alexametrics
26.7 C
Tarakan
Friday, August 12, 2022

Masih DPO, MS Divonis 36 Bulan Penjara

TARAKAN – Hakim pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Moes Santoso (MS), Jumat (4/12). Moes divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atas kasus money politics atau politik uang di tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Utara (Kaltara) 2020.

Selama persidangan hingga vonis dijatuhkan hakim, Moes tak hadir.

Kepada Radar Tarakan, Humas PN Tarakan, Melcky Johnny Ottoh mengatakan, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak menghormati persidangan sehingga pihaknya tetap memberi keputusan tanpa hadirnya terdakwa di persidangan.

Jika dalam perjalanannya Moes melakukan upaya hukum, maka hanya akan sampai di tingkat banding saja. “Majelis mengambil sebuah kesimpulan bahwa dengan tindakan yang dilakukan terdakwa yang dibuktikan dengan adanya video yang diketahui khalayak umum, maka terdakwa dianggap terbukti melakukan hal tersebut,” ujar Melcky, Jumat (4/12).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, Suryani berharap putusan terhadap kasus Moes membawa dampak positif pada masyarakat Kaltara, yakni memberi gambaran akan tindakan politik uang yang dapat dikenai pidana.

“Seharusnya vonis terhadap Moes bisa memberikan efek jera ke masyarakat secara luas. Bahwa tidak hanya semangat yang dibutuhkan dalam memenangkan kompetisi, semangat itu tak lantas kita menghalalkan segala cara. Hal yang penting, kami sebagai penyelenggara, semua masyarakat mendapatkan informasi terkait pendidikan politik. Bahwa Pilkada memang harus dilaksanakan secara demokratis, tapi tak mengabaikan kejujuran dan keadilan,” ujarnya.

Dalam proses kasus Moes, persidangan dihadiri terdakwa. Menurut Suryani, memungkinkan bagi semua perangkat hukum mengambil tindakan hukum, pun ketika Moes tak mau menjalani hukumannya.

Suryani menambahkan, jika Bawaslu bekerja sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pilkada tahun ini ada banyak laporan ataupun temuan yang diproses. Namun, setiap kasus punya karakteristik tersendiri, pasal yang disangkakan, unsur dalam dugaan, perbuatan/tindakannya, objek. Semua butuh penelitian dan pembuktian.

“Ada 4 kasus pidana dalam proses, tinggal kita menunggu proses selanjutnya. Kami di Bawaslu tak bisa berasumsi pada saat ada dugaan pasal, orangnya kena sanksi. Karena Bawaslu tak bekerja sendiri, ada kepolisian, kejaksaan dan hakim yang memutuskan. Dari pengalaman pemilu lalu juga begitu, ada yang terpenuhi menurut masing-masing, belum tentu pada fakta persidangan menurut hakim. Ada dinamikanya,” jelas Suryani.

Baca Juga :  Puluhan Peserta Tak Bawa Kartu Ujian

Pengawasan terus berlanjut, potensi pidana pun semakin beragam. Pada setiap tahapan, Suryani berharap masyarakat turut membantu dalam pengawasan adanya dugaan pelanggaran.

“Ini masih masa kampanye, dan masuk masa tenang, tambah lagi pungut hitung, distribusi logistik. Di pungut hitung, dugaan coblos dua kali, penggunaan hak pilih orang lain, mengarahkan, kampanye di masa tenang, money politics, ini potensi pidana. Mungkin bisa saja integritas penyelenggara terbeli, atau ada upaya menghilangkan hasil suara. Kami kalau total dan temuan ada 73 dugaan pelanggaran, terbagi dalam berbagai bentuk pelanggaran. Pidana, etik, administrasi dan hukum lainnya,” urainya.

ZIYAP: TAK ADA INSTRUKSI SEPERTI ITU

Putusan terhadap kasus Moes diunggah di laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Tarakan, Jumat (4/12). Dalam uraian putusan diketahui ada beberapa barang bukti yang disita aparat penegak hukum, misalnya alat peraga kampanye cagub-cawagub Kaltara.

