Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pertek dari BKN Keluar, BKD Kaltara Proses SK 409 PPPK Paruh Waktu

I
Penulis: Iwan RT❯
Plt. Kepala BKD Kaltara – Andi Amriampa, FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN
Plt. Kepala BKD Kaltara – Andi Amriampa, FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN

TANJUNG SELOR – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan pertimbangan teknis (pertek) terkait usulan nomor induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).


Advertisement

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Selasa (11/11/2025).

Andi Amriampa menjelaskan, pertek ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan BKN sebagai bentuk persetujuan atas usulan nomor induk PPPK Paruh Waktu yang diajukan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemprov Kaltara.

“Pertek BKN-nya sudah keluar. Saat ini SK (surat keputusan) pengangkatan PPPK Paruh Waktu untuk di Pemprov Kaltara on proses,” ujar Andi Amriampa.

Advertisement

Pria yang juga menjabat Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara ini menyampaikan, untuk di Pemprov Kaltara, total PPPK Paruh Waktu yang akan diterbitkan SK-nya ini sebanyak 409 orang.

Targetnya SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini dapat segera selesai agar proses penyerahannya dapat segera dilakukan.

“Untuk penyerahan SK-nya, kita menyesuaikan jadwal pimpinan,” sebutnya.

Advertisement

Kepada calon PPPK Paruh Waktu Pemprov Kaltara yang akan menerima SK pengangkatan dalam waktu dekat ini diminta untuk tetap bersabar dan terus memantau perkembangan proses yang dilakukan oleh BKD Kaltara. (iwk/har)

Advertisement

Artikel Terkait

PPPK Tarakan Dievaluasi Tiap Tiga Bulan, Kinerja Buruk Kontrak Tak Diperpanjang

PPPK Tarakan Dievaluasi Tiap Tiga Bulan, Kinerja Buruk Kontrak Tak Diperpanjang

Pemerintah Kota Tarakan menjadikan kinerja dan kedisiplinan sebagai pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan kontrak Pegawai Pemerintah d

Wacana Gaji PPPK Ditanggung Pusat, Pemkot Tarakan Tunggu Regulasi

Wacana Gaji PPPK Ditanggung Pusat, Pemkot Tarakan Tunggu Regulasi

emerintah Kota (Pemkot) Tarakan masih menunggu kepastian resmi pemerintah pusat terkait rencana pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Pe

Kontrak Berakhir, Puluhan PPPK Paruh Waktu di Nunukan Tidak Diperpanjang

Kontrak Berakhir, Puluhan PPPK Paruh Waktu di Nunukan Tidak Diperpanjang

Evaluasi terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan telah di

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer