dinas DP3AP2KB bekerja sama dengan akademisi LP2M Universitas Mulawarman sebagai langkah pemetaan terhadap kesenjangan ekonomi dan politik kaum perempuan di Kaltara telah berada pada proses akhir yang menghasilkan beberapa rekomendasi dan faktor dominan yang memengaruhi kesenjangan gender di provinsi termuda ini.

Kepala Dinas DP3AP2KB Kaltara Drs. H. Suryanata, MM dalam kegiatan seminar akhir profil gender bidang ekonomi dan politik yang berlangsung 8 Desember di Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara mengatakan, faktor yang memengaruhi masih tingginya kesenjangan perempuan di Kaltara karena adanya tindakan kekerasan fisik maupun psikologi dan beban ganda.

Ada beberapa rekomendasi dari hasil kajian tersebut, di antaranya upaya peningkatan ekonomi kaum perempuan berlatar belakang gerakan anti kekerasan dan bebas beban ganda atau kemandirian ekonomi. Pendidikan politik, keterwakilan perempuan Kaltara masih di bawah 20 persen. Dan secara berkala melakukan kajian ketimpangan ekonomi dan politik kaum perempuan.

Baca Juga :  Berjibaku 30 Menit, Keratong 170 Kg Takluk

“Pendidikan politik sangat perlu agar calon perempun Kaltara bisa bersaing dalam kontestasi politik. Meski populasi perempuan Kaltara cukup banyak, faktanya mereka tidak memilih calon perempuan, karena calon tidak piawai menarik simpati suara perempuan,”jelasnya.

Dari hasil rekomendasi tersebut, nantinya DP3AP2KB Kaltara dapat membuat program yang bersinergi dengan lembaga atau OPD lain yang lebih tepat sasaran untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

H. Suryanata mengakui masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan Kaltara. Meski demikian banyak korban yang enggan melapor karena tidak ada kemandirian secara ekonomi. “Makanya perlunya pelatihan manejemen usaha agar perempuan memiliki kemandirian secara finansial,” terangnya.

Dari data yang ada di 5 kabupaten/kota di Kaltara. Kota Tarakan menyumbang angka tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan, disusul Nunukan dan wilayah lain. “Kasus (kekerasan perempuan) Tarakan paling tinggi makanya perlu segera dibentuk UPTD KPPA sesuai arahan pusat. Sepaya perempuan dan anak-anak kita terlindungi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Dr. Arif Jauhar Tontowi, MM akademisi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman menjelaskan, terkait hasil penelitiannya ada beberapa temuan. Salah satunya terkait faktor penyebab ketimpangan ekonomi dan politik perempuan. Yang paling dominan masih terjadinya kekerasan dan beban ganda,” terangnya.

Baca Juga :  Tangani Dampak Abrasi, Gubernur Surati BNPB

Selain bekerja, kaum perempuan juga harus mengurus rumah yang seharusnya bisa berbagi secara adil dengan penghuni rumah. Terkait hasil riset kualitatif kaum perempuan Kaltara masih rendah minat berpolitik, karena banyak perempuan Kaltara memilih fokus dirumah. “

Tidak mau berkonfrontasi dan berspekulasi yang lekat dengan kegiatan politik. Mereka berpandangan laki-laki lebih cocok,” rincinya.

Dari kajian ini nantinya ada beberapa langkah yang harus diambil dinas terkait, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Dan ini tidak mudah kata Dr. Arif. Karena harus mengubah pola berpikir. Berpolitik adalah kontribusi yang penting dan strategis untuk memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap perempuan.

“Data menunjukkan angka keterwakilan perempuan Kabupaten Nunukan paling bagus di atas 30 persen. Yang perlu dicontoh oleh wilayah lain,” singkatnya.

Pihaknya berharap, dengan pelatihan dan pendidikan politik nantinya perempuan Kaltara dapat didorong untuk berani tampil untuk menjadi pemimpin. “Ada harapan ke depan calon Gubernur Kaltara perempuan. Untuk mewarnai kebijakan yang berpihak terhadap kaum perempuan,” pungkasnya. (***/eza)

Most Read

Tarakan Dipersatukan Budaya

ADD 2018 Terjun Bebas

Artikel Terbaru

/