alexametrics
25.7 C
Tarakan
Monday, August 8, 2022

Protokol Kesehatan Sempat Diabaikan

TANJUNG SELOR – Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bulungan melakukan monitoring (pemantauan) terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Bumi Tenguyun, Rabu (16/12).

Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak dari masyarakat yang datang ke TPS tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Kepala Bakesbangpol Bulungan, Abdul Wahid melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesbang dan Bina Ideologi, Widi Kustanto mengatakan, hasil monitoring di lapangan berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ada halangan yang berarti.

“Untuk di Kecamatan Tanjung Selor ada empat desa yang melaksanakan pilkades. Yakni, Desa Jelarai, Desa Tengkapak, Desa Apung dan Desa Bumi Rahayu,” kata Widi kepada Radar Kaltara usai melakukan monitoring, kemarin (16/12).

Keempat desa, kata Widi, masyarakat cukup antusias menyalurkan hak pilihnya. Walaupun tahun ini pelaksanaannya digelar di masa pandemi Covid-19. “Cukup antusias dan masyarakat juga sudah melihat secara langsung calon kepala desa yang maju di pilkades tahun ini,” bebernya.

Untuk penerapan protokol kesehatan (prokes) sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah berjalan dengan baik. Kemudian petugas pilkades ini juga merupakan petugas pilkada, sehingga mereka sudah tahu harus berbuat apa. “Kalau protokol kesehatan saya rasa sudah bagus,” ujarnya.

Bahkan petugas juga sudah menyiapkan tempat mencuci tangan, masker maupun bilik khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh di atas 37 derajat celcius. “Masyarakat juga sudah kami imbau untuk menjaga jarak dan menggunakan masker,” bebernya.

Baca Juga :  Eks Wilayah Jajahan, Pernah Dipimpin 19 Orang Belanda

Sebab, di lapangan masyarakat sangat antusias hingga akhirnya tidak menjaga jarak. “Panitia juga kami minta untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Alhamdulillah, dari panitia juga sudah menyiapkan masker jika ada pemilih yang tidak menggunakan masker,” sebutnya.

Harapannya, jangan sampai pilkades ini menjadi klaster baru Covid-19. Apalagi sampai saat ini penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bulungan belum berakhir. “Jadi, saya mohon kepada masyarakat untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Nanti, hasil monitoring hari  ini (kemarin, Red) akan langsung kami laporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan dan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan, Normansyah menegaskan bahwa untuk prokes sejak awal sudah diingatkan dan  wajib dilaksanakan. “Penerapan protokol kesehatan ini juga menjadi atensi Kemendagri dan ikut melakukan pemantauan pilkades di daerah,” ungkapnya.

Sampai saat ini, kata dia, belum ada pelanggaran prokes. Bahkan jumlah pemilih di TPS juga sudah dibatasi setiap waktu. “Tidak boleh berkerumun,” tegasnya.

Dalam proses pengawasan, pihaknya juga dibantu oleh TNI/Polri, termasuk dari BPBD Bulungan. Tim dari Kemendagri sejak pagi juga telah memantau dan menanyakan langsung bagaimana prokes dan apa saja yang disiapkan.

“Sudah kami sampaikan, ada pelindung wajah, sarung tangan dan hand sanitizer. Sejak pagi kami sudah melaporkan kondisinya mulai dari tahap pencoblosan hingga selesai,” ungkapnya.

Baca Juga :  THM Jadi Atensi Selama Ramadan

Lanjut dikatakan, secara umum pelaksanaan pilkades di Bulungan lancar. Mekipun sempat diwarnai ketegangan, akibat pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT). “Ada persoalan di lapangan, pemilih tidak masuk DPT, namun tetap menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP,” ujarnya.

Sesuai regulasi, khususnya Perda nomor 6 tahun 2014 tentang Pilkades disebutkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 13.00 WITA dengan menggunakan surat suara tambahan.

“Jumlah surat suara tambahan 2,5 persen dari jumlah total DPT per  TPS. Hampir rata-rata persoalan pada pilkades sama seperti itu. Saya juga langsung memantau di Apung, memang sempat bersitegang, banyak masyarakat yang mendatangi TPS, ternyata surat suara tambahan untuk mereka yang menggunakan KTP itu sudah habis,” ungkapnya.

Ia menegaskan jika surat suara tambahan habis, maka tidak ada lagi kesempatan bagi pemilih yang menggunakan KTP. “Kalau surat suara tambahan habis dan tidak masuk dalam DPT maka tidak bisa menyalurkan hak suaranya,” tegasnya.

DPT, jelas Normansyah, dari RT dan data itulah yang digunakan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebagai data DPT.  “Biasanya kalau sudah masuk DPTb (daftar pemilih tambahan akan diumumkan kembali hingga kemudian penetapan DPT,” ujarnya. (*/jai/eza)

TANJUNG SELOR – Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bulungan melakukan monitoring (pemantauan) terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Bumi Tenguyun, Rabu (16/12).

Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak dari masyarakat yang datang ke TPS tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Kepala Bakesbangpol Bulungan, Abdul Wahid melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesbang dan Bina Ideologi, Widi Kustanto mengatakan, hasil monitoring di lapangan berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ada halangan yang berarti.

“Untuk di Kecamatan Tanjung Selor ada empat desa yang melaksanakan pilkades. Yakni, Desa Jelarai, Desa Tengkapak, Desa Apung dan Desa Bumi Rahayu,” kata Widi kepada Radar Kaltara usai melakukan monitoring, kemarin (16/12).

Keempat desa, kata Widi, masyarakat cukup antusias menyalurkan hak pilihnya. Walaupun tahun ini pelaksanaannya digelar di masa pandemi Covid-19. “Cukup antusias dan masyarakat juga sudah melihat secara langsung calon kepala desa yang maju di pilkades tahun ini,” bebernya.

Untuk penerapan protokol kesehatan (prokes) sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah berjalan dengan baik. Kemudian petugas pilkades ini juga merupakan petugas pilkada, sehingga mereka sudah tahu harus berbuat apa. “Kalau protokol kesehatan saya rasa sudah bagus,” ujarnya.

Bahkan petugas juga sudah menyiapkan tempat mencuci tangan, masker maupun bilik khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh di atas 37 derajat celcius. “Masyarakat juga sudah kami imbau untuk menjaga jarak dan menggunakan masker,” bebernya.

Baca Juga :  Sekkab Definitif Segara Dilantik

Sebab, di lapangan masyarakat sangat antusias hingga akhirnya tidak menjaga jarak. “Panitia juga kami minta untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Alhamdulillah, dari panitia juga sudah menyiapkan masker jika ada pemilih yang tidak menggunakan masker,” sebutnya.

Harapannya, jangan sampai pilkades ini menjadi klaster baru Covid-19. Apalagi sampai saat ini penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bulungan belum berakhir. “Jadi, saya mohon kepada masyarakat untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Nanti, hasil monitoring hari  ini (kemarin, Red) akan langsung kami laporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan dan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan, Normansyah menegaskan bahwa untuk prokes sejak awal sudah diingatkan dan  wajib dilaksanakan. “Penerapan protokol kesehatan ini juga menjadi atensi Kemendagri dan ikut melakukan pemantauan pilkades di daerah,” ungkapnya.

Sampai saat ini, kata dia, belum ada pelanggaran prokes. Bahkan jumlah pemilih di TPS juga sudah dibatasi setiap waktu. “Tidak boleh berkerumun,” tegasnya.

Dalam proses pengawasan, pihaknya juga dibantu oleh TNI/Polri, termasuk dari BPBD Bulungan. Tim dari Kemendagri sejak pagi juga telah memantau dan menanyakan langsung bagaimana prokes dan apa saja yang disiapkan.

“Sudah kami sampaikan, ada pelindung wajah, sarung tangan dan hand sanitizer. Sejak pagi kami sudah melaporkan kondisinya mulai dari tahap pencoblosan hingga selesai,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pembelian Solar Subsidi Mulai Dibatasi

Lanjut dikatakan, secara umum pelaksanaan pilkades di Bulungan lancar. Mekipun sempat diwarnai ketegangan, akibat pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT). “Ada persoalan di lapangan, pemilih tidak masuk DPT, namun tetap menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP,” ujarnya.

Sesuai regulasi, khususnya Perda nomor 6 tahun 2014 tentang Pilkades disebutkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 13.00 WITA dengan menggunakan surat suara tambahan.

“Jumlah surat suara tambahan 2,5 persen dari jumlah total DPT per  TPS. Hampir rata-rata persoalan pada pilkades sama seperti itu. Saya juga langsung memantau di Apung, memang sempat bersitegang, banyak masyarakat yang mendatangi TPS, ternyata surat suara tambahan untuk mereka yang menggunakan KTP itu sudah habis,” ungkapnya.

Ia menegaskan jika surat suara tambahan habis, maka tidak ada lagi kesempatan bagi pemilih yang menggunakan KTP. “Kalau surat suara tambahan habis dan tidak masuk dalam DPT maka tidak bisa menyalurkan hak suaranya,” tegasnya.

DPT, jelas Normansyah, dari RT dan data itulah yang digunakan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebagai data DPT.  “Biasanya kalau sudah masuk DPTb (daftar pemilih tambahan akan diumumkan kembali hingga kemudian penetapan DPT,” ujarnya. (*/jai/eza)

Most Read

Paparkan Lima Inovasi Pemprov

Honorer Berpolitik Akan Dipantau

Original Thai Tea

Nikmatnya Rice Box dengan Aneka Saus

Artikel Terbaru

/