Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, saat memimpin rapat Paparan Awal Dashboard Eksekutif di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (3/3).
Menurut Sekprov, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan birokrasi modern yang dituntut lebih responsif dan efektif dalam melayani masyarakat. “Dashboard ini bukan sekadar tampilan grafik. Ini adalah alat kendali pimpinan untuk melihat capaian program, anggaran dan layanan dasar secara langsung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dashboard eksekutif akan menyajikan data makro dan mikro secara komprehensif. Pada level makro, sistem akan memuat indikator strategis seperti pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, neraca perdagangan, realisasi APBD, hingga nilai investasi.
Sementara pada level mikro, data yang ditampilkan mencakup aspek kesejahteraan sosial, progres pembangunan, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, serta indikator pelayanan publik.
Sekprov menilai, sistem ini akan mempercepat pengambilan keputusan karena pimpinan dapat langsung mengidentifikasi capaian maupun kendala di lapangan berdasarkan data terkini.
Pengembangan dashboard tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Skala dalam mendukung percepatan transformasi digital daerah.
Untuk memastikan sistem berjalan optimal, Sekprov menginstruksikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara agar segera menggelar rapat internal bersama seluruh perangkat daerah.
“Semua perangkat daerah sebagai produsen data harus bekerja sama dengan baik agar data yang disajikan akurat dan berkualitas,” pungkasnya.
Dengan pemanfaatan dashboard eksekutif ini, Pemprov Kaltara menargetkan pengawasan pembangunan menjadi lebih transparan, terukur, dan berbasis data, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim