
TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan mulai melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. Langkah ini dilakukan melalui perubahan regulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.
Sekda Bulungan, H Risdianto menjelaskan, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah harus mengacu pada pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016. “Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui intensitas urusan pemerintahan wajib dan potensi urusan pilihan, termasuk beban kerja penyelenggaraan pemerintahan,” kata Riadianto kepada Radar Kaltara, Minggu (5/3).
Ia menegaskan, hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan struktur dan tipe perangkat daerah. “Perangkat daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting, sehingga penataan kelembagaan menjadi hal yang wajar dalam siklus organisasi,” ungkapnya.
Menurutnya, evaluasi dan penataan organisasi merupakan bagian dari proses perubahan kelembagaan untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang. “Melalui penataan organisasi, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa penataan kelembagaan juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yang responsif terhadap tuntutan masyarakat. “Pembaharuan kelembagaan menjadi langkah awal untuk menjawab perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam,” jelasnya.
Diketahui, perangkat daerah di Bulungan saat ini masih mengacu pada
Perda Nomor 7 Tahun 2016 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, regulasi tersebut juga merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2016 yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Namun dalam perjalanannya, terjadi sejumlah perubahan regulasi di tingkat pusat yang berdampak pada struktur kelembagaan daerah. “Dengan adanya perubahan peraturan di atasnya, maka Perda yang ada perlu disesuaikan agar tetap relevan,” ungkapnya.
Karena itu, Pemda Bulungan memandang perlu melakukan perubahan kedua terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. “Perubahan ini dilakukan secara terbatas hanya pada beberapa ketentuan atau pasal yang perlu disesuaikan,” tambahnya.
Pemda Bulungan berharap melalui evaluasi dan penataan ini, kelembagaan perangkat daerah dapat lebih adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. “Tujuannya adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (jai)