Menanggapi itu, Juru Bicara Cagub-Cawagub Kaltara nomor urut 3, Ibnu Saud mengatakan adapun barang bukti yang tercantum dalam putusan terhadap perkara Moes tak ada kaitannya dengan kandidat atau paslon nomor urut 3.

“Kalau misalnya hanya kalender atau alat peraga itu tak membuktikan (hubungan) apa-apa. Alat peraga kami ini kan memang banyak di seluruh Kaltara, kan memang kami bagi melalui banyak orang, bisa berpindah tangan dengan cepat, dan tanpa kita ketahui siapa saja mereka. Dan kami tidak seleksi siapa yang minta,” ujar Ibnu.

Terkait kasus yang telah diputuskan PN Tarakan, Ibnu bahkan tidak mengenal Moes Santoso. “Saya juga merasa tidak pernah bertemu. Mungkin saja pernah bertemu dengan kami. Tapi kami tidak tahu. Sama misalnya apakah saya kenal Jokowi, pernah ketemu enggak, pernah. Tapi ketika ditanya, apakah Pak Jokowi kenal Ibnu, mungkin tidak. Analoginya mirip seperti itu,” urai Ibnu.

Baca Juga :  Radar Tarakan Jawara di Dua Kategori KPG Award

Ibnu juga memastikan terkait tindakan Moes yang membagi-bagikan amplop berisi uang bukanlah arahan dari tim pemenangan maupun pasangan calon. “Kami tak ada program seperti itu. Semua yang dilakukan itu di luar perencanaan tim. Kalau tim kan rapat, ada pembahasan, diputuskan, kemudian digerakkan. Tapi kalau yang dimaksud ini, kami tidak tahu,” tambah Ibnu.

“Tapi bisa jadi karena semangatnya, kemudian melakukan gerakan, kami tak bisa mengontrol orang satu per satu. Apalagi misalnya memberi sesuatu yang memang miliknya. Katakanlah memberi tebu, dia yang tanam tebunya, kami enggak bisa larang. Nah, sementara saat ngasih tebu, ada kalender kami. Tebu dan kalender jelas sumbernya berbeda. Ini juga harus dilihat secara objektif,” tukasnya.

Dalam beberapa kesempatan, paslon yang dikenal dengan jargon Ziyap tegas menyampaikan jika ingin membangun demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Itu diwujudkan dengan menyampaikan gagasan atau program.

“Mengapa kami membuat brosur sampai ratusan ribu lembar, karena kami ingin menyampaikan program itu. Ingin membangun desa-desa dan menata kota. Kami jelas menolak money politics, dan kita harus menolak money politics, itu merusak demokrasi dan membuat preseden buruk,” jelasnya.

Ibnu sendiri lugas menyebut jika praktik politik uang memang masih ada, khususnya di kalangan bawah. “Bahwa kita menolak, menyerukan, jangan, memang kita lakukan. Namun faktanya ada. Semua calon tak ada menginstruksikan itu, tidak hanya Zainal-Yansen, saya rasa semua calon juga tak mengainstruksikan untuk hal seperti itu,” terangnya lebih jauh.

Dalam pandangan Ibnu, politik uang juga harus dibedakan dengan cost politics atau pembiayaan politik, misalnya transportasi dan akomodasi, cetak baliho, cetak baju, insentif saksi. “Misalnya saksi, ada mungkin yang secara sukarela, tapi persentasenya mungkin relatif kecil, misalnya keluarga kita sendiri. Atau saksi yang relatif lebih dekat tempat tinggalnya dengan TPS. Tapi kita perlu saksi ribuan, tak mungkin keluarga semua. Belum lagi jangkauan yang jauh. Namun kita harus komitmen mewujudkan Pilkada bersih, jujur dan rahasia. Dengan menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya. (shy/lim)

 

TARAKAN – Hakim pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Moes Santoso (MS), Jumat (4/12). Moes divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atas kasus money politics atau politik uang di tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Utara (Kaltara) 2020.

