Kepala Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Khilmi, menjelaskan, hasil pemantauan anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 yang menandakan kondisi netral.
“Berdasarkan pemantauan kami, nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 atau dalam kondisi netral dan diperkirakan bertahan hingga Juni 2026,” kata Sulam kepada Radar Kaltara, Selasa (10/3).
Ia menambahkan, meskipun saat ini masih berada pada fase netral, peluang terbentuknya el nino kategori lemah hingga moderat mulai pertengahan tahun mencapai 50 hingga 60 persen. “Mulai pertengahan tahun peluang munculnya el nino kategori lemah hingga moderat sekitar 50 sampai 60 persen pada semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian,” ungkapnya.
Selain faktor ENSO, BMKG juga memantau kondisi indian ocean dipole (IOD) yang diperkirakan tetap berada pada fase netral sepanjang tahun. Sementara itu, peralihan angin baratan atau Monsun Asia menjadi angin timuran atau Monsun Australia menjadi salah satu penanda dimulainya musim kemarau di Indonesia. BMKG mencatat sebanyak 114 zona musim (ZOM) atau sekitar 16,3 persen wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Wilayah tersebut meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil wilayah kalimantan dan sulawesi.
“Sebanyak 184 ZOM atau sekitar 26,3 persen wilayah diprediksi menyusul memasuki musim kemarau pada Mei 2026, dan 163 ZOM atau sekitar 23,3 persen lainnya pada Juni 2026,” kata Sulam.
Berdasarkan analisis BMKG, sebanyak 325 ZOM atau sekitar 46,5 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami awal musim kemarau lebih cepat dari normal. Sementara itu, 173 ZOM atau sekitar 24,7 persen wilayah diprediksi mengalami awal musim kemarau sama dengan normal, dan 72 ZOM atau sekitar 10,3 persen wilayah diperkirakan mundur dari biasanya.
“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih cepat meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” paparnya.
BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi pada Agustus, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia.
“Sebagian wilayah lainnya diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Juli sekitar 12,6 persen wilayah dan pada September sekitar 14,3 persen wilayah,” terangnya.
Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta sebagian kecil wilayah Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga wilayah barat Papua. Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau diperkirakan semakin meluas secara signifikan.
"Kondisi kering tersebut diprediksi mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Papua," ujarnya.
BMKG juga memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Sekitar 451 ZOM atau 64,5 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemarau bawah normal, sementara 245 ZOM atau 35,1 persen wilayah berada pada kondisi normal.
“Durasi musim kemarau di sekitar 57,2 persen wilayah Indonesia juga diprediksi lebih panjang dari kondisi normal,” ungkapnya.
Melihat potensi tersebut, BMKG mengingatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk segera melakukan langkah antisipasi guna meminimalkan dampak yang mungkin muncul selama musim kemarau.
“Para petani perlu menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat,” tegasnya.
Selain sektor pertanian, penguatan pengelolaan sumber daya air juga menjadi langkah penting, seperti melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi air guna menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat maupun sektor energi. BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak penurunan kualitas udara selama musim kemarau berlangsung.
“Informasi prediksi ini merupakan bagian dari peringatan dini yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata oleh para pemangku kepentingan agar risiko bencana kekeringan dapat diminimalkan,” pungkasnya. (jai/lim)
Editor : Azward Halim