PEMPROV Kalimantan Utara (Kaltara) diingatkan secepatnya mematangkan persiapan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.
Proses pendaftaran penerimaan calon abdi negara itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini di seluruh wilayah Indonesia.
Termasuk di Provinsi Kaltara. Mengingat waktu yang semakin dekat, Komisi I DPRD Kaltara, Kamis (20/9) bertempat di Gedung DPRD Kaltara melaksanakan hearing (dengar pendapat) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Komarudin menilai Pemprov Kaltara perlu mematangkan persiapan teknis pelaksanaan serta menyiapkan hal-hal yang dipandang sangat perlu.
“Kami koordinasi tahapan CPNS Kaltara ini. Pembahasannya lebih kepada teknis kegiatan di lapangan seperti apa,” kata Komarudin.
Poin pentingnya, meminta BKD untuk sesegera mungkin melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk proses pendaftaran dan seleksi.
Selanjutnya, kata dia, informasi yang disajikan terkait jadwal, mekanisme pelaksanaan serta persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh pelamar harus dipastikan lebih terperinci, detail dan valid.
“Informasi harus betul-betul valid. Pendaftar juga mesti mengacu pada informasi di situs resmi supaya tidak salah informasi dan persepsi,” ucapnya. Sebab, kendati semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia melaksanakan penerimaan calon abdi negara, animo masyarakat luar untuk masuk dan ikut CPNS di provinsi bungsu ini dipastikan tetap ada.
“Apalagi kan pendaftar bisa saja banyak dari luar Kaltara. Jadi sebelum datang benar-benar siap segala sesuatunya. Makanya informasi itu penting,” papar Komarudin.
Hal lainnya, mengingat pendaftaran dan tes CPNS berbasis online, maka akses jaringan internet dipastikan benar-benar siap. Termasuk pengaturan antrean dan parkiran kendaraan juga ditata agar tidak mengganggu aktivitas orang lain.
“Pelamar cari waktu jaringan pas lancar. Dulu pelaksanaan dipusatkan di Kantor BKD lama. Informasinya tahun ini di Gedung Gadis,” bebernya.
Ia berharap seleksi tahun ini jauh lebih baik dari 2017. Kuota Kaltara tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yakni 500 formasi.
Tenaga yang paling banyak dibutuhkan adalah guru dan kesehatan. Bahkan ada formasi untuk penyandang disabilitas serta lulusan terbaik perguruan tinggi (cumlaude).
“Bedanya tahun lalu cuma Kaltara satu-satunya daerah pelaksanaan CPNS. Tapi tahun ini semua daerah jadi tidak terfokus satu daerah saja,” tegas dia.
Disinggung kepentingan atau penyesuaian kebutuhan daerah dalam usulan CPNS tersebut, katanya, hal itu sudah mengakomodir kepentingan daerah.
“Usulan dari dinas saya pikir sudah sesuai apa yang dibutuhkan Kaltara saat ini. Apa lagi terkait putra daerah sudah ada standar IPK 2,3. Kalau dari luar 2,75 ,” paparnya.
Ia yakin pelamar dari Kaltara sendiri akan mampu bersaing dengan batas standar IPK tersebut.
“Intinya kami DPRD bagaimana kesejahteraan masyarakat di daerah. Prioritas orang daerah,” tutupnya.
Kepala BKD Kaltara, Muhammad Ishak belum dapat dikonfirmasi terkait tindak lanjut hasil hearing tersebut. (isl/ana)
