TANJUNG SELOR - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memutasi sejumlah pejabat di Korps Adhyaksa, salah satunya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Wakajati DIY) Amiek Mulandari yang dimutasi menjadi Kepala Kejati Kaltara. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI Nomor : 180 Tahun 2024 pada 9 Agustus.
Sebagai Wakajati Kaltara ditunjuk N Rahmat R yang sebelumnya menjabat Wakajati NTT. Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula Immanuel Richendryhot dipromosi sebagai Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Kaltara.
Kemudian, Kepala Kejari Banjarnegara Semeru dipromosikan sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kaltara.
Selanjutnya, Kepala Kejari Tanah Laut Teguh Imanto ditunjuk sebagai Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Kaltara.
Sementara, Kepala Kejari Kuantan Singingi Nurhadi Puspandoyo dipromosikan sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara.
Okto Rikardo, ditunjuk sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kaltara. Okto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kajari Dairi.
Selanjutnya, Kepala Kejari Grobogan Iqbal dipromosikan sebagai Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Kaltara.
Dodi Gazali Emil, ditunjuk sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Kaltara. Dodi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) pada Kejari Jakarta Barat.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bulungan, Reza Palevi saat dikonfimasi mengatakan bahwa Kepala Kejati Kaltara masih menunggu pelantikan dari Jaksa Agung sebelum berkantor di Bumi Benuanta.
"Setelah dilantik, Kepala Kejati Kaltara akan melantik Wakajati dan para asisten," kata Reza kepada Radar Kaltara kala ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/8).
Sampai saat ini, jadwal pelantikan Kepala Kejati Kaltara masih belum dapat dipastikan. Meski begitu, Reza Palevi menegaskan bahwa pelantikan akan dilakukan sesegera mungkin.
"Untuk sementara, mereka akan berkantor di gedung KNPI Bulungan," ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan Kejati Kaltara akan mempercepat penanganan perkara di daerah.
"Selama ini kan untuk penanganan perkara kita harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, karena belum ada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim