TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kesiapan menghadapi risiko bencana melalui pemutakhiran Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026.
Penilaian ini menjadi bagian penting dalam memperbarui kajian risiko bencana nasional sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi di daerah.
Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kaltara yang diwakili Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh, S.T., M.T., melalui Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (19/8).
Membacakan sambutan Gubernur Kaltara, Ferry menyampaikan bahwa ketahanan daerah dalam menghadapi bencana bukan sekadar kemampuan merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga kesiapan mencegah, melakukan mitigasi, mengurangi risiko dan membangun kapasitas masyarakat.
“Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan,” katanya.
Menurutnya, kondisi geografis Kaltara yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman hingga perbatasan, memiliki tantangan dan tingkat aksesibilitas yang berbeda.
Kondisi tersebut juga diikuti potensi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gempa bumi.
Karena itu, penilaian IKD dinilai strategis untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
