Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugianta menjelaskan, koridor pembangunan merupakan pendekatan perencanaan yang mengklasterkan wilayah berdasarkan karakteristik dan potensi unggulannya.
“Koridor pembangunan itu pendekatan perencanaan berdasarkan potensi wilayah. Kita klasterkan agar perencanaan dan penganggaran bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Iwan kepada Radar Kaltara, Senin (2/3).
Ia menegaskan, setiap koridor telah melalui kajian mendalam dan memiliki peran masing-masing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita bagi menjadi lima koridor. Masing-masing sudah kita lakukan kajian sehingga jelas peran dan sektor pengungkitnya,” ungkapnya.
Contoh, kawasan Tanjung Selor dan Tanjung Palas ditetapkan sebagai satu koridor perkotaan. Menurutnya, kedua kecamatan tersebut tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan pertumbuhan dan pelayanan.
“Kita tidak bisa membedakan Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Secara perkembangan, keduanya menjadi satu bagian pertumbuhan dan saling mendukung,” jelasnya.
Ia menyebut sektor jasa menjadi pengungkit utama di koridor perkotaan tersebut. Hal itu didasarkan pada perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing kecamatan.
“Pengungkitnya berada di sektor jasa, seperti perhotelan, transportasi, rumah makan, dan layanan lainnya. Mau tidak mau arah pembangunan kita adalah memperkuat dukungan terhadap sektor jasa di dua wilayah ini,” tegasnya.
Sementara itu, Tanjung Palas Utara dan Sekatak masuk dalam koridor utara dengan fokus pada sektor pertanian dan pertambangan. Namun,pengembangannya diarahkan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
“Di koridor utara, pertanian dan pertambangan menjadi sektor vital. Pertambangan harus ramah lingkungan, dan pertanian berbasis potensi lokal harus dikembangkan,” katanya.
Ke depan, lanjut Iwan, koridor utara juga membutuhkan dukungan industri sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, terutama industri yang dekat dengan sumber bahan baku.
“Industri harus mendekati produknya. Kalau bahan baku ada di lokasi, pemasaran akan lebih mudah dan efisien. Misalnya industri pakan untuk mendukung pertanian dan peternakan,” paparnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemdamelakukan evaluasi rutin setiap tahun untuk memastikan program berjalan sesuai arah kebijakan. Evaluasi dilakukan melalui rapat teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Inspektorat dan OPD pelaksana.
“Setiap tahun kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kalau ada kegiatan yang melenceng dari arah awal, kita giring kembali agar sesuai tujuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, program yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat tidak akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat, tidak akan kita lanjutkan. Harus kita cari strategi lain yang lebih tepat,” katanya.
Iwan menekankan, keberhasilan pendekatan koridor pembangunan sangat bergantung pada kolaborasi antarperangkat daerah.
“Ini tidak bisa dilakukan masing-masing OPD. Harus ada kolaborasi agar strategi yang kita susun benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya. (jai/lim)