alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Pangkas Waktu Pelayanan ke Masyarakat

Aksi pemalsuan tanda tangan bisa saja terjadi di lingkungan pemerintah. Namun, ke depan dengan inovasi terbarukan pasca perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bulungan bersama Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE, aksi itu pun dapat dicegah sedini mungkin.

RACHMAD RHOMADHANI

YAITU inovasi pada tanda tangan elektronik (TTE). Tanda tangan ini tentu sangat berbeda jauh pada penerapan tanda tangan manual seperti biasanya. Bahkan, diklaim adanya TTE ini sekaligus dapat berpengaruh besar terhadap pelayanan di lingkungan pemerintahan. Yakni, lebih cepat dan efektif serta bisa dilakukan di mana saja oleh pejabat tersebut.

Tak hanya itu, TTE ini pun erat kaitannya terhadap pelayanan masyarakat di daerah dengan sebutan Bumi Tenguyun ini. Karena nantinya setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan bakal menerapkannya. Sehingga segala bentuk pelayanan masyarakat pun dapat dilakukan dengan cepat. Tidak seperti dahulu setiap pejabat harus melakukan tanda tangan secara manual. Sehingga ini akan berpengaruh pada jeda waktu pelayanan di masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur Usul Pemekaran Daerah Terbatas di RPJMN

H. Moch. Zulkifli Salim, Kepala Diskominfo Bulungan mengatakan bahwa penerapan TTE ini sebenarnya dapat segera direalisasikan di tahun ini. Hanya, memang adanya pandemi Covid-19 sejauh ini membuat prosesnya sedikit lamban. Tapi, saat ini pasca adanya PKS sehingga tinggal menunggu bagaimana penerapannya di lingkungan pemerintah.

“Rencana kami untuk pertama sebagai uji coba TTE ini ada di MPP (Mall Pelayanan Publik). Setelahnya berlanjut pada OPD yang erat kaitannya pelayanan kepada masyarakat lainnya,” ungkapnya melalui sambungan telepon pribadinya kepada Radar Kaltara, Rabu (16/12).

Lanjutnya, pria yang pernah menjabat sebagai Asisten II Pemkab Bulungan menuturkan, awal adanya PKS ini tidak serta merta ada. Melainkan, ada sebuah proses yang cukup panjang. Bahkan, proses PKS yang seharusnya dilakukan secara offline atau acara seremonial pun batal. Akhirnya, prosesnya tanda tangan dilakukan secara elektronik sebagaimana yang akan diterapkan nantinya.

“Tapi, kami tetap bersyukur adanya PKS ini sehingga dapat menjadi lisensi. Artinya, nanti OPD yang bakal menerapkan TTE harus melapor terlebih dahulu ke Diskominfo Bulungan. Dikarenakan dalam TTE ini ibaratnya OPD kami sebagai agennya,” ujar pejabat yang ramah dan murah senyum ini.

Baca Juga :  Masih Moratoium, CDOB Tetap Disiapkan

Terkecuali, tambahnya, di Disdukcapil Bulungan yang memang sejauh ini menerapkan TTE. Namun, itu diprakarsai secara langsung oleh Kemendagri. Mengingat, OPD itu secara langsung terintegrasi dengan pusat. Berbeda pada OPD lainnya di Bulungan ini harus melalui Diskomominfo dahulu.

“Diskdukcapil ini memang beda perlakuannya. Jadi, ada pengecualian. Dan itu tidak dianggap menyalahi aturan dan lainnya,” bebernya.

Untuk diketahui, pasca adanya wacana ini dan diunggah di akun pribadi media sosial (medsos) H. Moch. Zulkifli Salim, Kepala Diskominfo Bulungan, cukup banyak tanggapan positif dari para pengguna akun medsos lainnya. Bahkan, ada satu pengguna medsos yang beranggapan inovasi itu memang sangat diperluka di era saat ini dengan kemajuan tekhnologi yang ada. (***/eza)

Aksi pemalsuan tanda tangan bisa saja terjadi di lingkungan pemerintah. Namun, ke depan dengan inovasi terbarukan pasca perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bulungan bersama Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE, aksi itu pun dapat dicegah sedini mungkin.

