Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pansus DPRD Bulungan Turun Lapangan, Minta Data Lengkap dari Disperta hingga BPN

F
Penulis: Fijai RT❯
KOORDINASI : Tim Pansus DPRD Bulungan mendatangi Kantor Disperta Bulungan
KOORDINASI : Tim Pansus DPRD Bulungan mendatangi Kantor Disperta Bulungan

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mempercepat penyelesaian konflik lahan di kawasan PT BCAP di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.


Advertisement

Pansus tersebut mulai bergerak menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Desa Mangkupadi yang digelar beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, mengatakan, pansus untuk mengumpulkan data dan fakta lapangan secara menyeluruh agar proses penyelesaian tidak berlarut.

“Hari ini kami menjalankan tugas pansus yang telah dibentuk DPRD Bulungan untuk menindaklanjuti hasil RDP dengan masyarakat Desa Mangkupadi,” kata Riyanto kepada Radar Kaltara, Selasa (28/10).

Advertisement

Menurutnya, pansus meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian (Disperta) Bulungan, untuk menyerahkan data-data teknis yang berkaitan dengan lahan BCAP.

“Kami minta kepada dinas-dinas terkait, terutama Disperta, untuk menyampaikan data-data lengkap mengenai BCAP, mulai dari IUP, peta lokasi dan dokumen lain yang diperlukan untuk menuntaskan permasalahan lahan di kawasan tersebut,” jelasnya.

Riyanto menegaskan, DPRD menilai perlu ada langkah cepat dari pemerintah daerah untuk menengahi persoalan yang sudah cukup lama dihadapi masyarakat. “Masyarakat sudah terlalu lama menunggu penyelesaian,” tegasnya.

Advertisement

Ia menyebutkan, selain ke Disperta, pansus juga akan menyambangi Kantor Pertanahan (BPN) Bulungan, Bappeda-Litbang Bulungan. “Kami sudah melayangkan surat resmi ke semua pihak terkait. Tujuannya agar data dan posisi lahan bisa diklarifikasi bersama. Karena ada persoalan kepemilikan lahan, data fiktif dan ganti rugi yang belum tuntas,” ungkapnya.

Riyanto menambahkan, munculnya aktivitas perusahaan seperti PT KIPI di kawasan tersebut juga menjadi perhatian pansus DPRD. “Dengan adanya kehadiran PT KIPI di kawasan itu, tentu kita ingin memastikan bagaimana dampaknya terhadap lahan masyarakat dan penyelesaian konflik yang sudah berjalan lama ini,” pungkasnya. (jai/har)

Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Temukan Anomali Dalam Pengusulan Pokir DPRD Jadi Alasan KPK ke Kaltara

Pengusulan program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu bagian penting dalam proses perencanaan anggaran

Masuk Daftar gratis      Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

Masuk Daftar gratis Film Menang Untuk Kalah: Judi Awal Kehancuran digarap oleh sutradara Hasto

FamilyMart Jepang akan memakai robot AI untuk mengisi rak minuman mulai 2027. Teknologi ini ditargetkan memangkas waktu kerja hingga 70%

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer