Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugianta menegaskan, kondisi keuangan daerah memang terdampak penurunan transfer. Namun, ia memastikan kemampuan fiskal daerah masih terjaga.
“Syukur alhamdulillah, Kabupaten Bulungan masih memiliki kemampuan dan semangat yang tinggi. Ini menjadi keuntungan bagi ASN maupun masyarakat,” kata Iwan kepada Radar Kaltara, Minggu (1/3).
Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Karena itu, Bappeda-Litbang menyusun mapping program prioritas sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan.
“Bagaimana memberikan ruang antar kebutuhan dengan anggaran, itu yang menjadi tugas kami. Di tengah kekurangan, program prioritas harus benar-benar mengobati kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun rapat khusus tetap menjadi perhatian pemda. Namun, realisasinya tidak bisa dilepaskan dari sejumlah pertimbangan teknis dan regulatif.
“Setiap usulan selalu menjadi perhatian kami. Tetapi apakah terealisasi atau tidak, itu tergantung beberapa poin,” jelasnya.
Salah satu faktor krusial adalah kewenangan pemerintahan. Tidak semua usulan pembangunan berada dalam domain kabupaten. Sebagian menjadi kewenangan provinsi bahkan pusat.
“Kita tidak bisa melupakan soal kewenangan. Apakah itu kewenangan kabupaten, provinsi atau nasional. Status seperti ini menjadi perhatian bersama,” katanya.
Apabila suatu usulan masuk kewenangan provinsi, pihaknya akan menyampaikannya dalam musrenbang tingkat provinsi dan melakukan pendekatan serta diskusi agar dapat diakomodasi dalam program pemerintah provinsi.
“Kalau kewenangannya di provinsi, tentu kita sampaikan dan perjuangkan melalui forum resmi. Kita tetap melakukan pendekatan agar bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Selain kewenangan, persoalan kesiapan lahan kerap menjadi hambatan di lapangan. Iwan mengakui, tidak sedikit usulan pembangunan terkendala status lahan yang belum jelas atau belum clean and clear.
“Kadang masyarakat mengusulkan, tetapi lahannya belum jelas. Ini sering menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun,” ungkapnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kepastian status lahan sebelum program diusulkan agar tidak menghambat realisasi anggaran ketika sudah dialokasikan. Dengan pendekatan perencanaan berbasis prioritas, koordinasi lintas pemerintahan, serta penguatan komunikasi kepada masyarakat, Pemkab Bulungan optimistis pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal menyempit.
“Yang terpenting, kebutuhan mendesak masyarakat tetap menjadi fokus utama,” pungkasnya. (jai/lim)