alexametrics
28.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

KPU Kaltara Tegaskan Tak Lakukan Quick Count

TANJUNG SELOR – Pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 sudah selesai dilakukan kemarin (9/12). Namun, saat ini penyelenggara masih terus melakukan proses rekapitulasi hasil perhitungan sesuai tahapannya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara), Suryanata Al Islami mengatakan, pihaknya tidak melakukan quick count (hitung cepat) pada proses perhitungan suara hasil pemilihan di provinsi termuda Indonesia ini. Tapi yang dilakukan adalah real count.

“Jadi kita tetap menggunakan sistem perhitungan manual dari tingkat bawah, dalam hal ini KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) hingga ke tingkat provinsi untuk yang Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur),” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (9/12).

Artinya, KPU bekerja sesuai dengan amanat Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Dalam PKPU itu sudah jelas ditetapkan tahapan perhitungan hingga rekapitulasi hasil pemilihan tersebut.

“Dalam PKPU 5/2020 itu, rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur itu mulai 16-20 Desember 2020,” sebut Suryanata.

Setelah itu baru pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pilgub pada tempat pengumuman KPU provinsi dan melalui laman KPU oleh KPU provinsi yang dijadwalkan mulai 16-26 Desember 2020. Berikutnya baru lanjut sampai dengan penetapan pasangan calon (paslon) pemenang.

Baca Juga :  Debat Perdana, KPU: Perbedaan Itu Indah, Jangan Saling Hujat

“Jadi kita itu bekerja sudah ada panduannya. Tidak boleh bekerja sesuka kita. Artinya, meskipun sudah siap semua, kalau belum jadwalnya, kita tunggu dulu jadwalnya baru kita laksanakan,” jelasnya.

Adapun untuk perhitungan hasil pemungutan suara di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) itu diharapkan pukul 16.00 Wita semua proses sudah selesai. Tentu harapannya proses itu berjalan dengan aman dan lancar.

Tapi, secara umum di beberapa TPS yang dilakukan pemantauan oleh KPU, itu sudah relatif menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) yang telah disiapkan oleh KPU. Hanya saja, mungkin karena ini merupakan baru yang diterapkan pada kondisi pandemi Covid-19, jadi masih ada yang baru penyesuaian.

“Kami ada menemukan saat awal, itu ada KPPS yang sempat tidak memberikan sarung tangan ke pemilih. Tapi setelah kita ingatkan, itu langsung ditindaklanjuti oleh mereka (KPPS, Red),” tuturnya.

Pada prosesnya, masyarakat juga tertib dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya menjaga jarak saat antre untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini ketua KPPS juga secara berkala mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Baca Juga :  Terus Kawal Rencana PLTA

“Untuk di Malinau, informasinya ada salah satu TPS yang air sungai mulai meluap. Tapi itu tidak mengganggu proses di lapangan. Semuanya tetap berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengatakan, dalam hal mengawasi proses pemungutan suara itu, hal utama yang menjadi instruksi dari pusat itu adalah soal kesiapan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh KPPS. “Jadi bukan hanya proses pelaksanaannya, melainkan APD-nya yang menjadi atensi pusat,” katanya.

Dari pantauan yang dilakukan, Ibramsyah menyebutkan sebagian besar sudah lengkap dan menerapkan protokol kesehatan. Hanya saja yang disayangkan oleh pihaknya itu masih ada yang hanya menggunakan masker, tanpa menggunakan face shield (pelindung wajah). “Kan (face shield) sudah didistribusikan ke masing-masing TPS,” tuturnya.

Ia menegaskan Ombudsman tidak di luar dari teknis. Tapi jika ada maladministrasi yang terjadi, maka Ombudsman akan berikan masukkan. Ombudsman juga berterima kasih kepada penyelenggara yang telah berupaya optimal. (iwk/eza)

 

 

TANJUNG SELOR – Pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 sudah selesai dilakukan kemarin (9/12). Namun, saat ini penyelenggara masih terus melakukan proses rekapitulasi hasil perhitungan sesuai tahapannya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara), Suryanata Al Islami mengatakan, pihaknya tidak melakukan quick count (hitung cepat) pada proses perhitungan suara hasil pemilihan di provinsi termuda Indonesia ini. Tapi yang dilakukan adalah real count.

“Jadi kita tetap menggunakan sistem perhitungan manual dari tingkat bawah, dalam hal ini KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) hingga ke tingkat provinsi untuk yang Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur),” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (9/12).

Artinya, KPU bekerja sesuai dengan amanat Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Dalam PKPU itu sudah jelas ditetapkan tahapan perhitungan hingga rekapitulasi hasil pemilihan tersebut.

“Dalam PKPU 5/2020 itu, rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur itu mulai 16-20 Desember 2020,” sebut Suryanata.

Setelah itu baru pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pilgub pada tempat pengumuman KPU provinsi dan melalui laman KPU oleh KPU provinsi yang dijadwalkan mulai 16-26 Desember 2020. Berikutnya baru lanjut sampai dengan penetapan pasangan calon (paslon) pemenang.

Baca Juga :  Lantik BPD, Ini Pesan Bupati Bulungan

“Jadi kita itu bekerja sudah ada panduannya. Tidak boleh bekerja sesuka kita. Artinya, meskipun sudah siap semua, kalau belum jadwalnya, kita tunggu dulu jadwalnya baru kita laksanakan,” jelasnya.

Adapun untuk perhitungan hasil pemungutan suara di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) itu diharapkan pukul 16.00 Wita semua proses sudah selesai. Tentu harapannya proses itu berjalan dengan aman dan lancar.

Tapi, secara umum di beberapa TPS yang dilakukan pemantauan oleh KPU, itu sudah relatif menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) yang telah disiapkan oleh KPU. Hanya saja, mungkin karena ini merupakan baru yang diterapkan pada kondisi pandemi Covid-19, jadi masih ada yang baru penyesuaian.

“Kami ada menemukan saat awal, itu ada KPPS yang sempat tidak memberikan sarung tangan ke pemilih. Tapi setelah kita ingatkan, itu langsung ditindaklanjuti oleh mereka (KPPS, Red),” tuturnya.

Pada prosesnya, masyarakat juga tertib dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya menjaga jarak saat antre untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini ketua KPPS juga secara berkala mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Baca Juga :  Hibah Pemkab, Milik Kemenakertrans

“Untuk di Malinau, informasinya ada salah satu TPS yang air sungai mulai meluap. Tapi itu tidak mengganggu proses di lapangan. Semuanya tetap berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengatakan, dalam hal mengawasi proses pemungutan suara itu, hal utama yang menjadi instruksi dari pusat itu adalah soal kesiapan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh KPPS. “Jadi bukan hanya proses pelaksanaannya, melainkan APD-nya yang menjadi atensi pusat,” katanya.

Dari pantauan yang dilakukan, Ibramsyah menyebutkan sebagian besar sudah lengkap dan menerapkan protokol kesehatan. Hanya saja yang disayangkan oleh pihaknya itu masih ada yang hanya menggunakan masker, tanpa menggunakan face shield (pelindung wajah). “Kan (face shield) sudah didistribusikan ke masing-masing TPS,” tuturnya.

Ia menegaskan Ombudsman tidak di luar dari teknis. Tapi jika ada maladministrasi yang terjadi, maka Ombudsman akan berikan masukkan. Ombudsman juga berterima kasih kepada penyelenggara yang telah berupaya optimal. (iwk/eza)

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/