TANJUNG SELOR- Pengerjaan konstruksi tahapan pembangunan PLTA Peso, Kabupaten Bulungan ditargetkan paling lambat bisa dimulai awal tahun 2019 mendatang.
Pembangunan PLTA berkapasitas 6.080 megawatt (MW) terdiri dari lima bendungan tersebut, akan dikerjakan oleh PT. Kayan Hydro Energy (KHE).
Site Manager PT. KHE, Abdul Aziz mengatakan, pihaknya sejak awal 2017 lalu telah siap memulai pembangunan. Tahap pertama yang akan dikerjakan adalah bendungan pertama atau PLTA Kayan Satu.
Awalnya PT. KHE menargetkan prosesnya sudah dapat dimulai pada bulan Juli lalu. Namun, urung terlaksana lantaran izin konstruksi dan sertifikasi bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) belum diterbitkan.
"Tapi pekan ini pleno akhir izin itu informasinya dilaksanakan," jelas Abdul Aziz.
Dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebelumnya telah dilengkapi. Prosesnya sidang kelayakan dan lainnya telah dilaksanakan sebanyak dua kali. "Persiapan sidang pleno tinggal jadwal dari Balai Keamanan Bendungan Kementerian PU," ujarnya.
Lanjutnya, setelah izin dan sertifikasi tersebut keluar, maka otomatis PT. KHE akan langsung aksi di lapangan sesuai tahapannya.
Hanya saja sekiranya izin itu keluar di akhir bulan ini, kemungkinan waktu ideal memulai konstruksi bendungan adalah akhir 2018 atau selambatnya awal 2019 mendatang.
"Idealnya awal 2019 nanti sudah kami bisa mulai pengerjaannya," tegas dia.
Sementara itu, sekira tiga bulan yang tersisa di akhir tahun 2018 ini, yaitu Oktober, November dan Desember akan digunakan untuk menyelesaikan atau mempersiapkan hal-hal lain yang dirasa cukup penting.
"Sisa waktu untuk mempersiapkan hal-hal lain. Termasuk soal penggunaan TKA (tenaga kerja asing, Red.)," bebernya.
Untuk persoalan lain sebagai konsekuensi dari pembangunan mega proyek tersebut telah diselesaikan. Misalnya proses ganti rugi lahan bagi masyarakat yang terdampak dari pembangunan bendungan itu.
Seperti diketahui setidaknya dua desa dipastikan akan tenggelam kepentingan pembangunan bendungan itu yakni, Desa Long Lejuh dan Long Pelban.
"Ganti rugi sudah kami selesaikan. Bahkan sekarang memasuki proses pembebasan tahap kedua," katanya.
Lanjutnya, PLTA memang perlu segera diselesaikan agar program pemerintah yang lain yang notabene memerlukan dukungan daya listrik juga dapat segera dilaksanakan.
"Misalnya KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning. Listriknya dari mana?. Ya dari PLTA ini nanti," pungkasnya. (isl/nri)
Editor : Azwar Halim