TANJUNG SELOR – Penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan Water Injection Plant (WIP) dan Main Gathering Station (MGS) di Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, masih dibahas antara pihak perusahaan dan masyarakat terdampak. DPRD Bulungan meminta persoalan tersebut segera menemukan titik penyelesaian agar rencana pembangunan dapat berjalan.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto mengatakan, pembahasan persoalan lahan telah dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum bersama Komisi II DPRD Bulungan. Pertemuan tersebut menghadirkan pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat terdampak.
“Kami mempertemukan semua pihak karena persoalan ini perlu dibahas bersama. Masing-masing memiliki kepentingan, sehingga harus ada komunikasi agar penyelesaiannya bisa ditemukan,” kata Riyanto kepada Radar Kaltara, Rabu (29/7).
Dalam RDP tersebut, DPRD menerima sejumlah masukan dari masyarakat mengenai proses pembebasan lahan. Aspirasi itu kemudian menjadi bahan pembahasan bersama pihak perusahaan dan instansi terkait untuk mencari langkah penyelesaian.
“Aspirasi masyarakat yang kami terima menjadi bahan pembahasan bersama pihak perusahaan dan instansi terkait untuk mencari langkah penyelesaian,” ujarnya.
Riyanto menegaskan, pembangunan fasilitas WIP dan MGS tetap perlu berjalan karena berkaitan dengan rencana pengembangan kegiatan di wilayah tersebut. Namun, proses pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat yang terdampak pembebasan lahan.
“Pembangunan harus berjalan, tetapi masyarakat juga perlu mendapatkan kepastian. Proses penyelesaian lahan harus dilakukan dengan pembahasan yang terbuka,” tegasnya.
Ia menyebut Komisi II DPRD Bulungan akan terus mengikuti perkembangan penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang terjaga antara perusahaan dan masyarakat menjadi bagian penting untuk menemukan kesepakatan.
“Kami berharap komunikasi antara perusahaan dan masyarakat tetap terjaga hingga ada kesepakatan,” katanya.
DPRD Bulungan juga akan melihat tindak lanjut dari masing-masing pihak setelah RDP digelar. Riyanto berharap persoalan yang masih menjadi pembahasan dapat segera diselesaikan sehingga tidak menghambat rencana pembangunan.