RACHMAD RHOMADHANI

YAITU inovasi pada tanda tangan elektronik (TTE). Tanda tangan ini tentu sangat berbeda jauh pada penerapan tanda tangan manual seperti biasanya. Bahkan, diklaim adanya TTE ini sekaligus dapat berpengaruh besar terhadap pelayanan di lingkungan pemerintahan. Yakni, lebih cepat dan efektif serta bisa dilakukan di mana saja oleh pejabat tersebut.

Tak hanya itu, TTE ini pun erat kaitannya terhadap pelayanan masyarakat di daerah dengan sebutan Bumi Tenguyun ini. Karena nantinya setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan bakal menerapkannya. Sehingga segala bentuk pelayanan masyarakat pun dapat dilakukan dengan cepat. Tidak seperti dahulu setiap pejabat harus melakukan tanda tangan secara manual. Sehingga ini akan berpengaruh pada jeda waktu pelayanan di masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur Usul Pemekaran Daerah Terbatas di RPJMN

H. Moch. Zulkifli Salim, Kepala Diskominfo Bulungan mengatakan bahwa penerapan TTE ini sebenarnya dapat segera direalisasikan di tahun ini. Hanya, memang adanya pandemi Covid-19 sejauh ini membuat prosesnya sedikit lamban. Tapi, saat ini pasca adanya PKS sehingga tinggal menunggu bagaimana penerapannya di lingkungan pemerintah.

“Rencana kami untuk pertama sebagai uji coba TTE ini ada di MPP (Mall Pelayanan Publik). Setelahnya berlanjut pada OPD yang erat kaitannya pelayanan kepada masyarakat lainnya,” ungkapnya melalui sambungan telepon pribadinya kepada Radar Kaltara, Rabu (16/12).

Lanjutnya, pria yang pernah menjabat sebagai Asisten II Pemkab Bulungan menuturkan, awal adanya PKS ini tidak serta merta ada. Melainkan, ada sebuah proses yang cukup panjang. Bahkan, proses PKS yang seharusnya dilakukan secara offline atau acara seremonial pun batal. Akhirnya, prosesnya tanda tangan dilakukan secara elektronik sebagaimana yang akan diterapkan nantinya.

“Tapi, kami tetap bersyukur adanya PKS ini sehingga dapat menjadi lisensi. Artinya, nanti OPD yang bakal menerapkan TTE harus melapor terlebih dahulu ke Diskominfo Bulungan. Dikarenakan dalam TTE ini ibaratnya OPD kami sebagai agennya,” ujar pejabat yang ramah dan murah senyum ini.

Baca Juga :  Penambang Emas Ilegal Akan Ditindak

Terkecuali, tambahnya, di Disdukcapil Bulungan yang memang sejauh ini menerapkan TTE. Namun, itu diprakarsai secara langsung oleh Kemendagri. Mengingat, OPD itu secara langsung terintegrasi dengan pusat. Berbeda pada OPD lainnya di Bulungan ini harus melalui Diskomominfo dahulu.

“Diskdukcapil ini memang beda perlakuannya. Jadi, ada pengecualian. Dan itu tidak dianggap menyalahi aturan dan lainnya,” bebernya.

Untuk diketahui, pasca adanya wacana ini dan diunggah di akun pribadi media sosial (medsos) H. Moch. Zulkifli Salim, Kepala Diskominfo Bulungan, cukup banyak tanggapan positif dari para pengguna akun medsos lainnya. Bahkan, ada satu pengguna medsos yang beranggapan inovasi itu memang sangat diperluka di era saat ini dengan kemajuan tekhnologi yang ada. (***/eza)

Most Read

HET LPG Subsidi Naik

Honorer Siap-Siap Menganggur

Artikel Terbaru

/