alexametrics
25.5 C
Tarakan
Monday, August 15, 2022

Tunggakan Ruko Baru Terbayar Rp 1,7 M

TANJUNG SELOR – Pasca tindakan tegas  yang diberikan kepada penghuni ruko Pasar Induk Tanjung Selor yang nunggak bayar sewa, Disperidagkop – UMKM Kabupaten Bulungan mencatat sudah menerima pembayaran biaya sewa sekitar Rp 1,7 miliar.

Plt Kepala Disperindagkop-UMKM Bulungan, Asmuni mengatakan, masih ada sekitar Rp 900 juta biaya sewa yang belum dibayar penghuni ruko pasar yang berada di Jalan Sengkawit.

“Tapi, ini sebuah langkah baik. Pasca ditindak esok hari atau lusanya mereka lakukan pembayaran atau pelunasan sewa-menyewa ruko ini,’’ ungkapnya kepada Radar Kaltara, Minggu (6/12).

Bagi yang masih menunggak, terutama yang sudah mendapat peringatan, jika tidak mengindahkan imbauan untuk membayar sewa maka tindakan tegas kembali akan dilakukan Disperindagkop dan UMKM bersama Tim Pengaman Aset Daerah (TAPD) Kabupaten Bulungan yakni pengosongan ruko.

Asmuni berharap di akhir tahun ini permasalahan yang muncul sejak 2016 ini dapat tuntas.

Baca Juga :  HE Bantah Lakukan Money Politic

“Sebenarnya tinggal beberapa oknum penyewa yang belum melunasi pembayarannya. Tapi, tetap kami tindak tegas selama tidak ada etikad baik untuk menyelesaikan pembayaran,’’ ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Disperindagkop – UMKM Bulungan.

Asmuni menambahkan, adanya tunggakan yang tidak terbayar ini ke depan akan menjadi bahan evaluasi.  Sehingga mulai tahun depan tidak ada lagi permasalahan tunggakan sewa. Karena permasalahan tersebut bakal menjadi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“BPK RI  akan terus mencatat jika setiap tahunnya ada tunggakan sewa-menyewa ini. Itulah mengapa di sisa waktu akhir tahun ini semua harus dapat terselesaikan dengan baik,’’ tuturnya.

Pihaknya, sambung Asmuni, ke depan juga akan selektif menerima penyewa. Agar tidak ada urusan tunggakan sewa-menyewa. Toleransi bisa saja diberikan, tapi ada batasnya.

“Mudah-mudahan dari hasil seleksi calon penghuni baru nanti tidak ada menimbulkan permasalahan tunggakan. Kami pastikan akan jauh lebih selektif ke depannya,’’ ucapnya.

Baca Juga :  UPP Diresahkan Informasi Hoax

Sebelumnya untuk mengurai permasalahan sewa – menyewa ruko yang menunggak, ke depan akan dibuat peraturan bupati (perbup) dalam mengatur pembagian antara retribusi dan rehab fasilitas.

Kepala Bagian Hukum Setda Bulungan, Jotam mengatakan perbup layak jadi dasar hukum untuk pembagian penggunaaan retribusi biaya sewa yang masuk ke Pemkab Bulungan.

“Adanya perbup itu bisa nanti pembagiannya 2/3 atau setengahnya untuk perbaikan ruko. Lalu, sisanya untuk diserahkan ke PAD-nya,’’ ungkapnya.

Tapi, lanjutnya, dalam sebuah aturan baru harus dirumuskan secara matang terlebih dahulu. Sehingga perlu diagendakan khusus untuk pembahasan lebih lanjut perihal retribusi dan renovasi.

“Nanti, jelasnya jika masalah itu dianggap urgent. Maka, akan dilakukan pembahasan lebih jauh untuk mematangkan dan merumuskan perbup-nya,’’ ujarnya.(omg/ana)

 

 

 

TANJUNG SELOR – Pasca tindakan tegas  yang diberikan kepada penghuni ruko Pasar Induk Tanjung Selor yang nunggak bayar sewa, Disperidagkop – UMKM Kabupaten Bulungan mencatat sudah menerima pembayaran biaya sewa sekitar Rp 1,7 miliar.

Plt Kepala Disperindagkop-UMKM Bulungan, Asmuni mengatakan, masih ada sekitar Rp 900 juta biaya sewa yang belum dibayar penghuni ruko pasar yang berada di Jalan Sengkawit.

“Tapi, ini sebuah langkah baik. Pasca ditindak esok hari atau lusanya mereka lakukan pembayaran atau pelunasan sewa-menyewa ruko ini,’’ ungkapnya kepada Radar Kaltara, Minggu (6/12).

Bagi yang masih menunggak, terutama yang sudah mendapat peringatan, jika tidak mengindahkan imbauan untuk membayar sewa maka tindakan tegas kembali akan dilakukan Disperindagkop dan UMKM bersama Tim Pengaman Aset Daerah (TAPD) Kabupaten Bulungan yakni pengosongan ruko.

Asmuni berharap di akhir tahun ini permasalahan yang muncul sejak 2016 ini dapat tuntas.

Baca Juga :  UPP Diresahkan Informasi Hoax

“Sebenarnya tinggal beberapa oknum penyewa yang belum melunasi pembayarannya. Tapi, tetap kami tindak tegas selama tidak ada etikad baik untuk menyelesaikan pembayaran,’’ ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Disperindagkop – UMKM Bulungan.

Asmuni menambahkan, adanya tunggakan yang tidak terbayar ini ke depan akan menjadi bahan evaluasi.  Sehingga mulai tahun depan tidak ada lagi permasalahan tunggakan sewa. Karena permasalahan tersebut bakal menjadi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“BPK RI  akan terus mencatat jika setiap tahunnya ada tunggakan sewa-menyewa ini. Itulah mengapa di sisa waktu akhir tahun ini semua harus dapat terselesaikan dengan baik,’’ tuturnya.

Pihaknya, sambung Asmuni, ke depan juga akan selektif menerima penyewa. Agar tidak ada urusan tunggakan sewa-menyewa. Toleransi bisa saja diberikan, tapi ada batasnya.

“Mudah-mudahan dari hasil seleksi calon penghuni baru nanti tidak ada menimbulkan permasalahan tunggakan. Kami pastikan akan jauh lebih selektif ke depannya,’’ ucapnya.

Baca Juga :  HE Bantah Lakukan Money Politic

Sebelumnya untuk mengurai permasalahan sewa – menyewa ruko yang menunggak, ke depan akan dibuat peraturan bupati (perbup) dalam mengatur pembagian antara retribusi dan rehab fasilitas.

Kepala Bagian Hukum Setda Bulungan, Jotam mengatakan perbup layak jadi dasar hukum untuk pembagian penggunaaan retribusi biaya sewa yang masuk ke Pemkab Bulungan.

“Adanya perbup itu bisa nanti pembagiannya 2/3 atau setengahnya untuk perbaikan ruko. Lalu, sisanya untuk diserahkan ke PAD-nya,’’ ungkapnya.

Tapi, lanjutnya, dalam sebuah aturan baru harus dirumuskan secara matang terlebih dahulu. Sehingga perlu diagendakan khusus untuk pembahasan lebih lanjut perihal retribusi dan renovasi.

“Nanti, jelasnya jika masalah itu dianggap urgent. Maka, akan dilakukan pembahasan lebih jauh untuk mematangkan dan merumuskan perbup-nya,’’ ujarnya.(omg/ana)

 

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/