Selama persidangan hingga vonis dijatuhkan hakim, Moes tak hadir.

Kepada Radar Tarakan, Humas PN Tarakan, Melcky Johnny Ottoh mengatakan, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak menghormati persidangan sehingga pihaknya tetap memberi keputusan tanpa hadirnya terdakwa di persidangan.

Jika dalam perjalanannya Moes melakukan upaya hukum, maka hanya akan sampai di tingkat banding saja. “Majelis mengambil sebuah kesimpulan bahwa dengan tindakan yang dilakukan terdakwa yang dibuktikan dengan adanya video yang diketahui khalayak umum, maka terdakwa dianggap terbukti melakukan hal tersebut,” ujar Melcky, Jumat (4/12).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, Suryani berharap putusan terhadap kasus Moes membawa dampak positif pada masyarakat Kaltara, yakni memberi gambaran akan tindakan politik uang yang dapat dikenai pidana.

“Seharusnya vonis terhadap Moes bisa memberikan efek jera ke masyarakat secara luas. Bahwa tidak hanya semangat yang dibutuhkan dalam memenangkan kompetisi, semangat itu tak lantas kita menghalalkan segala cara. Hal yang penting, kami sebagai penyelenggara, semua masyarakat mendapatkan informasi terkait pendidikan politik. Bahwa Pilkada memang harus dilaksanakan secara demokratis, tapi tak mengabaikan kejujuran dan keadilan,” ujarnya.

Dalam proses kasus Moes, persidangan dihadiri terdakwa. Menurut Suryani, memungkinkan bagi semua perangkat hukum mengambil tindakan hukum, pun ketika Moes tak mau menjalani hukumannya.

Suryani menambahkan, jika Bawaslu bekerja sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pilkada tahun ini ada banyak laporan ataupun temuan yang diproses. Namun, setiap kasus punya karakteristik tersendiri, pasal yang disangkakan, unsur dalam dugaan, perbuatan/tindakannya, objek. Semua butuh penelitian dan pembuktian.

“Ada 4 kasus pidana dalam proses, tinggal kita menunggu proses selanjutnya. Kami di Bawaslu tak bisa berasumsi pada saat ada dugaan pasal, orangnya kena sanksi. Karena Bawaslu tak bekerja sendiri, ada kepolisian, kejaksaan dan hakim yang memutuskan. Dari pengalaman pemilu lalu juga begitu, ada yang terpenuhi menurut masing-masing, belum tentu pada fakta persidangan menurut hakim. Ada dinamikanya,” jelas Suryani.

Baca Juga :  Belasan Nakes di RSD Terpapar Covid-19

Pengawasan terus berlanjut, potensi pidana pun semakin beragam. Pada setiap tahapan, Suryani berharap masyarakat turut membantu dalam pengawasan adanya dugaan pelanggaran.

“Ini masih masa kampanye, dan masuk masa tenang, tambah lagi pungut hitung, distribusi logistik. Di pungut hitung, dugaan coblos dua kali, penggunaan hak pilih orang lain, mengarahkan, kampanye di masa tenang, money politics, ini potensi pidana. Mungkin bisa saja integritas penyelenggara terbeli, atau ada upaya menghilangkan hasil suara. Kami kalau total dan temuan ada 73 dugaan pelanggaran, terbagi dalam berbagai bentuk pelanggaran. Pidana, etik, administrasi dan hukum lainnya,” urainya.

ZIYAP: TAK ADA INSTRUKSI SEPERTI ITU

Putusan terhadap kasus Moes diunggah di laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Tarakan, Jumat (4/12). Dalam uraian putusan diketahui ada beberapa barang bukti yang disita aparat penegak hukum, misalnya alat peraga kampanye cagub-cawagub Kaltara.

Menanggapi itu, Juru Bicara Cagub-Cawagub Kaltara nomor urut 3, Ibnu Saud mengatakan adapun barang bukti yang tercantum dalam putusan terhadap perkara Moes tak ada kaitannya dengan kandidat atau paslon nomor urut 3.

“Kalau misalnya hanya kalender atau alat peraga itu tak membuktikan (hubungan) apa-apa. Alat peraga kami ini kan memang banyak di seluruh Kaltara, kan memang kami bagi melalui banyak orang, bisa berpindah tangan dengan cepat, dan tanpa kita ketahui siapa saja mereka. Dan kami tidak seleksi siapa yang minta,” ujar Ibnu.

Terkait kasus yang telah diputuskan PN Tarakan, Ibnu bahkan tidak mengenal Moes Santoso. “Saya juga merasa tidak pernah bertemu. Mungkin saja pernah bertemu dengan kami. Tapi kami tidak tahu. Sama misalnya apakah saya kenal Jokowi, pernah ketemu enggak, pernah. Tapi ketika ditanya, apakah Pak Jokowi kenal Ibnu, mungkin tidak. Analoginya mirip seperti itu,” urai Ibnu.

Baca Juga :  Pernah Tugas di Daerah Rawan dan Sukses

Ibnu juga memastikan terkait tindakan Moes yang membagi-bagikan amplop berisi uang bukanlah arahan dari tim pemenangan maupun pasangan calon. “Kami tak ada program seperti itu. Semua yang dilakukan itu di luar perencanaan tim. Kalau tim kan rapat, ada pembahasan, diputuskan, kemudian digerakkan. Tapi kalau yang dimaksud ini, kami tidak tahu,” tambah Ibnu.

“Tapi bisa jadi karena semangatnya, kemudian melakukan gerakan, kami tak bisa mengontrol orang satu per satu. Apalagi misalnya memberi sesuatu yang memang miliknya. Katakanlah memberi tebu, dia yang tanam tebunya, kami enggak bisa larang. Nah, sementara saat ngasih tebu, ada kalender kami. Tebu dan kalender jelas sumbernya berbeda. Ini juga harus dilihat secara objektif,” tukasnya.

Dalam beberapa kesempatan, paslon yang dikenal dengan jargon Ziyap tegas menyampaikan jika ingin membangun demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Itu diwujudkan dengan menyampaikan gagasan atau program.

“Mengapa kami membuat brosur sampai ratusan ribu lembar, karena kami ingin menyampaikan program itu. Ingin membangun desa-desa dan menata kota. Kami jelas menolak money politics, dan kita harus menolak money politics, itu merusak demokrasi dan membuat preseden buruk,” jelasnya.

Ibnu sendiri lugas menyebut jika praktik politik uang memang masih ada, khususnya di kalangan bawah. “Bahwa kita menolak, menyerukan, jangan, memang kita lakukan. Namun faktanya ada. Semua calon tak ada menginstruksikan itu, tidak hanya Zainal-Yansen, saya rasa semua calon juga tak mengainstruksikan untuk hal seperti itu,” terangnya lebih jauh.

Dalam pandangan Ibnu, politik uang juga harus dibedakan dengan cost politics atau pembiayaan politik, misalnya transportasi dan akomodasi, cetak baliho, cetak baju, insentif saksi. “Misalnya saksi, ada mungkin yang secara sukarela, tapi persentasenya mungkin relatif kecil, misalnya keluarga kita sendiri. Atau saksi yang relatif lebih dekat tempat tinggalnya dengan TPS. Tapi kita perlu saksi ribuan, tak mungkin keluarga semua. Belum lagi jangkauan yang jauh. Namun kita harus komitmen mewujudkan Pilkada bersih, jujur dan rahasia. Dengan menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya. (shy/lim)

 

Most Read

Gubernur: OPD Harus Gerak Cepat

P3K Diklaim Akan Jadi Beban Pemkab

Jalan Berlubang Digenangi Air

Artikel Terbaru

/