TANJUNG SELOR – Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara (Kaltara) tentu masih sangat memerlukan peningkatan dan pembangunan infrastruktur. Sebab, hingga kini masih banyak daerah di provinsi termuda Indonesia ini yang belum dapat diakses melalui jalur darat.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan, Refly Tangkere mengatakan, menindaklanjuti hal itu, tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) mengucurkan Rp 1,1 triliun. Anggaran itu khusus untuk pembangunan peningkatan jalan dan jembatan di Kaltara.
“Itu (Rp 1,1 triliun) merupakan angka global dana yang masuk ke Kaltara,” ujar Refly kepada Radar Kaltara saat ditemui di kantor Gubernur Kaltara belum lama ini.
Selain itu, Refly juga menyebutkan akan berupaya dan berkoordinasi ke pemerintah pusat untuk meminta tambahan anggaran sebagai langkah percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan provinsi ke-34 ini.
“Masih banyak daerah di Kaltara yang belum ditembus akses darat. Di antaranya Malinau ke Krayan dan Malinau ke Long Bawan, lalu ke Long Midang. Termasuk juga yang ke arah Long Pujungan yang ingin ditembuskan sebagai jalan paralel perbatasan,” kata Refly.
Melalui perjuangan untuk mendapatkan anggaran itu, ia berharap semua permukiman di wilayah perbatasan dan pedalaman ini dapat fungsional. Bahkan untuk tahun ini jalan dari Malinau ke Krayan dipastikan sudah fungsional atau sudah dapat dilalui masyarakat menggunakan kendaraan.
“Untuk jalan dari Malinau ke Long Bawan dan Long Midang itu kita upayakan dapat segera ditembuskan karena di sana ada PLBN (Pos Lintas Batas Negara),” jelasnya.
Tak hanya itu, tahun ini pihaknya juga mengerjakan perbaikan jalan dari Sekatak, Bulungan menuju Malinau menggunakan anggaran Rp 1,1 triliun itu. Untuk paket proyek Sekatak ke Malinau ini sudah selesai lelang dan sudah ada pemenangnya.
Hanya saja, karena kondisi cuaca saat ini masih belum mendukung, sehingga pemenang proyek masih belum dapat bekerja maksimal. Namun demikian, ia menegaskan ke kontraktor untuk dapat bekerja proyek itu sesuai dengan target dan ketentuan waktu yang ditetapkan dalam kontrak kegiatan itu.
“Untuk yang ini (paket jalan Sekatak ke Malinau, Red), pagu anggarannya senilai Rp 180 miliar. Tapi dilelang jadi Rp 163 miliar. Pastinya pekerjaan masih terus berjalan. Termasuk juga jalan yang arah ke Berau dari Tanjung Selor,” sebutnya.
Intinya pihaknya terus berupaya untuk memperjuangkan suntikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman Bumi Benuanta ini. Karena jika hanya berharap pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kaltara pasti akan lama berkembang.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan, mengingat saat ini sudah ada Satker yang ditempatkan di beberapa dinas di provinsi dan juga sudah ada balai di provinsi, sehingga dalam melakukan monitoring dan evaluasi, pihaknya selalu bersama-sama.
Selain melakukan pemantauan secara teknis ke lapangan, untuk menjaga kualitas pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di Kaltara, juga dilakukan audit keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jika dalam audit yang dilakukan ada ditemukan sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan perencanaan, maka Presiden atau kementerian terkait dapat menugaskan tim untuk turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan. Pastinya, pembangunan infrastruktur ke perbatasan dan pedalaman hingga kini masih terus dilakukan.
“Kita akan terus berupaya untuk membuka keterisoliran masyarakat yang hingga kini masih setia menjaga beranda terdepan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini,” pungkasnya. (iwk/eza)