alexametrics
28.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Respons Kaltara Edisi #102

SELAMA 71 hari, terhitung mulai 26 September – 5 Desember 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dipimpin oleh Dr. Teguh Setyabudi yang ditunjuk sebagai pejabat sementara (Pjs) gubernur, berkaitan dengan cuti kampanye gubernur dan wakil gubernur definitif pada Pilgub Kaltara 2020.

Memimpin sebuah provinsi bukan hal yang baru atau pertama diemban oleh Dr. Teguh Setyabudi. Sebelum dipercaya menjadi Pjs gubernur Kaltara ini, Teguh sudah pernah juga diberikan amanah yang sama di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2018 lalu.

Namun, dengan kondisi Kaltara yang merupakan sebuah provinsi perbatasan negara, tentu penanganannya berbeda dengan daerah lainnya. Hanya, Teguh mengaku tidak masalah dengan hal itu, karena sebelum menjadi Pjs gubernur Kaltara, ia sudah pernah ke Kaltara.

Pria yang juga menjabat kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, menjadi Pjs gubernur Kaltara merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang luar biasa yang harus diemban olehnya.

“Tapi karena ini bukan yang pertama kalinya saya datang ke Kaltara, jadi saya tidak kaget. Saya mengapresiasi Kaltara, sebagai daerah baru sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa,” ujarnya kepada Radar Tarakan saat ditemui pada acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Kamis (3/12).

Baca Juga :  Gubernur Kaltara: Perbedaan Itu Rahmat

Melihat masyarakat Kaltara yang majemuk, karena banyak suku, agama, dan lain sebagainya, Teguh menilai Kaltara dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia. Tentu kemajemukan ini akan menjadi modal besar bagi Kaltara jika tetap dijaga kebersamaan dari perbedaan yang ada.

“Di sini yang harus kita jaga, jangan sampai pilkada yang akan dilaksanakan ini dapat merusak persatuan dan kesatuan yang sudah mengakar tumbuh di masyarakat Kaltara selama ini,” tuturnya.

Selain itu, jika dilihat dari sisi lautan dan daratan, provinsi termuda Indonesia ini juga cukup baik untuk dikembangkan. Tinggal bagaimana caranya pemerintah mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada ini untuk mensejahterakan masyarakat dan mendorong kemajuan Kaltara.

Setidaknya, upaya yang dilakukan itu dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara, atau dalam artian perekonomian Kaltara ke depan bisa ditopang jauh lebih baik.

Menurutnya, Kaltara memiliki potensi besar, sepanjang potensi itu mampu dikelola dengan baik. Namun demikian, tetap harus diperhatikan juga dampaknya, jangan sampai upaya yang dilakukan itu jadi merusak lingkungan.

“Jadi pelaksanaan kegiatan itu harus kita tata sedemikian rupa, mumpung Kaltara saat ini masih terdiri dari 5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang belum begitu besar, sehingga jika ada masalah akan dapat diatasi dengan cepat,” sebutnya.

Baca Juga :  Tiga PJU Polda Kaltara Ini Dimutasi Kapolri

Selama menjadi Pjs gubernur Kaltara, Teguh mengaku sudah mendatangi 5 kabupaten/kota yang ada di dalamnya, meskipun belum merata ke semua kecamatan yang ada. Ternyata potensi alam di tiap-tiap daerah itu sangat luar biasa dan cukup besar.

Secara kapasitas, untuk perangkat daerah di Kaltara sudah sangat bagus. Jika sinergitas yang sudah ada ini dapat lebih dikedepankan, ia yakin akan lebih banyak hal yang dapat diraih Kaltara. Namun, dengan apa yang sudah dicapai itu, tetap tidak boleh membuat Kaltara berpuas hati.

“Karena ke depan tentu akan ada permasalahan yang lebih kompleks lagi yang akan dihadapi setiap daerah. Jadi jangan cepat berpuas diri,” imbuhnya.

Teguh menyebutkan, hal yang paling mendasar saat diberikan tugas sebagai abdi negara itu adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Itu harus dicintai dan disyukuri. Karena tidak mungkin pekerjaan itu dapat dilakukan jika tidak dicintai dan disyukuri.

“Saya sebagai Pjs gubernur ini akan berakhir pada tanggal 5 nanti (Desember). Harapan saya, jika nanti saya kembali ke Kaltara, jadikanlah saya sebagai orang Kaltara,” pungkasnya. (*/iwk/lim)

 

 

 

SELAMA 71 hari, terhitung mulai 26 September – 5 Desember 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dipimpin oleh Dr. Teguh Setyabudi yang ditunjuk sebagai pejabat sementara (Pjs) gubernur, berkaitan dengan cuti kampanye gubernur dan wakil gubernur definitif pada Pilgub Kaltara 2020.

Memimpin sebuah provinsi bukan hal yang baru atau pertama diemban oleh Dr. Teguh Setyabudi. Sebelum dipercaya menjadi Pjs gubernur Kaltara ini, Teguh sudah pernah juga diberikan amanah yang sama di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2018 lalu.

Namun, dengan kondisi Kaltara yang merupakan sebuah provinsi perbatasan negara, tentu penanganannya berbeda dengan daerah lainnya. Hanya, Teguh mengaku tidak masalah dengan hal itu, karena sebelum menjadi Pjs gubernur Kaltara, ia sudah pernah ke Kaltara.

Pria yang juga menjabat kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, menjadi Pjs gubernur Kaltara merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang luar biasa yang harus diemban olehnya.

“Tapi karena ini bukan yang pertama kalinya saya datang ke Kaltara, jadi saya tidak kaget. Saya mengapresiasi Kaltara, sebagai daerah baru sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa,” ujarnya kepada Radar Tarakan saat ditemui pada acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Kamis (3/12).

Baca Juga :  Gubernur Kaltara: Perbedaan Itu Rahmat

Melihat masyarakat Kaltara yang majemuk, karena banyak suku, agama, dan lain sebagainya, Teguh menilai Kaltara dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia. Tentu kemajemukan ini akan menjadi modal besar bagi Kaltara jika tetap dijaga kebersamaan dari perbedaan yang ada.

“Di sini yang harus kita jaga, jangan sampai pilkada yang akan dilaksanakan ini dapat merusak persatuan dan kesatuan yang sudah mengakar tumbuh di masyarakat Kaltara selama ini,” tuturnya.

Selain itu, jika dilihat dari sisi lautan dan daratan, provinsi termuda Indonesia ini juga cukup baik untuk dikembangkan. Tinggal bagaimana caranya pemerintah mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada ini untuk mensejahterakan masyarakat dan mendorong kemajuan Kaltara.

Setidaknya, upaya yang dilakukan itu dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara, atau dalam artian perekonomian Kaltara ke depan bisa ditopang jauh lebih baik.

Menurutnya, Kaltara memiliki potensi besar, sepanjang potensi itu mampu dikelola dengan baik. Namun demikian, tetap harus diperhatikan juga dampaknya, jangan sampai upaya yang dilakukan itu jadi merusak lingkungan.

“Jadi pelaksanaan kegiatan itu harus kita tata sedemikian rupa, mumpung Kaltara saat ini masih terdiri dari 5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang belum begitu besar, sehingga jika ada masalah akan dapat diatasi dengan cepat,” sebutnya.

Baca Juga :  Ada Tawaran Malaysia, Bappeda Akui Belum Ada Pembahasan

Selama menjadi Pjs gubernur Kaltara, Teguh mengaku sudah mendatangi 5 kabupaten/kota yang ada di dalamnya, meskipun belum merata ke semua kecamatan yang ada. Ternyata potensi alam di tiap-tiap daerah itu sangat luar biasa dan cukup besar.

Secara kapasitas, untuk perangkat daerah di Kaltara sudah sangat bagus. Jika sinergitas yang sudah ada ini dapat lebih dikedepankan, ia yakin akan lebih banyak hal yang dapat diraih Kaltara. Namun, dengan apa yang sudah dicapai itu, tetap tidak boleh membuat Kaltara berpuas hati.

“Karena ke depan tentu akan ada permasalahan yang lebih kompleks lagi yang akan dihadapi setiap daerah. Jadi jangan cepat berpuas diri,” imbuhnya.

Teguh menyebutkan, hal yang paling mendasar saat diberikan tugas sebagai abdi negara itu adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Itu harus dicintai dan disyukuri. Karena tidak mungkin pekerjaan itu dapat dilakukan jika tidak dicintai dan disyukuri.

“Saya sebagai Pjs gubernur ini akan berakhir pada tanggal 5 nanti (Desember). Harapan saya, jika nanti saya kembali ke Kaltara, jadikanlah saya sebagai orang Kaltara,” pungkasnya. (*/iwk/lim)

 

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/