Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Bulungan Genjot PAD Tanpa Membebani Warga

F
Penulis: Fijai RT❯
DIGITALISASI : Bupati Bulungan saat melihat pelayanan pajak di Tebu Kayan
DIGITALISASI : Bupati Bulungan saat melihat pelayanan pajak di Tebu Kayan

TANJUNG SELOR — Pemkab Bulungan mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dipastikan tanpa menambah beban masyarakat


Advertisement

Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan, seluruh strategi dilakukan secara terukur tanpa menambah beban masyarakat serta tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Pemerintah daerah senantiasa berupaya meningkatkan PAD, di antaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan terhadap sumber pendapatan yang ada,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Jumat (14/11).

Ia menekankan bahwa peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.

Advertisement

“Stabilitas ekonomi harus dijaga agar memberi ruang bagi meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan demikian, penerimaan pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya dapat ikut naik,” jelasnya.

Pemda Bulungan juga menjalin sinergi dengan Pemprov Kaltara untuk memperkuat payung kebijakan fiskal daerah.

“Kami telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi terkait kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB,” katanya.

Advertisement

Dalam upaya optimalisasi pendapatan, Pemda Bulungan terus mendorong inovasi melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

“Badan Pendapatan Daerah telah melakukan inovasi dan digitalisasi untuk mengoptimalkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Syarwani menegaskan bahwa BUMD juga digenjot agar kontribusinya terhadap PAD semakin nyata.

“Kinerja BUMD harus ditingkatkan agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah semakin optimal,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh kebijakan pendapatan tidak hanya mengejar angka fiskal semata, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kebijakan pendapatan tidak boleh semata berorientasi pada target fiskal. Stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM, harus tetap terjaga,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer