TANJUNG SELOR – Pengelolaan dan penanganan sampah organik dan non organik di lima kabupaten/kota dirasa belum berjalan maksimal. Dikatakan, Kasi Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara Muhammad Taufiq, daerah masih terkendala minimnya anggaran dan luasan lahan.
“Contohnya saja di Bulungan tempat membuang sampahnya di pinggir jalan Bulungan-Berau,” ungkap Taufiq, Senin (15/1).
Tidak hanya itu, dari lima kabupaten/kota hanya beberapa daerah saja yang dapat menyerahkan data volume produksi sampah tahun 2017 di daerah masing-masing.
“Itu karena tidak ada alat timbangnya. Jadi tidak tahu berapa produksi sampah per hari,” tegasnya.
Padahal, kata dia, penanganan sampah itu sangat penting. Sebab, berkaitan erat dengan sanitasi lingkungan hidup. “Utamanya sampah non organik yang sulit terurai. Misalnya saja plastik,” ungkapnya.
Persoalan sampah itu juga jika tidak dikelola dengan baik, maka dipastikan akan berdampak pada upaya penilaian Adipura. “Ini jadi sorotan tim Kementerian Lingkungan Hidup. Termasuk TPA (tempat pembuangan akhir) di Malinau dan Tanjung Selor,” beber Taufiq.
DLH Kaltara katanya, selama ini telah berupaya menyikapi persoalan persampahan itu dengan melibatkan TP-PKK. Dengan memanfaatkan bantuan alat pengelola sampah, DLH dan PKK mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos.
Termasuk kerajinan tangan untuk sampah non organik. “Tapi kendalanya lagi, sudah ada kerajinan tidak tahu ke mana mau dipasarkan,” sebutnya.
Kondisi itu semakin menyulitkan penanganan terhadap sampah itu. Sisi lain, produksi sampah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk.
“Hasil kerajinan dari sampah mau dibawa keluar Kaltara biayanya besar,” ujarnya.
Sehingga, tambah dia, masih perlu strategi yang jelas agar penanganan sampah di Kaltara jauh lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. “Kami sangat berharap ini menjadi perhatian daerah karena ini berkaitan erat dengan penilaian untuk mendapatkan penghargaan,” jelasnya. (isl/lim)
