Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdukcapil Bulungan Perkuat Integrasi Data Kependudukan di Era Digital

F
Penulis: Fijai RT❯
LAYANAN KEPENDUDUKAN : Warga saat mengantre layanan kependudukan di Kantor Disdukcapil Bulungan
LAYANAN KEPENDUDUKAN : Warga saat mengantre layanan kependudukan di Kantor Disdukcapil Bulungan

TANJUNG SELOR – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bulungan memperkuat integrasi dan pengelolaan informasi kependudukan seiring percepatan layanan digital di daerah.


Advertisement

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhlisyah J. Abbas.

Muhlisyah menegaskan bahwa data kependudukan kini menjadi fondasi utama bagi seluruh pelayanan publik. Di era digital ini, pengelolaan data kependudukan menjadi sangat penting karena data penduduk adalah dasar dalam setiap pelayanan.

“Integrasi data memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih cepat, tepat dan transparan," kata Muhlisyah.

Advertisement

Menurutnya, sistem digital yang terhubung dengan Disdukcapil akan membantu setiap perangkat daerah menyajikan layanan yang modern dan efisien. “Dengan era digital, pemerintah dapat mengintegrasikan data sehingga seluruh OPD maupun instansi pelayanan publik dapat terhubung dengan Disdukcapil,” katanya.

Ia menegaskan bahwa akurasi dan keamanan data menjadi prioritas. “Pemutakhiran rutin di tingkat daerah memastikan data tetap akurat, mutakhir dan aman,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Bulungan, Hj Kursia menjelaskan mekanisme kerja sama antar instansi dalam pemanfaatan data kependudukan.

Advertisement

Setiap OPD yang ingin bekerja sama harus melalui perjanjian kerja sama atau MoU dengan Disdukcapil. Setelah proses MoU selesai, OPD akan mendapat hak akses yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hak akses ini diberikan oleh Ditjen Dukcapil Pusat. Mereka memberi kepercayaan melalui akses yang hanya dapat dipegang oleh operator yang ditunjuk,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa sejumlah dokumen harus dipenuhi, antar lain surat kuasa, surat kepercayaan, dan dokumen Non Disclosure Agreement (NDA) untuk menjamin keamanan data. “Operator wajib menjaga kerahasiaan data yang mereka akses,” tegasnya.

Hingga saat ini, sudah 12 OPD di Bulungan yang menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan. “Selain OPD, kerja sama juga mencakup sejumlah puskesmas dan Kantor Urusan Agama (KUA),” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Pengusulan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu bagian penting dalam proses perencanaan anggaran

Masuk Daftar gratis      Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

Masuk Daftar gratis Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

FamilyMart Jepang akan memakai robot AI untuk mengisi rak minuman mulai 2027. Teknologi ini ditargetkan memangkas waktu kerja hingga 70%

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer