Menurut bupati, penurunan nilai transfer ke daerah (TKD) memberi dampak yang cukup signifikan. Sehingga diperlukan optimalisasi PAD pada sektor perpajakan maupun retribusi daerah.
"Efisiensi anggaran ini berlaku secara nasional. Kondisi ini harus kita sikapi dengan lebih intens mengoptimalkan PAD. Selain itu, belanja-belanja yang belum begitu prioritas perlu dikaji ulang," ungkap bupati.
Dalam tahapan pembahasan APBD 2026 di penghujung tahun lalu, diketahui TKD untuk Kabupaten Bulungan mengalami penurunan sebesar 13,33 persen. Semula, Pemkab Bulungan menerima sekitar Rp 1,5 triliun pada TKD 2025. Sementara untuk TKD 2026 diperkirakan menurun menjadi Rp 1,3 triliun.
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bependa) Bulungan mulai memperkuat sinergi lintas sektor guna mengoptimalkan pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Salah satunya dengan berkoordinasi intens dengan BPN Bulungan. "Kita bersepakat harus ada langkah-langkah konkrit kerjasama kedua belah pihak (Bapenda-BPN) untuk optimalisasi PBB-P2," ungkap Kepala Bapenda Bulungan, M. Zulkifli Salim.
Dia kemudian mengungkapkan, substansi paling krusial dalam komunikasi bersama BPN, mencakup sinkronisasi basis data pertanahan dan perpajakan. "Inti kesepakatan kita adalah mengelaborasi dua data dasar tanah, yakni nomor induk bidang tanah (NIB) milik BPN dengan nomor objek pajak (NOP) milik Bapenda," tutup Zulkifli. (dra/lim)
Editor : Azward Halim