alexametrics
29.7 C
Tarakan
Wednesday, August 17, 2022

Toko Indonesia Disuntik Rp 500 Juta

PEMPROV Kaltara memberikan suntikan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara sebesar Rp 500 juta untuk Toko Indinesia di Krayan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hartono mengatakan, awalnya rencanan hibah untuk Toko Indonesia hanya sebesar Rp 300 juta, namun belakangan ada tambahan Rp 200 juta sehingga totalnya menjadi Rp 500 juta. 

“Itu (hibah, Red) saya tambahkan Rp 200 juta lagi. tapi sekarang itu masih berproses,” ujar Hartono kepada Radar Kaltara, beberapa waktu lalu.

Hartono menjelaskan, seharusnya penyaluran dana direncanakan dalam waktu dekat ini. Karena masih suasana tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember 2020, makanya pelaksanaannya dimundurkan.

Baca Juga :  Keindahan di Bukit Pandawa

“Ini masih tahun politik. Rencananya setelah selesai pemilihan pada 9 Desember nanti baru saya tindaklanjuti lagi persoalan realisasi dana hibah untuk Toko Indonesia di Krayan ini,” kata Hartono. 

Menurutnya, di tahun politik, pihaknya harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penggunaan anggaran. Jangan sampai upaya dan niat baik yang ingin dilakukan untuk masyarakat justru disalah artinya oleh sebagian orang.

“Tapi insyaallah tetap tahun ini. Anggaran untuk itu sudah ada, jadi tinggal pelaksanaannya saja,” tegasnya.

Adapun untuk pengelolaan Toko Indonesia di wilayah perbatasan provinsi termuda Indonesia itu dilakukan dalam bentuk kerja sama antara Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) bersama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa setempat.

Baca Juga :  Anak di Bawah Umur Dijebak dan Jadi Korban Pencabulan

“Jadi nanti kita minta dengan Perusda milik Pemprov Kaltara untuk melakukan koordinasi dengan BUMDes ataupun koperasi masyarakat yang ada di Krayan,” tuturnya.

Toko Indonesia dikelola bersama sejumlah pihak ini. Adapun untuk mengembangkan Toko Indonesia ini, program subsidi ongkos angkut (SOA) barang ke Krayan mulai tahun 2021 direncanakan akan didrop ke Toko Indonesia.

Jadi, dari Toko Indonesia itu nanti baru barang-barang itu didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tentunya dengan tetap memperhatikan keberimbangan pendistribusian antarsatu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Harapan kita dengan adanya Toko Indonesia ini, kebutuhan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Krayan dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” pungkasnya. (iwk/ana)

 

 

 

 

PEMPROV Kaltara memberikan suntikan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara sebesar Rp 500 juta untuk Toko Indinesia di Krayan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hartono mengatakan, awalnya rencanan hibah untuk Toko Indonesia hanya sebesar Rp 300 juta, namun belakangan ada tambahan Rp 200 juta sehingga totalnya menjadi Rp 500 juta. 

“Itu (hibah, Red) saya tambahkan Rp 200 juta lagi. tapi sekarang itu masih berproses,” ujar Hartono kepada Radar Kaltara, beberapa waktu lalu.

Hartono menjelaskan, seharusnya penyaluran dana direncanakan dalam waktu dekat ini. Karena masih suasana tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember 2020, makanya pelaksanaannya dimundurkan.

Baca Juga :  Tidak Sinkron, Syarat Dukungan Dikembalikan

“Ini masih tahun politik. Rencananya setelah selesai pemilihan pada 9 Desember nanti baru saya tindaklanjuti lagi persoalan realisasi dana hibah untuk Toko Indonesia di Krayan ini,” kata Hartono. 

Menurutnya, di tahun politik, pihaknya harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penggunaan anggaran. Jangan sampai upaya dan niat baik yang ingin dilakukan untuk masyarakat justru disalah artinya oleh sebagian orang.

“Tapi insyaallah tetap tahun ini. Anggaran untuk itu sudah ada, jadi tinggal pelaksanaannya saja,” tegasnya.

Adapun untuk pengelolaan Toko Indonesia di wilayah perbatasan provinsi termuda Indonesia itu dilakukan dalam bentuk kerja sama antara Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) bersama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa setempat.

Baca Juga :  BKD Tegaskan Tidak Terima Berkas Titipan

“Jadi nanti kita minta dengan Perusda milik Pemprov Kaltara untuk melakukan koordinasi dengan BUMDes ataupun koperasi masyarakat yang ada di Krayan,” tuturnya.

Toko Indonesia dikelola bersama sejumlah pihak ini. Adapun untuk mengembangkan Toko Indonesia ini, program subsidi ongkos angkut (SOA) barang ke Krayan mulai tahun 2021 direncanakan akan didrop ke Toko Indonesia.

Jadi, dari Toko Indonesia itu nanti baru barang-barang itu didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tentunya dengan tetap memperhatikan keberimbangan pendistribusian antarsatu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Harapan kita dengan adanya Toko Indonesia ini, kebutuhan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Krayan dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” pungkasnya. (iwk/ana)

 

 

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/