alexametrics
26.7 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

Jual Bahan Kimia Berbahaya di Kaltara, Pria Ini Ditangkap

TANJUNG SELOR – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara mengamankan HM. Penyebabnya, HM melakukan penjualan bahan kimia berbahaya jenis sianida (CN) di wilayah Kaltara tepatnya di Kecamatan Sekatak, Bulungan.

Kapolda Kaltara, Irjen Pol Bambang Kristiyono melalui Kabid Humas Polda Kaltara, AKBP Budi Rachmat menyampaikan, HM diamankan berdasarkan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP.A/22/III/2020/KALTARA/SPKT tanggal 10 Maret 2020. Itu bermula ketika informasi yang diterima Ditreskrimsus Polda Kaltara bersama Bareskrim Polri terkait penjualan bahan kimia berbahaya jenis sianida (CN) di wilayah Kaltara.

Sehingga, pada Rabu (4/3) dilakukan penyelidikan dan penyisiran. Hasilnya, ditemukan sianida 1 drum seberat 30 kilogram di Jalan Poros Trans Kalimantan tepatnya di sebuah gudang. Kemudian, pada Senin (9/3) penyelidikan dan penyisiran kembali dilanjutkan.

Dan sekira pukul 16.30 WITA kembali ditemukan 7 drum atau sekira 350 kilogram sianida yang disimpan di Gudang tepatnya di RT 04 Desa Paru Abang Kecamatan Sekatak. Sehingga, barang bukti diamankan menuju Mako Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. “Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dengan hasil sementara dugaan mengarah kepada kepemilikan HM,” ucap AKBP Budi Rachmat, (14/12).

Kemudian, hasil gelar awal penyelidikan status perkara ditingkatkan ke penyidikan sesuai dengan Laporan Polisi: LP. A/22/III/2020/KALTARA/SPKT pada 10 Maret 2020. Kemudian pada 16 Maret 2020 dilakukan pemanggilan terhadap HM sebagai saksi. Namun, tidak dapat dipenuhi dan meminta dijadwalkan kembali. Alasannya, kondisi HM sedang dirawat di Rumah Sakit Tarakan. “HM hadir memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara pada hari Senin 1 Juni sekira jam 14.00 WITA,” sebutnya.

Baca Juga :  Pernah Jadi Tukang Kebun hingga Danton di Sekolah

Hasil pemeriksaan terhadap HM gelar perkara kembali dilakukan pada Selasa (18/8) sekira pukul 10.00 WITA yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kaltara, Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru. Hasilnya, status saksi HM ditingkatkan menjadi tersangka.

“Dengan bantuan personel Polres Bogor HM diamankan di daerah sekitar Bogor, Jawa Barat. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, HM dinyatakan nonreaktif sehingga HM dan beserta istri dibawa ke Mapolda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” jelasnya.

Mantan wakil direktur lalu lintas Polda Kaltara ini menyebutkan HM dikenakan Pasal 109 juncto Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang berbunyi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

Serta, Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 7/2014 tentang perdagangan yang berbunyi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan menteri, dan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.

Baca Juga :  Batasi Angka Kelahiran, Bangun Infrastruktur dan SDM

Dan Pasal 23 juncto Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 9/2008 tentang penggunaan bahan kimia yang berbunyi setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan bahan kimia daftar 1, bahan kimia daftar 2, atau bahan kimia daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada menteri dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

“Pemenuhan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berupa saksi ahli dari Kementerian Perdagangan. Kemudian dugaan pelanggaran pidana pemeriksaan terhadap ahli kimia dan dari ahli perdagangan dan ahli kimia melakukan uji materi di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Yang menunjukkan hasilnya benar sianida (CN) yang merupakan bahan berbahaya dan beracun,” tegasnya.

“Dan saat ini HM telah diamankan di Rumah Tahanan Polres Bulungan setelah melakukan penahanan, koordinasi dilakukan dengan Kejati Kaltim untuk perpanjangan tahanan. Sebab, batas penahanan selama 20 hari akan berakhir pada 26 Desember 2020 yang bertepatan dengan agenda akhir tahun yakni Natal dan Tahun Baru,” tambahnya mengakhiri. (akz/lim)

TANJUNG SELOR – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara mengamankan HM. Penyebabnya, HM melakukan penjualan bahan kimia berbahaya jenis sianida (CN) di wilayah Kaltara tepatnya di Kecamatan Sekatak, Bulungan.

