alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

Tahun Depan Pukat Trawl Dihapus

TANJUNG SELOR – Jika tak ada aral, tahun 2021 alat tangkap ikan berupa pukat hela atau trawl di Kalimantan Utara (Kaltara) akan ditarik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan digantikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Syahrullah Mursalin mengatakan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, total nelayan yang menggunakan pukat trawl di provinsi termuda Indonesia ini sebanyak 2.357 unit. (lihat grafis)

“Dari total ini yang terbanyak di Tarakan, itu hampir 2 ribu. Sisanya tersebar di beberapa daerah lainnya di Kaltara (Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung),” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (16/12).

Adapun dana yang disediakan Pemprov Kaltara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mengakomodir penggantian lebih dari 2 ribu pukat trawl ini sekitar Rp 2 miliar. Harapannya, dengan anggaran yang disediakan ini, penggantian secara keseluruhan dapat diselesaikan di tahun 2021.

Baca Juga :  Lima Tahun Dijanjikan, Tak Kunjung Terealisasi

“Kalau sudah selesai diganti, maka yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan itu akan kita eksekusi. Semoga anggaran ini cukup untuk menggantikan semuanya,” tegas Syahrullah.

Namun, sebelum dilakukan penggantian, semua nelayan pukat trawl itu akan diverifikasi ulang. Saat ini pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi ke para nelayan terkait dengan rencana penggantian yang akan dilakukan.

“Inikan sudah cukup lama, jadi jika nanti kita sudah gantikan, maka yang masih menggunakan kembali itu tidak ada pembinaan lagi, mereka akan langsung kita tindak sesuai ketentuan supaya tidak menimbulkan permasalahan,” tuturnya.

Menurutnya, jika dibiarkan terus menerus, maka akan ada potensi terjadinya konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sehingga pemprov mengambil langkah ini.

Dari pemerintah pusat sempat berjanji untuk menggantikan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini, hanya saja hingga kini satu item tersebut (penggantian alat tangkap) belum terpenuhi atau belum direalisasikan, sehingga pihaknya sulit untuk menindak.

Baca Juga :  Pinjaman Dana PT SMI Dibatalkan

Adapun untuk penggantian pukat trawl itu per unitnya berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Untuk jenis alat penggantiannya, sejauh ini belum ditentukan seperti apa, namun ramah lingkungan sesuai kondisi daerah.

Disebutkannya, penindakan terhadap nelayan tangkap yang tidak ramah lingkungan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Disebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Indonesia.

“Bagi pelaku atau orang yang melanggar ketentuan ini akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar,” tegasnya. (iwk/eza)

TANJUNG SELOR – Jika tak ada aral, tahun 2021 alat tangkap ikan berupa pukat hela atau trawl di Kalimantan Utara (Kaltara) akan ditarik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan digantikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Syahrullah Mursalin mengatakan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, total nelayan yang menggunakan pukat trawl di provinsi termuda Indonesia ini sebanyak 2.357 unit. (lihat grafis)

“Dari total ini yang terbanyak di Tarakan, itu hampir 2 ribu. Sisanya tersebar di beberapa daerah lainnya di Kaltara (Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung),” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (16/12).

Adapun dana yang disediakan Pemprov Kaltara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mengakomodir penggantian lebih dari 2 ribu pukat trawl ini sekitar Rp 2 miliar. Harapannya, dengan anggaran yang disediakan ini, penggantian secara keseluruhan dapat diselesaikan di tahun 2021.

Baca Juga :  Pemkab Datangkan 16 Ton Migor Curah, Kapan? Ini Penjelasannya

“Kalau sudah selesai diganti, maka yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan itu akan kita eksekusi. Semoga anggaran ini cukup untuk menggantikan semuanya,” tegas Syahrullah.

Namun, sebelum dilakukan penggantian, semua nelayan pukat trawl itu akan diverifikasi ulang. Saat ini pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi ke para nelayan terkait dengan rencana penggantian yang akan dilakukan.

“Inikan sudah cukup lama, jadi jika nanti kita sudah gantikan, maka yang masih menggunakan kembali itu tidak ada pembinaan lagi, mereka akan langsung kita tindak sesuai ketentuan supaya tidak menimbulkan permasalahan,” tuturnya.

Menurutnya, jika dibiarkan terus menerus, maka akan ada potensi terjadinya konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sehingga pemprov mengambil langkah ini.

Dari pemerintah pusat sempat berjanji untuk menggantikan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini, hanya saja hingga kini satu item tersebut (penggantian alat tangkap) belum terpenuhi atau belum direalisasikan, sehingga pihaknya sulit untuk menindak.

Baca Juga :  Petani Kelapa Sawit Semakin Menjerit

Adapun untuk penggantian pukat trawl itu per unitnya berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Untuk jenis alat penggantiannya, sejauh ini belum ditentukan seperti apa, namun ramah lingkungan sesuai kondisi daerah.

Disebutkannya, penindakan terhadap nelayan tangkap yang tidak ramah lingkungan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Disebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Indonesia.

“Bagi pelaku atau orang yang melanggar ketentuan ini akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar,” tegasnya. (iwk/eza)

Most Read

Artikel Terbaru

/