alexametrics
30.7 C
Tarakan
Friday, August 19, 2022

Minim Dana, Renovasi Ruko Dikeluhkan

TANJUNG SELOR – Berdasarkan hasil evaluasi dari pengosongan rumah toko (ruko) yang dilakukan Disperindagkop dan Tim Pengamanan Aset Daerah (TPAD) Bulungan, ada beberapa catatan penting  yang akan ditindak lanjuti salah satunya soal anggaran renovasi.

Sebab, selama ini anggaran renovasi ruko yang dimiliki Disperindagkop Bulungan sangat terbatas hanya Rp 100 juta untuk tahun ini. Sehingga tidak mampu merenovasi semua ruko yang ada di Pasar Induk Tanjung Selor.

Dampaknya, kondisi beberapa ruko sangat memprihatinkan seperti fasilitas ringsek dan tidak bisa digunakan lagi.  Sehingga anggaran renovasi harus menjadi prioritas dipikirkan oleh Pemkab Bulungan.   

Asmuni, Plt Kepala Disperindagkop – UMKM Bulungan mengakui kondisi tersebut. Minimnya anggaran menjadi penyebab tak dapat dilakukannya renovasi semua ruko. “Tahun ini, anggaran renovasi cuma Rp 100 juta. Itu sudah digunakan dan memang tak dapat mencakup semua kerusakan fasilitas di pasar ini,’’ katanya kepada Radar Kaltara, Rabu (2/12).

Namun, ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait soal aturan pembagian pendapatan asli daerah (PAD) dan renovasi. Artinya sebagian PAD yang diterima dari sewa ruko dapat digunakan untuk renovasi.

“Jadi, tidak seluruhnya (uang sewa) langsung masuk PAD. Untuk itu harus ada aturan yang menjadi dasar hukum soal pembagian retribusi dan renovasi,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Rekrut Pendamping untuk Peningkatan UMKM

Menurut Asmuni, dasar hukum yang dimaksud bisa berupa peraturan bupati (perbup) seperti yang pernah diterapkan pada retribusi parkir kendaraan di pasar yang berada di Jalan Sengkawit.

 “Artinya, di sini bisa diberlakukan hal yang sama. Jadi, penyewa pun dapat merasakan bentuk perhatian dari pemerintah dengan adanya renovasi kecil-kecilan pada ruko yang disewanya,’’ tuturnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum, Setda Bulungan, Jotam mengatakan tidak menjadi masalah jika ada perbup yang mengatur soal pembagian uang sewa ruko yang digunakan untuk renovasi.

Sebagai pihak yang masuk dalam TAPD, melihat langsung kondisi lapangan. Penyewa meminta perbaikan ruko, namun anggaran pemerintah terbatas.

“Adanya perbup itu bisa nanti pembagian uang sewa 2/3 atau setengahnya untuk perbaikan ruko. Lalu, sisanya untuk diserahkan ke PAD-nya,’’ jelasnya.

Namun, untuk aturan baru harus dirumuskan secara matang terlebih dahulu. Karena itu perlu agenda khusus untuk dilakukan pembahasan lebih jauh.

“Nanti, jelasnya jika masalah itu dianggap urgent, maka akan dilakukan pembahasan lebih jauh untuk mematangkan dan merumuskan perbup-nya,’’ ujarnya.

Sebagai informasi, muncul rencana ini bermula dari keluhan salah seorang penyewa ruko, Akbar (36) yang mengaku bahwa ia menjadi salah satu pemilik ruko di pasar yang menunggak sewa.

Baca Juga :  Menag: Agama Tak Membenarkan LGBT

Hanya saja yang menurutnya cukup disesalkan tidak adanya perhatian pemerintah melakukan rehab ruko yang kondisinya sudah rusak. Karena itu, dirinya berharap dapat menjadi pertimbangan ke depannya agar tidak hanya sekadar menarik retribusi dari penyewa ruko.

“Dapat dilihat. Itu ruko saya sudah atapnya jebol. Lalu, kamar kecil di atas tak dapat difungsikan. Harusnya, hal seperti ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan tak hanya fokus menarik retribusi tahunannya,’’ ungkapnya kepada pewarta di sela-sela pengosongan ruko miliknya belum lama ini.

Diungkapkannya, sebenarnya sudah melakukan segala upaya agar pembayaran ruko tak sampai menunggak. Untuk tahun pertama dirinya mengklaim sudah membayar seluruhnya. Namun, sejak beberapa tahun belakangan usahanya cukup sepi hingga beralih dari menjual pakaian menjadi sembako. Meski begitu pendapatannya pun tak dapat menutupi biaya sewa dan menggaji karyawannya.

“Apalagi saat ini kondisi tengah sulit. Semua sektor tentu merasakan a dampaknya (Covid-19). Saya pernah sampai meminjam modal di bank. Tetapi, itu untuk modal usaha dan untuk membayar sewa ruko memang tak sepenuhnya dapat terlunasi,’’ jelasnya.(omg/ana)

 

 

 

TANJUNG SELOR – Berdasarkan hasil evaluasi dari pengosongan rumah toko (ruko) yang dilakukan Disperindagkop dan Tim Pengamanan Aset Daerah (TPAD) Bulungan, ada beberapa catatan penting  yang akan ditindak lanjuti salah satunya soal anggaran renovasi.

Sebab, selama ini anggaran renovasi ruko yang dimiliki Disperindagkop Bulungan sangat terbatas hanya Rp 100 juta untuk tahun ini. Sehingga tidak mampu merenovasi semua ruko yang ada di Pasar Induk Tanjung Selor.

Dampaknya, kondisi beberapa ruko sangat memprihatinkan seperti fasilitas ringsek dan tidak bisa digunakan lagi.  Sehingga anggaran renovasi harus menjadi prioritas dipikirkan oleh Pemkab Bulungan.   

Asmuni, Plt Kepala Disperindagkop – UMKM Bulungan mengakui kondisi tersebut. Minimnya anggaran menjadi penyebab tak dapat dilakukannya renovasi semua ruko. “Tahun ini, anggaran renovasi cuma Rp 100 juta. Itu sudah digunakan dan memang tak dapat mencakup semua kerusakan fasilitas di pasar ini,’’ katanya kepada Radar Kaltara, Rabu (2/12).

Namun, ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait soal aturan pembagian pendapatan asli daerah (PAD) dan renovasi. Artinya sebagian PAD yang diterima dari sewa ruko dapat digunakan untuk renovasi.

“Jadi, tidak seluruhnya (uang sewa) langsung masuk PAD. Untuk itu harus ada aturan yang menjadi dasar hukum soal pembagian retribusi dan renovasi,’’ ujarnya.

Baca Juga :  RKPD Disesuaikan di APBD Perubahan

Menurut Asmuni, dasar hukum yang dimaksud bisa berupa peraturan bupati (perbup) seperti yang pernah diterapkan pada retribusi parkir kendaraan di pasar yang berada di Jalan Sengkawit.

 “Artinya, di sini bisa diberlakukan hal yang sama. Jadi, penyewa pun dapat merasakan bentuk perhatian dari pemerintah dengan adanya renovasi kecil-kecilan pada ruko yang disewanya,’’ tuturnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum, Setda Bulungan, Jotam mengatakan tidak menjadi masalah jika ada perbup yang mengatur soal pembagian uang sewa ruko yang digunakan untuk renovasi.

Sebagai pihak yang masuk dalam TAPD, melihat langsung kondisi lapangan. Penyewa meminta perbaikan ruko, namun anggaran pemerintah terbatas.

“Adanya perbup itu bisa nanti pembagian uang sewa 2/3 atau setengahnya untuk perbaikan ruko. Lalu, sisanya untuk diserahkan ke PAD-nya,’’ jelasnya.

Namun, untuk aturan baru harus dirumuskan secara matang terlebih dahulu. Karena itu perlu agenda khusus untuk dilakukan pembahasan lebih jauh.

“Nanti, jelasnya jika masalah itu dianggap urgent, maka akan dilakukan pembahasan lebih jauh untuk mematangkan dan merumuskan perbup-nya,’’ ujarnya.

Sebagai informasi, muncul rencana ini bermula dari keluhan salah seorang penyewa ruko, Akbar (36) yang mengaku bahwa ia menjadi salah satu pemilik ruko di pasar yang menunggak sewa.

Baca Juga :  ESDM Turunkan Tim, Sikapi Tambang Ilegal

Hanya saja yang menurutnya cukup disesalkan tidak adanya perhatian pemerintah melakukan rehab ruko yang kondisinya sudah rusak. Karena itu, dirinya berharap dapat menjadi pertimbangan ke depannya agar tidak hanya sekadar menarik retribusi dari penyewa ruko.

“Dapat dilihat. Itu ruko saya sudah atapnya jebol. Lalu, kamar kecil di atas tak dapat difungsikan. Harusnya, hal seperti ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan tak hanya fokus menarik retribusi tahunannya,’’ ungkapnya kepada pewarta di sela-sela pengosongan ruko miliknya belum lama ini.

Diungkapkannya, sebenarnya sudah melakukan segala upaya agar pembayaran ruko tak sampai menunggak. Untuk tahun pertama dirinya mengklaim sudah membayar seluruhnya. Namun, sejak beberapa tahun belakangan usahanya cukup sepi hingga beralih dari menjual pakaian menjadi sembako. Meski begitu pendapatannya pun tak dapat menutupi biaya sewa dan menggaji karyawannya.

“Apalagi saat ini kondisi tengah sulit. Semua sektor tentu merasakan a dampaknya (Covid-19). Saya pernah sampai meminjam modal di bank. Tetapi, itu untuk modal usaha dan untuk membayar sewa ruko memang tak sepenuhnya dapat terlunasi,’’ jelasnya.(omg/ana)

 

 

 

Most Read

Nasi Uduk Sambal

Tahun 2026 Nakes Wajib S1

Artikel Terbaru

/