Presiden Akan Tinjau Progres KIHI

TANJUNG SELOR - Jika tak ada aral, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melakukan kunjungan ke Kalimantan Utara (Kaltara). Adapun kunjungan itu guna mengecek secara langsung progres pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Helmi mengatakan, rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Kaltara itu dijadwalkan antara Februari atau Maret tahun 2023 mendatang. "Ini dalam rangka meninjau progres pembangunan KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi," ujar Helmi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Minggu (18/12).

Sebagai bentuk persiapan, lanjut Helmi, rencananya di Januari 2023 mendatang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan yang akan datang terlebih dahulu. "Karena dia menyelesaikan gedung pengelolanya itu. Pastinya terhadap rencana kedatangan Presiden ini kita untuk sementara mengalir saja," tuturnya.

Artinya, jika sudah ada update atau informasi terbaru mengenai rencana kedatangan Presiden ini, maka pihaknya akan mengoptimalkan persiapan di daerah. "Tapi biasanya kalau ada kunjungan seperti itu, kita pasti akan ada rapat-rapat persiapan untuk membahas segala sesuatunya. Makanya Menko Marves yang duluan datang ke sini (Januari 2023)," sebut Helmi.

Terpisah, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Andi Hamzah mengatakan, pada prinsipnya pihaknya dari lembaga legislatif sangat mendukung pelaksanaan pembangunan KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi tersebut. "Sejak awal kita sudah minta kepada masyarakat agar mempersiapkan diri dengan cara terus memperkaya skill untuk bekerja," katanya.

Bahkan, Politisi Partai Gerindra ini mengaku, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) juga sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ini merupakan kesempatan untuk mempersiapkan diri agar ke depan menangkap peluang kerja di kawasan industri itu. "Jangan sampai nanti ketika mereka sudah butuh karyawan, ujuk-ujuk kita datang melamar tanpa berbekal skill," katanya.

Dari legislatif sudah sejak lama memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja itu. Tentu perusahaan juga akan senang jika ada tenaga kerja lokal yang memiliki skill sesuai kebutuhan. Termasuk kepada pemerintah daerah, pihaknya juga selalu memberikan dorongan untuk lebih memperbanyak melakukan pelatihan-pelatihan, seperti menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan.

"Intinya ini merupakan tanggung jawab bersama, utamanya pemerintah daerah, baik itu di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi harus mengambil andil di dalam mempersiapkan SDM lokal ini," tuturnya. (iwk/eza)