Kepada Radar Kaltara, Iwan menyatakan, Pemda Bulungan membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Sekarang sebenarnya tidak lagi hanya pentahelix, tetapi lebih ke multipihak. Unsur yang terlibat semakin banyak, termasuk DPRD sebagai mitra strategis dalam proses perencanaan pembangunan,” kata Iwan kepada Radar Kaltara, Kamis (5/3).
Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Hasil penjaringan aspirasi tersebut kemudian dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
“DPRD bisa menjaring aspirasi masyarakat melalui reses. Kebutuhan masyarakat yang disampaikan itu kemudian bisa menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Iwan menambahkan, mekanisme tersebut juga telah difasilitasi dalam sistem perencanaan pemerintah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan melalui jalur reses dapat diakomodasi secara resmi dalam perencanaan program pemerintah.
“Di dalam SIPD sudah ada ruang yang memungkinkan hasil reses DPRD menjadi bagian dari proses perencanaan kegiatan pembangunan,” katanya.
Selain DPRD, Pemda Bulungan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga non pemerintah. Bahkan, menurutnya, Bulungan mendapat apresiasi karena dinilai cukup terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai pihak.
“Kami mendapat apresiasi dari teman-teman NGO karena Bulungan dinilai responsif dan terbuka memberikan ruang kolaborasi dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, saat ini tercatat sekitar 14 organisasi non pemerintah telah aktif menjalin kerja sama dengan Pemda Bulungan. Kehadiran lembaga tersebut dinilai memberikan kontribusi positif dalam mendorong inovasi pembangunan.
“Beberapa waktu lalu tercatat ada sekitar 14 NGO yang sudah masuk ke Bulungan. Kehadiran mereka tentu menjadi kesempatan bagi kita untuk berkembang dan berinovasi,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, kerja sama tersebut juga berpotensi bertambah. Pemda Bulungan saat ini tengah menjajaki kolaborasi dengan sejumlah lembaga nasional yang bergerak di bidang riset dan penguatan kebijakan publik.
“Baru-baru ini kami juga berdiskusi dengan INDEF dan Penabulu. Dalam waktu dekat kemungkinan akan ada penandatanganan kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Menurut Iwan, kehadiran berbagai mitra pembangunan tersebut dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas anggaran sekaligus mempercepat realisasi program prioritas.
“Kolaborasi multipihak ini menjadi modal penting bagi Bulungan untuk mempercepat pembangunan, memperkuat inovasi, serta memastikan prioritas pembangunan bisa berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (jai/lim)