Kapolda Kaltara, Irjen Pol Bambang Kristiyono melalui Kabid Humas Polda Kaltara, AKBP Budi Rachmat menyampaikan, HM diamankan berdasarkan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP.A/22/III/2020/KALTARA/SPKT tanggal 10 Maret 2020. Itu bermula ketika informasi yang diterima Ditreskrimsus Polda Kaltara bersama Bareskrim Polri terkait penjualan bahan kimia berbahaya jenis sianida (CN) di wilayah Kaltara.

Sehingga, pada Rabu (4/3) dilakukan penyelidikan dan penyisiran. Hasilnya, ditemukan sianida 1 drum seberat 30 kilogram di Jalan Poros Trans Kalimantan tepatnya di sebuah gudang. Kemudian, pada Senin (9/3) penyelidikan dan penyisiran kembali dilanjutkan.

Dan sekira pukul 16.30 WITA kembali ditemukan 7 drum atau sekira 350 kilogram sianida yang disimpan di Gudang tepatnya di RT 04 Desa Paru Abang Kecamatan Sekatak. Sehingga, barang bukti diamankan menuju Mako Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. “Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dengan hasil sementara dugaan mengarah kepada kepemilikan HM,” ucap AKBP Budi Rachmat, (14/12).

Kemudian, hasil gelar awal penyelidikan status perkara ditingkatkan ke penyidikan sesuai dengan Laporan Polisi: LP. A/22/III/2020/KALTARA/SPKT pada 10 Maret 2020. Kemudian pada 16 Maret 2020 dilakukan pemanggilan terhadap HM sebagai saksi. Namun, tidak dapat dipenuhi dan meminta dijadwalkan kembali. Alasannya, kondisi HM sedang dirawat di Rumah Sakit Tarakan. “HM hadir memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara pada hari Senin 1 Juni sekira jam 14.00 WITA,” sebutnya.

Baca Juga :  Pegawai Silat yang Kini Dijuluki Macan Sukowati

Hasil pemeriksaan terhadap HM gelar perkara kembali dilakukan pada Selasa (18/8) sekira pukul 10.00 WITA yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kaltara, Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru. Hasilnya, status saksi HM ditingkatkan menjadi tersangka.

“Dengan bantuan personel Polres Bogor HM diamankan di daerah sekitar Bogor, Jawa Barat. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, HM dinyatakan nonreaktif sehingga HM dan beserta istri dibawa ke Mapolda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” jelasnya.

Mantan wakil direktur lalu lintas Polda Kaltara ini menyebutkan HM dikenakan Pasal 109 juncto Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang berbunyi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

Serta, Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 7/2014 tentang perdagangan yang berbunyi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan menteri, dan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.

Baca Juga :  Pelaksanaan 3T Terhambat Hasil Swab

Dan Pasal 23 juncto Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 9/2008 tentang penggunaan bahan kimia yang berbunyi setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan bahan kimia daftar 1, bahan kimia daftar 2, atau bahan kimia daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada menteri dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

“Pemenuhan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berupa saksi ahli dari Kementerian Perdagangan. Kemudian dugaan pelanggaran pidana pemeriksaan terhadap ahli kimia dan dari ahli perdagangan dan ahli kimia melakukan uji materi di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Yang menunjukkan hasilnya benar sianida (CN) yang merupakan bahan berbahaya dan beracun,” tegasnya.

“Dan saat ini HM telah diamankan di Rumah Tahanan Polres Bulungan setelah melakukan penahanan, koordinasi dilakukan dengan Kejati Kaltim untuk perpanjangan tahanan. Sebab, batas penahanan selama 20 hari akan berakhir pada 26 Desember 2020 yang bertepatan dengan agenda akhir tahun yakni Natal dan Tahun Baru,” tambahnya mengakhiri. (akz/lim)

Most Read

Resep Roti Manis Mini

Kunjungan Presiden Buka 'Keran' APBN

PJU Wilayah Utara Minim, Rawan Kecelakaan

Artikel Terbaru

/